TIKTAK.ID – Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengumumkan pada Senin (13/6/22), bahwa Prancis akan menyesuaikan rencana pengeluaran militer enam tahunnya setelah konflik Rusia-Ukraina.
Dilansir dari Russia Today, Macron menginstruksikan Pemerintah untuk “melakukan penilaian ulang terhadap program pengeluaran militer dalam beberapa minggu mendatang, dengan mempertimbangkan konteks geopolitik”.
Prancis “telah memasuki perang ekonomi di mana saya percaya kita akan butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan diri,” katanya saat pembukaan pameran senjata Eurosatory di Paris.
Presiden Prancis itu mengatakan bahwa kampanye militer Rusia di Ukraina menciptakan “kebutuhan tambahan untuk bergerak lebih cepat dan menjadi lebih kuat dengan biaya lebih rendah”.
“Adapun siapa pun yang meragukan urgensi upaya ini, kita hanya perlu melihat kembali Ukraina, yang tentaranya membutuhkan senjata berkualitas dan berhak mendapat tanggapan dari kami,” kata Macron.
Prancis dan anggota NATO lainnya memasok senjata ke Kiev, termasuk kendaraan lapis baja, rudal, dan drone.
Macron mengatakan UE membutuhkan “industri pertahanan yang jauh lebih besar” dan tidak boleh bergantung pada pengadaan senjata dari tempat lain.
Program yang ada saat ini memerlukan pengeluaran €295 miliar (4.530 trilun rupiah) antara 2019 dan 2025 untuk memodernisasi militer Prancis. Anggaran militer tahunan akan mencapai €41 miliar (632 triliun rupiah) tahun ini dan €50 miliar (779 triliun rupiah) pada tahun 2025.
Bulan lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa Eropa akan meningkatkan pertahanannya setelah konflik Rusia-Ukraina. Dia mengatakan negara-negara UE telah mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan mereka menjadi €200 miliar (3.074 tiliun rupiah) di tahun-tahun mendatang.
Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan hingga akhirnya Moskow mengakui kedaulatan Republik Donbass, Donetsk dan Luhansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Sejak itu, Kremlin menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Namun, Kiev mengklaim serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua Republik dengan paksa.
