TIKTAK.ID – Seperti dilansir laman resmi DPR RI, dpr.go.id, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menegaskan bencana banjir, bukan terjadi hanya karena persoalan anomali cuaca saja, seperti yang kerap disampaikan Presiden Jokowi. Namun, ada sederet persoalan kebijakan Pemerintah yang tidak tepat di masa lalu dan tidak efektif tapi masih diterapkan hingga saat ini.

“Apa yang terjadi hari ini (banjir-red), akibat buah dari kebijakan lalu yang mungkin tidak tepat. Jika ada salah, ada yang tidak tepat, segeralah kebijakan itu diperbaharui. Yang perlu itu adalah kebijaksanaan yang baik, yang benar-benar berdampak efektif di dalam menanggulangi berbagai persoalan yang ada, seperti bencana banjir ini,” tegas Luluk saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/21).

Luluk menerangkan anomali cuaca sepanjang bulan Januari ini bukan sekadar takdir. Baginya, isu pembukaan lahan yang massif harus disoroti. Sebagai contoh, pembukaan lahan untuk perkebunan di Kalimantan meningkat dari 15 persen menjadi 72 persen dalam lima tahun terakhir. Dalam dua tahun terakhir, pembukaan lahan untuk tambang meningkat 13 persen. Ditambah lagi kawasan hutan lindung banyak yang berubah jadi perkebunan.

Baca juga : Terbukti Anarkis dan Intoleran, 12 Pelaku Penyerangan Acara Midodareni Solo Divonis 10 Bulan hingga 1 Tahun Penjara

Ia menegaskan, manajemen lingkungan yang diterapkan oleh KLHK belum mampu membentuk mitigasi bencana yang tangguh di Indonesia.

“Apakah kebijakan yang dibuat, tidak kita anggap turut memberikan andil dan berkontribusi pada perubahan iklim yang mengarah pada anomali cuaca? Anomali cuaca ini tidak hanya dampak, tapi juga ada kausalitas yang menjadi konsekuensi dari manajemen lingkungan yang salah,” jelas politisi Fraksi PKB itu.

Ia juga menyayangkan sekitar 18.350 hektar di 11 kabupaten terancam gagal panen akibat terdampak banjir. Luluk berharap KLHK segera mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat, salah satu contohnya adalah melakukan moratorium lahan.

Baca juga : Polri Tangkap 26 Orang Teroris Afiliasi JAD-ISIS, Sebagian Besar Anggota FPI

Luluk menegaskan agar Pemerintah segera menghentikan berbagai aktivitas perekonomian yang mengeksploitasi sumber daya alam, yang membuat daya dukung lingkungan tidak berkelanjutan.

Halaman selanjutnya…