TIKTAK.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo, berkomitmen untuk melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

“Komitmen PDI Perjuangan yakni akan melanjutkan kebijakan strategis Pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Hasto dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Sumatra Barat (Sumbar) yang dilaksanakan di Kota Padang, pada Selasa (4/7/23).

Hasto mencontohkan bahwa kebijakan membangun konektografi melalui infrastruktur, hilirisasi industri, pemindahan ibu kota negara, dan mendorong kepemimpinan Indonesia di dunia.

Baca juga : Jokowi Bakal Kunjungi Papua, 4.500 Aparat Dikerahkan

“Itu semua bakal kita lanjutkan. Maka apa yang menjadi perhatian Pak Jokowi mengenai bonus demografi juga mendapat jaminan. PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar Pranowo berkomitmen untuk melanjutkan program dan legacy Pak Jokowi,” terang Hasto.

Sebelumnya, Hasto membakar semangat kader partai di Sumbar supaya dapat terus bergerak menuju kemenangan Pemilu 2024, dengan menghidupi prinsip the power of belief (keyakinan), the power of idea (gagasan), dan penggalangan akar rumput.

Menurut Hasto, dalam menghadapi Pemilu 2024, sesuai pesan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, seluruh kader PDIP berada dalam satu rampak barisan. Dia menilai bila itu dilakukan, maka kader PDIP Sumbar akan mampu mengubah peta politik di Sumbar.

Baca juga : Anies Bakal Umumkan Cawapres Usai Kembali dari Tanah Suci?

“PDIP setiap tahun menggali pemikiran Bung Hatta, KH Agus Salim, Prof Moh Yamin, dan lain-lain yang telah dikenal sebagai pejuang pemikir dan pahlawan kemerdekaan,” tutur Hasto.

Hasto menjelaskan bahwa partai terus melakukan gerakan turun ke bawah guna mengangkat peran penting tokoh cendekiawan, tokoh adat, dan tokoh agama dalam satu kesatuan kemajuan.

“PDIP juga memiliki konsepsi membangun Sumbar sebagai pusat kemajuan di Samudera Hindia. Oleh sebab itu, PDIP terus bergerak untuk mengubah peta politik Sumbar,” ucap Hasto penuh semangat.

Baca juga : Mahfud MD Ungkap Pernah Dicap Menteri Pembohong, Soal Apa?

“Apa syaratnya? Pertama adalah keyakinan politik, the power of belief,” imbuhnya.

Lantas Hasto menceritakan pengalaman Megawati sebagai bahan refleksi bagi kader PDIP Sumbar. Dia memaparkan bahwa saat kantor PDI diserang pada 27 Juli 1996 oleh kekuatan rezim Orde Baru, banyak yang membisikinya untuk mengadakan gerakan massa, bukan menempuh jalur hukum sebagai jalur perjuangan. Sebab, ketika itu para hakim, jaksa, dan polisi dikuasai oleh rezim Orde Baru.

“Tapi Bu Mega menolak dengan menjawab, masa di antara 267 kabupaten/kota saat itu, tidak satu pun polisi, jaksa hakim yang punya hati nurani? Akhirnya jalur hukum yang dikedepankan,” jelas Hasto.