TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Perpres tersebut salah satunya memuat penetapan Megawati Soekarnoputri sebagai Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat.
Perlu diketahui, sebelum ditunjuk menjadi Pembina Duta Pancasila Paskibraka, Megawati selama pemerintahan Jokowi sudah menduduki beberapa jabatan. Seperti dilansir Kompas.com, berikut ini berbagai jabatan Megawati yang diberikan oleh Jokowi.
- Duta Pancasila Paskibraka
Jabatan ini muncul usai Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Mengutip Kompas.com 13 April 2022, aturan yang ditandatangani pada 5 April 2022 ini salah satu isinya menyatakan Megawati menjabat sebagai Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat.
Baca juga : Tiba-tiba Unggah Pembatalan Demo 11 April, Koordinator BEM SI Sebut Akun Medsos Dibajak
Paskibraka sendiri merupakan pelajar putra dan putri terbaik yang bertugas mengibarkan atau menurunkan duplikat Bendera Pusaka. Paskibraka bertugas ketika upacara bendera dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Dewan Pengarah BPIP
Pada 22 Maret 2018 silam, Jokowi sempat melantik Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebenarnya Jokowi sudah melakukan pelantikan pada Juni 2017 silam, tapi saat itu BPIP masih berstatus Unit Kerja Presiden (UKP). Setelah itu, Jokowi meningkatkan status UKP menjadi Badan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
“Jadi Badan setingkat menteri,” ungkap Said Aqil yang juga diangkat sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, mengutip Kompas.com, 21 Agustus 2018.
Baca juga : Mahfud MD Larang Polisi Lakukan Kekerasan dan Bawa Peluru Tajam Saat Kawal Demo 11 April
Said menjelaskan, BPIP punya tugas besar melakukan amandemen terbatas UUD 1945. Dia memaparkan, hal itu bertujuan mengembalikan Garis Besar Haluan Negara ke dalam sistem pemerintahan, sehingga program Presiden dengan Kepala Daerah bisa seiring sejalan.
- Dewan Pengarah BRIN
Jokowi melantik Megawati sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 13 Oktober 2021. Penetapan itu pun berdasarkan Keputusan Presiden (Kepppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
