TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan situasi politik kondusif, sehingga tugas pemerintahannya tak terganggu. Ia menyebut Jokowi tidak ikut campur dalam isu kudeta partai Demokrat atau mengizinkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko untuk cawe-cawe politik.
“Beliau hanya ingin pemerintahannya bisa menyelesaikan tugas dengan baik di 2024. Kalau dari apa yang disampaikan, maka jauh panggang dari api jika Pak Jokowi ingin mengganggu parpol, termasuk PD (Partai Demokrat),” ujar Arsul melalui pesan singkat, seperti dilansir Merdeka.com, Rabu (3/2/21).
Arsul mengatakan Jokowi tidak dalam posisi memerlukan dukungan tambahan dari kekuatan politik di luar pemerintahan. Ia menilai partai politik yang bergabung dalam koalisi Jokowi sudah lebih dari cukup.
Baca juga : Dikunjungi Kapolri, Jaksa Agung: Ini Tonggak Peningkatan Sinergitas
“Menurut saya tidak masuk akal berprasangka tidak baik kepada Jokowi dalam soal PD ini,” tutur Wakil Ketua MPR tersebut.
Menurut Arsul, dalam pertemuan bersama parpol koalisi pada Kamis pekan lalu, Jokowi mengaku ingin kondusifitas politik dapat terjaga dengan baik. Pasalnya, kata Jokowi, masa pandemi virus Corona (Covid-19) berakibat buruk pada situasi perekonomian dan kesehatan masyarakat.
“Oleh sebab itu, beliau malah mengajak semua parpol itu untuk melangkah dengan kaca mata kepentingan bangsa dan negara, bukan demi kepentingan politik masing-masing,” ucap Arsul.
Baca juga : Pilkada 2022 Tetap Digelar, Tak Menjamin Nasib Anies Semulus Jokowi
Kemudian Arsul menjelaskan, Jokowi berpesan kepada PPP untuk menjaga soliditas, dan jangan sampai ada perselisihan besar lagi.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Jokowi terkait manuver politik yang diduga dilakukan oleh pejabat di lingkaran dekat presiden untuk mengkudeta posisi pucuk pimpinan Demokrat.
AHY mengaku manuver tersebut diinisiasi oleh kader, eks kader Partai Demokrat, hingga pejabat pemerintahan. Ia melanjutkan, aksi itu telah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
Baca juga : Seret Nama Jokowi, Marzuki Alie Sebut AHY Tak Punya Etika
“Berdasarkan kesaksian dan testimoni banyak pihak yang telah kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tegas AHY.
