TIKTAK.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak adanya permintaan Polri untuk menaikkan anggaran pada 2026 mendatang. ICW menentang keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberikan karpet merah bagi kenaikan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun.

Untuk diketahui, rincian anggaran yang diminta oleh Polri adalah Belanja Pegawai Rp64,9 triliun (naik Rp5,5 triliun atau 9,32%); Belanja Barang Rp47,6 triliun (naik Rp13,5 triliun atau 39,74%); dan Belanja Modal Rp60,8 triliun (naik Rp27,7 triliun atau 83,89%). Penolakan ICW terhadap keputusan DPR tersebut dilandasi pada sejumlah alasan.

“DPR tidak punya justifikasi yang jelas dan informatif soal keputusannya menaikkan anggaran di tengah kinerja Polri yang buruk,” ujar Anggota Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Erma Nuzulia Syifa, seperti dilansir Republika, pada Selasa (8/7/25).

Baca juga : PDIP Minta Gibran Ngantor Lama di Papua untuk Hargai Jokowi

ICW turut mengkritik permintaan anggaran yang dominan ada pada belanja barang dan belanja modal. Padahal, kata ICW, belanja barang dan modal masuk dalam mekanisme pengadaan.

“Berdasarkan hasil pemantauan ICW, pengadaan barang jasa adalah sektor yang rentan dikorupsi,” ungkap Erma.

Terlebih, ICW menyebut Polri sampai sekarang tak pernah patuh untuk menyediakan informasi terkait Laporan Kinerja Polri tiap tahunnya dan informasi berkaitan dengan pengadaan. Hal itu berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Baca juga : Prabowo Bakal Beri Tugas Khusus Gibran Ngantor di Papua

“Dengan besarnya anggaran untuk pengadaan dan minimnya transparansi serta akuntabilitas, maka potensi korupsinya bakal makin besar,” tutur Erma.

Untuk diketahui, Komisi III DPR RI bakal memperjuangkan usulan tambahan anggaran bagi Polri dan Kejaksaan RI untuk tahun anggaran 2026. Usulan kenaikan tersebut mencapai 60 persen.

“Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Polri sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun dan bakal memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp63,7 triliun sehingga menjadi sebesar Rp173,4 triliun,” jelas Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, dalam rapat kerja pembahasan anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin (7/7/25).

Baca juga : Diundang Pemerintah China, Megawati Bakal Pidato di Forum Internasional 

Sementara itu, Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena), Komjen Wahyu Hadiningrat memaparkan, usulan kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 sebesar Rp173,4 triliun. Tapi dia mengatakan pagu indikatif Polri tahun anggaran 2026 yang ditetapkan yakni sebesar Rp109,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun.

Johan Arif

Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.

Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.