TIKTAK.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono menyatakan bahwa hingga kini pihaknya sudah menerima sebanyak 167 dokumen komitmen awal atau Letter of Interest (LoI) investasi di IKN, termasuk dari investor asing.

Kemudian Bambang mengatakan pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berlangsung, dan on the track alias masih dalam jalur yang sesuai.

“Untuk investasi, kami telah menerima cukup banyak Letter of Interest, bahkan ada 167 Letter of Interest,” ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, pada Senin (3/4/23), seperti dilansir CNBC Indonesia.

Baca juga : Pertemuan Tertutup Jokowi-KIB-KKIR Siapkan Koalisi Besar, Untuk Lawan Anies?

“50% dari Letter of Interest ini berasal dari domestik, dan 50% lainnya adalah asing, dari sekitar 16 negara,” imbuh Bambang.

Bambang menjelaskan bahwa sampai saat ini proses seleksi atas komitmen tersebut masih berlangsung.

“Kami masih dalam proses seleksi mana saja yang memang sesuai dan serius dalam mengerjakan permohonan ikut membangun IKN Nusantara,” tutur Bambang.

Di sisi lain, untuk menarik minat investor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Maret 2023 telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Baca juga : Soal PK ke Mahkamah Agung, AHY Sinyalir Moeldoko Ingin Gagalkan Pencapresan Anies dan Bubarkan Koalisi Perubahan

PP tersebut berlaku mulai 6 Maret 2023, yang memuat ketentuan mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal.

Mulai dari fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus IKN, serta fasilitasi, penyediaan lahan, hingga sarana prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal di IKN. Hal itu adalah wewenang Otorita IKN.

Pemberian fasilitas tersebut dilakukan lewat Sistem OSS atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terdapat pula fasilitas Hak Guna Usaha (HGU) lahan sampai 190 tahun, dan kemudahan penggunaan tenaga kerja asing.

Baca juga : Pernah Lumpuhkan Gembong Teroris Dr Azhari, Ini Sosok Kepala BNPT Baru Komjen Rycko Dahniel

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe menambahkan bahwa adanya Pemilu tidak akan memengaruhi minat investor untuk berinvestasi di IKN. Dia memaparkan bahwa konsep dan implementasi pembangunan IKN bakal semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di IKN.

“Jadi ini masing-masing sudah punya hitungan, tapi pembicaraan itu (menunggu Pemilu) tidak, bahwa yang tadi disampaikan semua begitu, tidak, buktinya banyak yang ingin gabung (berinvestasi),” jelas Dhony, mengutip Kontan.co.id.