TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan bahwa Pemerintah saat ini terus mendengar aspirasi dari masyarakat. Namun ia menyebut ada pihak-pihak yang terus memanfaatkan ketakutan masyarakat demi kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Mahfud, Pemerintah mengetahui ada aspirasi masyarakat yang murni karena kesusahan terhadap Covid-19, terutama dari kehidupan ekonomi. Akan tetapi, ia mengatakan ada pula yang tidak murni hanya untuk kepentingan kelompok.

“Pemerintah mengetahui sekelompok orang yang mempunyai keinginan untuk memanfaatkan situasi. Masalahnya ingin menentang dan memanfaatkan situasi, ada yang seperti itu,” ujar Mahfud melalui konferensi pers, Sabtu (24/7/21), seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

Baca juga : Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Berat DKI Era Ahok

Untuk itu, Mahfud mengimbau agar masyarakat harus berhati- hati. Sebab, kata Mahfud, kelompok yang melakukan provokasi tersebut selalu menyatakan setiap kebijakan Pemerintah itu salah.

“Padahal prinsipnya Pemerintah itu terbuka, serta merespons segala aspirasi masyarakat. Meski begitu, sebaiknya aspirasi disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai protokol kesehatan, seperti virtual meeting, webinar atau dialog di televisi,” terang pria kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 tersebut.

Kemudian Mahfud mengklaim hingga kini Pemerintah terus mengupayakan penanganan Covid-19 untuk rakyat. Ia memaparkan, dengan menetapkan kebijakan penanggulangan yang berpedoman pada substansi Undang-Undang Dasar. Meski begitu, ia mengakui bahwa tidak semua aspirasi dapat difasilitasi, sehingga ada resistensi dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Baca juga : Stok Kosong, Jokowi Gagal Dapatkan Obat Terapi Covid-19 Saat Blusukan ke Apotek Bogor

“Pemerintah menyadari terdapat ketakutan dan keresahan di masyarakat berkenaan dengan Covid-19 yang trennya juga terus tidak menentu. Ada yang takut mati karena Covid, dan kedua takut mati karena ekonomi,” tutur Mahfud.

Mahfud menjelaskan, hal itu juga terjadi di negara maju, karena alasan kehilangan kebebasan. Ia menilai hal itu berbeda dengan di negara berkembang seperti Indonesia, masyarakat resisten terhadap pembatasan kegiatan karena mengganggu jalannya perekonomian untuk bertahan hidup.

“Berkaitan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah memang muncul seruan di media sosial yang digalang oleh kelompok tertentu untuk melakukan aksi terhadap kebijakan dalam menangani Covid. Itu di mana mana terjadi, dan di Indonesia terjadi juga,” ucap Mahfud.