TIKTAK.ID – Diketahui bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengikuti Sekolah Partai gelombang III. Sekolah Partai gelombang III tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Data dari panitia Sekolah Partai melaporkan bahwa sejumlah petahana yang ikut pada gelombang ketiga ini yakni dua gubernur, 22 bupati, 20 wakil bupati, dua wali kota, dan empat wakil wali kota.

Sama seperti pada gelombang l dan ll, peserta Sekolah Partai gelombang III juga diikuti dari berbagai tingkatan pendidikan. Terdapat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari tingkatan pendidikan S3, S2, S1, D3, hingga SMA.

Baca juga : Gus Hotman Bocorkan Pesan WA Anies Baswedan Turuti Permintaannya Soal PSBB DKI

“Ada Saraswati, yang kalau memanggil Pak Prabowo itu Pa’de dan ada cucu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Adly Fairuz yang masih muda,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, seperti dilansir Tribunnews.com, Minggu (13/9/20).

Hasto menyebut total peserta calon kepala daerah gelombang ke tiga berjumlah 212 peserta, dengan rincian 28 kader dan 184 non kader. Meski yang ikut dalam Sekolah Partai sebagian besar berasal dari non kader, bahkan anggota partai lain, namun Hasto mengatakan karena didukung oleh PDI Perjuangan maka setidaknya ada gelombang dan frekuensi sama.

“Terkait Pancasila, UUD NRI, NKRI, serta Kebhinekaan Indonesia,” terang Hasto.

Baca juga : Ruhut Curhat Soal Julukan ‘Politisi Kutu Loncat’ dan Potong Kuping Jika Ahok Kalah…

Hasto menilai alasan PDIP mengajak non kader ikut Sekolah Partai karena politik PDIP itu politik kerja sama dan politik gotong-royong.

“PDI Perjuangan memerlukan kerja sama dengan semua pihak. Bagaimana membumikan Pancasila sebagai ideologi, regulasi hukum, kebijakan, program, dan tuntunan perilaku berbangsa dan bernegara,” tutur Hasto.

Sebelumnya, Sekolah Partai yang digelar PDIP adalah salah satu tradisi setiap menghadapi ajang Pilkada, untuk menggembleng calon kepala daerah yang diusungnya. Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin pun merespons positif hal tersebut.

Baca juga : Jokowi: Sekali Lagi, Jangan Buru-buru Menutup Wilayah

“Sekolah calon kepala daerah PDIP tidak lagi menjadi eksklusif, tetapi menjadi terbuka dan menjadi milik rakyat. Publik juga berhak untuk tahu,” jelas Ujang, Sabtu (22/8/20).

Ujang beranggapan apa yang dilakukan PDIP itu merupakan komunikasi politik yang baik untuk rakyat.