TIKTAK.ID – Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak terjebak pada mentalitas “koncoisme” dalam memimpin bangsa dan negara.
Menurut Amien, sebagai seorang presiden, Jokowi harus bisa berpikir, bekerja, dan terus berusaha agar tidak menjadi pemimpin partisan.
“Politik partisan semacam ini tidak bisa tidak, cepat atau lambat akan membelah bangsa Indonesia. Seorang presiden tidak boleh terjebak pada mentalitas ‘koncoisme’,” ujar Amien dalam serial video “Pilihan Jokowi: Mundur atau Terus” episode “Bangsa Indonesia Dibelah” yang diunggah lewat akun Instagram @amienraisofficial, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (13/8/20).
Baca juga : Nasdem Buka Peluang Habib Rizieq dan UAS Ikut Pilpres 2024 Asal…
Kemudian Amien mencontohkan ketika Jokowi tak mau menemui kelompok yang melakukan demonstrasi di Istana Negara pada 4 November 2016 lalu. Saat itu kelompok yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mendesak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dipenjara karena menista agama.
Tiga orang dari kelompok itu meminta bertemu Jokowi, tetapi Jokowi tidak menemui mereka. Jokowi memilih melakukan sidak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Amien mengatakan penyakit politik “partisanship” itu tetap menjadi pegangan rezim Jokowi dalam menghadapi kelompok yang kritis terhadap pemerintahannya.
Baca juga : Penasaran Reaksi Ahmad Dhani Saat Tahu Fahri dan Fadli Diganjar Bintang Jasa oleh Jokowi?
“Para buzzer dan Jubir di acara diskusi televisi semakin menambah kecurigaan banyak kalangan terhadap politik Jokowi yang beresensi politik belah bambu, yakni menginjak sebagian dan mengangkat sebagian yang lain,” tutur Amien.
Amien menyatakan sejak Jokowi menjabat presiden sejak periode pertama 2014-2019 dan berlanjut periode kedua pada 2019-2024, perkembangan politik nasional kian jauh dari spirit demokrasi.
“Demokrasi sejati selalu membuka lebar keran pertukaran gagasan supaya muncul pilihan-pilihan alternatif untuk seluruh anak bangsa,” terang Amien.
Baca juga : Mantap ‘Talak Tiga’ Prabowo, PA 212 Dorong Anies-Rizieq Shihab Maju Pilpres 2024, Apa Kata Pengamat?
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei Indeks Demokrasi Indonesia yang diukur selama rentang waktu 2018. Hasilnya, Indeks Demokrasi Indonesia selama 2018 termasuk dalam kategori sedang, dari skala 0 hingga 100. Meski mengalami peningkatan dari angka Indeks Demokrasi di 2017, namun peningkatan tersebut tak terlalu signifikan.
Kepala BPS, Suhariyanto memaparkan angka Indeks Demokrasi Indonesia per 2018 meningkat sebesar 72,39 poin sementara pada 2017 lalu Indeks Demokrasi berkisar di angka 72,11 poin.
“Peningkatannya hanya 0,28 poin, meningkat tipis,” jelas Suhariyanto di Gedung BPS, pada Juli 2019.
