TIKTAK.ID

Tag: Keponakan Prabowo

  • Beda Aura Antara Anak dan Mantu Jokowi, Ponakan Prabowo serta Putri Maruf Amin

    Beda Aura Antara Anak dan Mantu Jokowi, Ponakan Prabowo serta Putri Maruf Amin

    TIKTAK.ID – Meski sama-sama maju dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020, tetapi nasib keluarga petinggi besar Negeri ini berbeda 180 derajat. Anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Bobby Nasution, berhasil menang Pilkada berdasarkan hasil hitung cepat (quick count). Sedangkan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, dan anak Wakil Presiden Maruf Amin, Siti Nur Azizah, justru menderita kekalahan. Oleh sebab itu, benarkah aura Jokowi lebih tokcer?

    Seperti dilansir Tribunnews.com, sejumlah lembaga survei merilis hitung cepat Pilkada 2020 di sejumlah kota, Rabu (9/12/20) mulai pukul 14.00 WIB. Di antaranya Medan, Tangerang Selatan, Solo, dan Surabaya.

    Berdasarkan hasil hitung cepat Pilkada 2020, anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk sementara unggul dibanding rivalnya. Menantu Jokowi, Bobby Nasution dan pasangannya Aulia Rachman yang maju dalam Pilkada Medan 2020, lebih unggul dari rivalnya, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi di empat lembaga survei.

    Baca juga : Rizieq Shihab Desak Jokowi dan DPR Ikut Usut Kematian 6 Laskar FPI

    Kemudian putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga sukses memperoleh suara terbanyak versi hitung cepat. Gibran yang maju bersama Teguh Prakosa di Pilkada 2020, diketahui jauh lebih unggul ketimbang rivalnya, Bagyo Wahyono-FX Supardjo.

    Akan tetapi, keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, dan anak Ma’ruf Amin, Siti Nur Aziza, bernasib lain. Dari hitung cepat, dua wanita yang sama-sama maju di Pilkada Tangerang Selatan tersebut kalah dari pasangan petahana, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

    Berikut ini hasil hitung cepat Pilkada 2020 di Medan, Tangerang Selatan, Solo, dan Surabaya dari lembaga survei yang tayang di KompasTV pukul 16.00 WIB:

    Baca juga : Reaksi Gibran Menang Telak Pilkada Solo Versi Hitung Cepat

    Pilkada Medan 2020
    Lembaga Charta Politika (Suara Masuk 86,33 persen)
    1. Akhyar-Salman memperoleh 45,54 persen
    2. Bobby-Aulia memperoleh 54,46 persen

    Lembaga Poltracking (Suara Masuk 97,14 persen)
    1. Akhyar-Salman memperoleh 45,85 persen
    2. Bobby-Aulia memperoleh 54,15 persen

    Halaman selanjutnya…

  • Dikait-kaitkan dengan Kasus Korupsi Menteri KKP, Ponakan Prabowo Tidak Terima

    Dikait-kaitkan dengan Kasus Korupsi Menteri KKP, Ponakan Prabowo Tidak Terima

    TIKTAK.ID – Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 1, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku merasa difitnah, usai dikaitkan dengan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo. Rahayu menyatakan bahwa fitnah ini sengaja dilakukan untuk menjatuhkan elektabilitasnya pada Pilkada Tangsel.

    “Semenjak hasil survei oleh Indikator keluar, di mana Muhamad-Saraswati unggul, saya tahu ada kemungkinan besar kami akan dilanda dengan segala upaya, demi menurunkan kredibilitas dan elektabilitas kami. Tak lama kemudian muncul berita soal Menteri KKP”, tulis keponakan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tersebut, melalui laman Facebook resminya, Sabtu (28/11/20).

    “Saya mengetahui bahwa kemungkinan besar hal itu akan dipermainkan untuk menyerang saya dalam kontestasi politik. Strategi seperti ini memang bukan hal baru, dan sayangnya, dugaan saya ini benar,” lanjut Rahayu.

    Baca juga : Imbas Kerumunan di Petamburan Berlanjut, Anies Copot Jabatan Wali Kota Jakpus

    Mengenai kabar perusahaan keluarganya, PT Bima Sakti Mutiara yang memperoleh izin budi daya lobster, Sara menepis hal itu. Ia menampik adanya dugaan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Rahayu menegaskan bahwa perusahaannya telah mengikuti semua prosedur seperti halnya perusahaan-perusahaan lain. Oleh sebab itu, ia pun tak terima jika keikutsertaan perusahaannya dalam memperoleh izin ekspor benih lobster dikaitkan dengan korupsi yang menjerat Edhy.

    “Kasus yang menimpa Menteri KKP yakni terkait suap yang dilakukan oleh satu PT kepadanya dan beberapa orang secara pribadi. Jadi apa hubungannya dengan perusahaan kami?” ucapnya.

    Baca juga : Pentolan 212 Tersingkir, Begini Pesan Slamet Maarif ke Pengurus Baru MUI

    Halaman selanjutnya…

  • Gerindra-PDIP Tambah Mesra, Keponakan Prabowo Ikut Sekolah Politik di ‘Kandang Banteng’

    Gerindra-PDIP Tambah Mesra, Keponakan Prabowo Ikut Sekolah Politik di ‘Kandang Banteng’

    TIKTAK.ID – Diketahui bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengikuti Sekolah Partai gelombang III. Sekolah Partai gelombang III tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Data dari panitia Sekolah Partai melaporkan bahwa sejumlah petahana yang ikut pada gelombang ketiga ini yakni dua gubernur, 22 bupati, 20 wakil bupati, dua wali kota, dan empat wakil wali kota.

    Sama seperti pada gelombang l dan ll, peserta Sekolah Partai gelombang III juga diikuti dari berbagai tingkatan pendidikan. Terdapat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari tingkatan pendidikan S3, S2, S1, D3, hingga SMA.

    Baca juga : Gus Hotman Bocorkan Pesan WA Anies Baswedan Turuti Permintaannya Soal PSBB DKI

    “Ada Saraswati, yang kalau memanggil Pak Prabowo itu Pa’de dan ada cucu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Adly Fairuz yang masih muda,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, seperti dilansir Tribunnews.com, Minggu (13/9/20).

    Hasto menyebut total peserta calon kepala daerah gelombang ke tiga berjumlah 212 peserta, dengan rincian 28 kader dan 184 non kader. Meski yang ikut dalam Sekolah Partai sebagian besar berasal dari non kader, bahkan anggota partai lain, namun Hasto mengatakan karena didukung oleh PDI Perjuangan maka setidaknya ada gelombang dan frekuensi sama.

    “Terkait Pancasila, UUD NRI, NKRI, serta Kebhinekaan Indonesia,” terang Hasto.

    Baca juga : Ruhut Curhat Soal Julukan ‘Politisi Kutu Loncat’ dan Potong Kuping Jika Ahok Kalah…

    Hasto menilai alasan PDIP mengajak non kader ikut Sekolah Partai karena politik PDIP itu politik kerja sama dan politik gotong-royong.

    “PDI Perjuangan memerlukan kerja sama dengan semua pihak. Bagaimana membumikan Pancasila sebagai ideologi, regulasi hukum, kebijakan, program, dan tuntunan perilaku berbangsa dan bernegara,” tutur Hasto.

    Sebelumnya, Sekolah Partai yang digelar PDIP adalah salah satu tradisi setiap menghadapi ajang Pilkada, untuk menggembleng calon kepala daerah yang diusungnya. Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin pun merespons positif hal tersebut.

    Baca juga : Jokowi: Sekali Lagi, Jangan Buru-buru Menutup Wilayah

    “Sekolah calon kepala daerah PDIP tidak lagi menjadi eksklusif, tetapi menjadi terbuka dan menjadi milik rakyat. Publik juga berhak untuk tahu,” jelas Ujang, Sabtu (22/8/20).

    Ujang beranggapan apa yang dilakukan PDIP itu merupakan komunikasi politik yang baik untuk rakyat.