TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo menjawab kritik eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tentang rencana Pemerintah membuka keran ekspor bibit lobster.
Jokowi menyampaikan, upaya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mencabut larangan ekspor benur lobster harus dilihat dari efek kemanfaatan dan lingkungannya.
“Yang paling penting, menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu,” ucap Jokowi waktu ditanya awak media seusai meresmikan jalur Tol Balikpapan-Samarinda di Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (17/12/19).
Baca juga: Penyelundupan Benur Lobster Rp 900 M Tercium PPATK, Susi: Mirip Harga Harley Davidson
Jokowi memperingatkan, ekspor benur lobster wajib memperhatikan faktor keseimbangan. Maksudnya, ada nilai tambah yang positif dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga tidak sampai rusak.
“Jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin, diekspor, juga enggak benar,” jelas Jokowi.
Namun, Jokowi juga mengingatkan, Pemerintah tidak bisa hanya melarang ekspor bibit lobster begitu saja. Karena, banyak sekali nelayan yang tergantung dengan ekspor bibit lobster ini.
“Keseimbangan itu (yang) paling penting, bukan hanya bilang jangan (ekspor),” kata Jokowi lagi.
Oleh sebab itu, menurut Jokowi, Pemerintah bersama-sama para pakar sedang mengkaji aturan tentang ekspor bibit lobster ini.
Baca juga: Edhy Prabowo Jamin Proses Perizinan Kapal Tangkap Ikan Selesai 1 Jam
Jokowi meyakini akan memperoleh formula terbaik dari kajian tersebut.
“Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar (bibit) lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara awur-awuran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita,” ujarnya.
Selaku penggagas aturan yang melarang ekspor benih lobster, eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebelumnya menyatakan keberatan apabila akhirnya ekspor dibuka kembali.
Sewaktu masih menjabat sebagai Menteri KKP, saat itu Susi mengaku khawatir besarnya ekspor bibit lobster ke Vietnam akan menyebabkan kerusakan ekologi.
Tingginya permintaan bibit lobster dari Vietnam menyebabkan bibit lobster dieksploitasi melalui penangkapan besar-besaran.
Padahal, menurut Susi, seandainya bibit lobster atau benur lobster dibiarkan tetap hidup di laut bebas, nilainya bisa sangat tinggi ketika lobster dewasa ditangkap nelayan pada masa mendatang.
Setelah mendapat kritikan dari Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo menyatakan bahwa pihaknya baru mengkaji soal wacana memperbolehkan ekspor bibit lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyayangkan pemberitaan terkait wacana ekspor bibit lobster. Masalahnya menurut dia, pihaknya baru mengkaji kemungkinan ekspor benih lobster tersebut.
“Ekspor lobster ini masih terus (dalam) pengkajian. Karena memang menyangkut banyak (hal). Anda kan tahu, baru bicara rencana saja sudah macam-macam pemberitaannya. Tapi saya pikir enggak masalah ini sebagian daripada kebijakan” ucap Edhy di Gedung Mina Bahari 3 Gambir Jakarta Pusat, Senin (16/12/19).
Edhy mempertegas, sampai saat ini wacana ekspor bibit lobster masih dalam pembicaraan.
“Mau ekspor atau tidak itu kan tergantung hasil penelaahan yang seperti apa,” kata Edhy.
Di satu sisi, Edhy menilai masyarakat yang sampai saat ini mata pencariannya menjual benih lobster akan berkurang pendapatannya apabila perdagangan benih lobster dilarang.
“Ada masyarakat yang sudah bergantung hidupnya dengan nangkap benih (lobster). Kemudian mau kita apakan? Kalau distop toh, nyatanya penyeludupannya banyak,” ujar Edhy.
Wacana Edhy untuk mencabut larangan ekspor bibit lobster memang memicu polemik dari berbagai pihak, termasuk Susi Pudjiastuti, yang ketika menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan membuat aturan tersebut.
Bahkan masyarakat luas yang menentang ekspor bibit lobster menyuarakannya di media sosial melalui hastag #TenggelamkanEdhyPrabowo hingga viral dan menjadi trending di Twitter.
