TIKTAK.ID

Tag: KH Ma’ruf Amin

  • Ma’ruf Amin Dukung Penuh Polri Tindak Tegas Anggota MUI Terlibat Terorisme: Jangan Kendor!

    Ma’ruf Amin Dukung Penuh Polri Tindak Tegas Anggota MUI Terlibat Terorisme: Jangan Kendor!

    TIKTAK.ID – Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa dirinya menghargai apa yang telah dilakukan oleh Densus 88 dalam memberantas terorisme, termasuk memberantas tindak terorisme di lingkungan organisasi Islam yang diduga sudah disusupi.

    Ma’ruf menyampaikan hal itu terkait penangkapan salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Zain An-Najah, oleh Densus 88 dalam kasus dugaan terorisme.

    Menurut Juru Bicara Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, bila Zain An-Najah memang terbukti terlibat, maka pihaknya meminta Polri agar segera memproses hukum. Dia pun menyebut Ma’ruf mendukung langkah-langkah hukum itu.

    Baca juga : Pengamat Sebut Habib Rizieq Bisa Bentuk Poros Baru di Pilpres 2024

    “Tentu saja dengan tetap mengedepankan praduga tak bersalah, dan ketepatan itu memang ada di pengurus MUI. Dia berada di Komisi Fatwa, jadi ya silakan diproses secara hukum,” terang Masduki, seperti dilansir Tribunnews.com, pada Jumat (19/11/21).

    Kemudian Masduki mengatakan hal ini juga perlu dilanjutkan di tempat-tempat lain.

    “Jangan kendor, karena memang kenyataannya kalau memang hal itu berada di berbagai tempat. Laksanakan secara tegas, tindakan-tindakan, supaya negeri ini bisa aman lah,” ucap Masduki.

    Baca juga : Jokowi Tegaskan Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa ke RI Soal Nikel

    Seperti telah diberitakan, Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap Ahmad Farid Okbah, Zain An-Najah dan Anung Al-Hamat atas dugaan tindak pidana terorisme di daerah Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (16/11/21) pagi.

    Tim Densus 88 menangkap ketiganya di tempat terpisah. Ahmad Zain An-Najah sendiri ditangkap di jalan Merbabu Raya, Pondok Melati, Kota Bekasi sekitar pukul 04.39 WIB pada Selasa (16/11/21). Selanjutnya Farid Okbah diketahui ditangkap sekitar pukul 04.43 WIB di Jalan Yanatera, Jatimelati, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (16/11/21).
    Sedangkan Anung Al-Hamat ditangkap di jalan Raya Legok Blok Masjid, Jatimelati, Pondok Melati, Kota Bekasi sekitar pukul 05.49 WIB pada Selasa (16/11/21).

    Lebih lanjut, Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar menjelaskan, ketiganya ditetapkan tersangka karena diduga terlibat dengan kelompok teroris Jamaah Islamiah (JI).

    Baca juga : Polisi Kejar Provokator Seruan Bakar Polres dan Jihad Lawan Densus 88

    “Sudah (ditetapkan sebagai tersangka),” terang Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi, Selasa (16/11/21).

  • Ma’ruf Amin Sebut Covid Dipakai untuk Bangun Ketidakpercayaan ke Pemerintah

    Ma’ruf Amin Sebut Covid Dipakai untuk Bangun Ketidakpercayaan ke Pemerintah

    TIKTAK.ID – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengungkapkan terdapat beberapa pihak yang memanfaatkan penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) untuk alat membangun ketidakpercayaan atau dengan kata lain distrust terhadap Pemerintah.

    Hal itu disampaikan dalam acara “Khataman Shalawat Nariyah dan Doa untuk Keselamatan Bangsa dari Wabah” secara daring, Senin (26/7/21).

    “Isu Covid, isu kesulitan ekonomi ini oleh pihak-pihak tertentu dijadikan upaya sebagai men-distrust, memberikan ketidakpercayaan kepada Pemerintah,” ujar Ma’ruf dalam sambutannya, Senin (26/7/21).

    Baca juga : Luhut Ungkap Data Penyebaran Covid Varian Delta Terparah di Indonesia

    Dalam acara peringatan Milad ke 46 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf juga menghendaki semua jajaran MUI dari pusat sampai daerah berperan aktif mencegah supaya jangan terjadi adanya kelompok yang memakai isu Covid-19 serta kesulitan ekonomi sebagai lontaran distrust.

    “Jangan sampai terdapat kelompok yang menggunakan isu Covid-19 dan kesulitan ekonomi dalam rangka membangun, mengobarkan distrust, ketidakpercayaan kepada Pemerintah,” lanjutnya.

    Lantaran itulah, bagi Ma’ruf, selain mengatasi wabah, menjaga keselamatan negara dari hal-hal tersebut juga perlu dilakoni. Lantaran, pihak-pihak tersebut bahkan mengeksploitasi isu Covid untuk alat membangun ketidakpercayaan terhadap Pemerintah.

    Baca juga : Desak Jokowi Segera Cabut Revisi Statuta UI, Dewan Guru Besar UI: Cacat Materil

    “Saya ingin sampaikan juga, selain kita menjaga, mengobati, menjaga daripada wabah, yang bahayanya sangat kemana-mana, yang kita perlu jaga juga merupakan keselamatan negara secara lebih besar,” sebut Ma’ruf.

    “Dari apa? Dari upaya-upaya orang yang menjadikan wabah, mengeksploitasi wabah Covid ini, serta kesulitan ekonomi dijadikan alat supaya membangun distrust terhadap Pemerintah,” sambungnya.

    Menurut Ma’ruf, seluruh pihak juga berhadapan dengan tantangan ekonomi, sampai penyebaran informasi yang cepat bergulir, di samping pandemi Covid itu sendiri.

    Baca juga : Sesalkan Provokasi dan Agenda Politik Saat Negara Kesulitan Hadapi Pandemi, PBNU: Tidak Bermoral

    Penyebaran arus informasi ini, kata dia, membanjiri semua saluran media masyarakat. Meski begitu, informasi yang tersebar itu pun tak semuanya benar.

    “Ini semua menunjukkan, bahwa kita selama menghadapi Covid, kita turut menghadapi goncangan-goncangan ekonomi, kita turut menghadapi informasi-informasi yang membanjiri di berbagai saluran media. Dan itu ada yang benar, ada yang tak benar,” terangnya.

    Seperti diketahui, beberapa pakar memandang penanggulangan pandemi selama 1,5 tahun tidak begitu baik disebabkan kenaikan kasus positif serta kasus kematian masih terjadi. Para pakar pun menilai Pemerintah sengaja menjadikan kepentingan ekonomi sangat dominan daripada kepentingan kesehatan.

  • Pengamat: Dibandingkan Ma’ruf Amin, JK Lebih Punya Peluang Nyapres 2024

    Pengamat: Dibandingkan Ma’ruf Amin, JK Lebih Punya Peluang Nyapres 2024

    TIKTAK.ID – Pengamat politik, Arif Susanto, memandang mantan Wakil Presiden ke-12 RI, Jusuf Kalla, memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden (Capres). Sangat beralasan, bagi Arif, pemilih Indonesia kerap memakai formula gabungan pasangan antara satu sosok dari Jawa dan satu sosok dari luar Jawa, atau pasangan Nasionalis-Religius guna menyandingkan antara Presiden dan Wakil Presiden.

    “Dari sisi ini sebenarnya potensi Jusuf Kalla terbuka. Lantaran selama ini formulanya adalah Jawa serta luar Jawa serta religius dan nasionalis,” terangnya, Sabtu (3/7/21).

    Pandangan Arif beralasan bahwa Jusuf Kalla memperoleh keuntungan sangat besar sebagai sosok yang berasal dari luar Jawa. Termasuk, dalam sisi nasionalis serta religius di sosok Jusuf Kalla juga teruntungkan lantaran dia dapat hadir dan diterima dalam kedua identitas politik.

    Baca juga : Respons Ahok Waktu Diminta Pensiun oleh Anaknya Saat Ultah ke-55

    “Jadi peluangnya tergantung seberapa kencang cengkeramannya Jusuf Kalla di Golkar. Kedua adalah penerimaan relatif oleh partai lain terhadap Jusuf Kalla,” lanjutnya.

    Oleh karena itulah, Arif memandang bahwa peluang Jusuf Kalla bakal mencuat oleh pandangan yang sepaham di sisi politik yang hingga saat ini telah terdapat patokan atau formula yakni Jawa luar Jawa, nasionalis serta religius.

    “Akan tetapi harus diingat bahwa Jusuf Kalla tahun ini telah 79 tahun,” sebutnya.

    Baca juga : PKS Minta Salim Segaf Beri Teladan Nyata di Hadapan Publik Jelang Pilpres

    Meski begitu, bagi Arif hal ini tak berpengaruh mengacu keberadaan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang saat ini berusia 78 tahun.

    “Sedangkan Ma’ruf Amin 78 tahun menjadi Wakil Presiden meskipun cuma sebagai ban serep. Dipandang di tengah masa pandemi seperti ini. Jangankan bicara soal kebijakan, muncul saja jarang,” imbuhnya.

    Jusuf Kalla, merupakan sosok pengusaha sekaligus politisi Indonesia yang sempat menjabat sebagai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12. Pria kelahiran 15 Mei 1942 asal Sulawesi Selatan itu, merupakan Wakil Presiden Indonesia pertama yang pernah menjabat 2 kali, dalam 2 kali masa jabatan yang tidak berturut-turut.

    Baca juga : BNPT: Aktivitas Teroris Selama Pandemi Covid-19 Meningkat di Dunia Maya

    Pertama, Jusuf Kalla menjadi Wapres ke-10 di bawah kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004-2009.

    Kedua, Jusuf Kalla menjadi Wapres ke-12 di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014-2019.

  • Jokowi dan Ma’ruf Amin Bahas Reshuffle Kabinet

    Jokowi dan Ma’ruf Amin Bahas Reshuffle Kabinet

    TIKTAK.ID – Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menyatakan bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah diajak diskusi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle Kabinet. Hal tersebut seiring dengan DPR yang menyetujui dibentuknya Kementerian Investasi dan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

    “Kalau terkait dengan soal apakah nanti akan ada reshuffle, tentu Wapres udah melakukan rembukan, diajak rembukan oleh Presiden,” ujar Masduki dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/4/21), seperti dilansir detik.com.

    Ketika itu, Masduki menjawab pertanyaan wartawan mengenai ada atau tidaknya reshuffle sehubungan dengan disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.

    Meski begitu, Masduki tidak menjelaskan secara detil soal reshuffle. Sebab, ia mengatakan masih belum memperoleh kabar terkini soal reshuffle.

    “Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara Presiden dan Wapres. Setelah itu, kalau semuanya clear baru dibicarakan,” ucap Masduki.

    Lebih lanjut, Masduki juga buka suara terkait Kementerian Investasi. Ia menilai Indonesia kini memerlukan Kementerian Investasi.

    “Saya kira memang investasi itu penting untuk ke depannya. Tapi pembicaraan (masih) jauh, jadi tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, dan masih proses diselesaikan,” tutur Masduki.

    Seperti telah diberitakan, DPR dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun 2020-2021 menyetujui usulan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Kementerian Investasi. Tidak hanya itu, DPR juga menyetujui tentang penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.

    “Berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek. Pembentukan Kementerian Investasi ini demi meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,” terang Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna, Jumat (9/4/21).

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin meyakini Jokowi akan melakukan reshuffle, seiring perubahan nomenklatur kementerian.

    “Peleburan dua kementerian, yakni Kemendikbud dan Kemenristek, ini kan bongkar pasang. Dulu disatukan, lalu dipisah, dan saat ini ingin digabungkan lagi. Jika ada peleburan, maka tentu akan ada reshuffle,” jelas Ujang, mengutip CNBC Indonesia, Senin (12/4/21).

  • Wapres Ma’ruf Amin Minta Masyarakat Tak Lagi Persoalkan Halal-Haram Vaksin Covid-19

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Masyarakat Tak Lagi Persoalkan Halal-Haram Vaksin Covid-19

    TIKTAK.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap agar polemik halal dan haram bagi vaksin AstraZeneca dapat diakhiri. Pasalnya, ia menilai persoalan sesungguhnya pada teknis berkaitan dengan penanganan virus Corona (Covid-19).

    “Kalau secara garis besar, Wapres sudah menegaskan bahwa AstraZeneca sudah sebaiknya tak lagi bicara haram dan halal. Itu sudah selesai,” ujar Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi saat bincang media secara daring, Rabu (24/3/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Menurut Masduki, hal sama juga berlaku bagi vaksin lain yang mungkin akan berdatangan ke depannya. Ia pun meminta masyarakat untuk tak perlu ragu dengan vaksin Covid-19.

    “Saya kira ke depan kalau ada yang berhubungan dengan vaksin-vaksin lain, tapi intinya kerangkanya sama,” ucap Masduki.

    “Jadi tidak perlu lagi menyoal mengenai halal dan haram. Bukan di situ, tapi angle-nya itu justru bagaimana kita karena sudah boleh kapan bisa tercapai herd immunity, kapan ketersediaan vaksin misalnya bisa terwujud, lalu langkah-langkah percepatannya seperti apa,” imbuhnya.

    Masduki juga memastikan bahwa vaksin AstraZeneca aman untuk digunakan dan halal. Bahkan ia menyebut para ulama di Jawa Timur sudah disuntik vaksin AstraZeneca.

    Kemudian Masduki menyebut Ma’ruf berpesan kepada masyarakat agar saat Ramadan nanti, umat Islam menjalani ibadah di rumah. Ia menilai hal itu demi menghindari kerumunan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

    “Kalau hal yang terkait dengan imbauan agar beribadah di rumah, maka saya kira itu akan tetap dilakukan oleh Wapres karena kalau kerumunan itu saya kira juga harus dihindari,” tutur Masduki.

    Tidak hanya itu, Ma’ruf juga mengimbau masyarakat soal pelaksanaan vaksinasi selama beribadah puasa. Ia menyatakan vaksin tak akan membatalkan puasa jika disuntik kepada orang yang sedang berpuasa. MUI sendiri juga telah menyampaikan vaksin dapat tetap berjalan selama bulan puasa dan tidak membatalkan puasa.

    “Sebab, vaksin itu masuk tidak di lubang yang memang manusia diciptakan oleh Allah ada lubang tertentu, misalnya lubang mulut kan itu yang membatalkan puasa. Sedangkan vaksin ini kan tidak. Jadi tolong saya kira masyarakat dikasih tahu kalau itu tidak membatalkan, ini yang perlu disosialisasi secara massif,” jelas Masduki.

  • Melihat Peluang Ma’ruf Amin Jadi Capres 2024

    Melihat Peluang Ma’ruf Amin Jadi Capres 2024

    TIKTAK.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dianggap akan sulit mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 mendatang. Sebab, elektabilitas mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu dinilai masih sangat rendah saat ini.

    “Sayangnya, tingkat elektabilitas Ma’ruf Amin masih sangat kecil, sehingga secara peluang politik pun masih kecil,” ujar Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, seperti dilansir SINDOnews, Senin (1/3/21).

    Terlebih, Arif menyebut Ma’ruf Amin bukan petinggi sebuah partai politik (parpol).

    Baca juga : Amien Rais Bakal Deklarasikan Partai Ummat Saat Ramadan

    “Kalau dilihat dari sisi elektoral tentu masih sangat berat. Selain itu, sulit untuk mendapatkan rekomendasi dukungan parpol,” imbuh Arif.

    Meski begitu, Arif mengatakan wajar bila nama Ma’ruf Amin masuk survei capres 2024 yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 22 Februari 2021.

    “Mengenai masuknya nama Wapres Ma’ruf Amin dalam beberapa survei, tentu hal itu wajar. Sebab, beliau adalah pejabat publik, bahkan merupakan Wakil Presiden,” terang Arif.

    Baca juga : Koalisi Pulau Kali Age, Langkah Golkar-NasDem Songsong Pilpres 2024

    Untuk diketahui, berdasarkan survei LSI, nama Ma’ruf Amin masuk dalam Top of Mind responden. Ketika responden diajukan pertanyaan “bila pemilihan Presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih?” tercatat sebanyak 0,3% responden menyebut nama Ma’ruf Amin. Lantas mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut pun berada di urutan 16.

    Lebih lanjut, elektabilitas Ma’ruf Amin berada di atas Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mendapatkan angka 0,1 persen. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Menko Polhukam Mahfud MD, maka Ma’ruf Amin kalah tipis. Mahfud yang pernah disebut-sebut sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2019, meraih angka 0,4 persen.

    Sementara itu, menurut Simulasi Semi Terbuka, Ma’ruf Amin berada di urutan 13 dengan meraih dukungan 1,1 persen responden. Pada kategori tersebut, Ma’ruf Amin berhasil unggul atas sejumlah tokoh penting lainnya, seperti Menko Polhukam Mahfud MD (0,9 persen) dan Ketua DPR RI Puan Maharani (0,1 persen). Kategori ini sendiri ditunjukkan 29 nama dan responden boleh menyebutkan nama lain.

    Baca juga : Polemik Perpres Investasi Miras, PA 212 Siap Turun ke Jalan

    Survei yang dilakukan LSI itu memakai metode wawancara tatap muka sejak 25-31 Januari 2021. Terdapat sebanyak 1.200 orang responden, dengan margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

  • Gerindra-PDIP Tambah Mesra, Keponakan Prabowo Ikut Sekolah Politik di ‘Kandang Banteng’

    Gerindra-PDIP Tambah Mesra, Keponakan Prabowo Ikut Sekolah Politik di ‘Kandang Banteng’

    TIKTAK.ID – Diketahui bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengikuti Sekolah Partai gelombang III. Sekolah Partai gelombang III tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Data dari panitia Sekolah Partai melaporkan bahwa sejumlah petahana yang ikut pada gelombang ketiga ini yakni dua gubernur, 22 bupati, 20 wakil bupati, dua wali kota, dan empat wakil wali kota.

    Sama seperti pada gelombang l dan ll, peserta Sekolah Partai gelombang III juga diikuti dari berbagai tingkatan pendidikan. Terdapat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari tingkatan pendidikan S3, S2, S1, D3, hingga SMA.

    Baca juga : Gus Hotman Bocorkan Pesan WA Anies Baswedan Turuti Permintaannya Soal PSBB DKI

    “Ada Saraswati, yang kalau memanggil Pak Prabowo itu Pa’de dan ada cucu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Adly Fairuz yang masih muda,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, seperti dilansir Tribunnews.com, Minggu (13/9/20).

    Hasto menyebut total peserta calon kepala daerah gelombang ke tiga berjumlah 212 peserta, dengan rincian 28 kader dan 184 non kader. Meski yang ikut dalam Sekolah Partai sebagian besar berasal dari non kader, bahkan anggota partai lain, namun Hasto mengatakan karena didukung oleh PDI Perjuangan maka setidaknya ada gelombang dan frekuensi sama.

    “Terkait Pancasila, UUD NRI, NKRI, serta Kebhinekaan Indonesia,” terang Hasto.

    Baca juga : Ruhut Curhat Soal Julukan ‘Politisi Kutu Loncat’ dan Potong Kuping Jika Ahok Kalah…

    Hasto menilai alasan PDIP mengajak non kader ikut Sekolah Partai karena politik PDIP itu politik kerja sama dan politik gotong-royong.

    “PDI Perjuangan memerlukan kerja sama dengan semua pihak. Bagaimana membumikan Pancasila sebagai ideologi, regulasi hukum, kebijakan, program, dan tuntunan perilaku berbangsa dan bernegara,” tutur Hasto.

    Sebelumnya, Sekolah Partai yang digelar PDIP adalah salah satu tradisi setiap menghadapi ajang Pilkada, untuk menggembleng calon kepala daerah yang diusungnya. Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin pun merespons positif hal tersebut.

    Baca juga : Jokowi: Sekali Lagi, Jangan Buru-buru Menutup Wilayah

    “Sekolah calon kepala daerah PDIP tidak lagi menjadi eksklusif, tetapi menjadi terbuka dan menjadi milik rakyat. Publik juga berhak untuk tahu,” jelas Ujang, Sabtu (22/8/20).

    Ujang beranggapan apa yang dilakukan PDIP itu merupakan komunikasi politik yang baik untuk rakyat.

  • Sekjen MUI Ancam Mundur tanpa Kompromi jika Menteri Agama Ngotot Lanjutkan Rencana Sertifikasi Dai

    Sekjen MUI Ancam Mundur tanpa Kompromi jika Menteri Agama Ngotot Lanjutkan Rencana Sertifikasi Dai

    TIKTAK.ID – Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengancam bakal mundur dari MUI kalau majelis itu menerima program sertifikasi dai yang dicetuskan Kementerian Agama (Kemenag).

    “Kalau hal ini terus dilaksanakan dan teman-teman saya di MUI menerimanya maka begitu program tersebut diterima oleh MUI maka saat itu juga saya Anwar Abbas tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai Sekjen MUI,” tegasnya sebagaimana dilansir Merdeka.com mengutip dari Liputan6.com, Sabtu (5/9/20).

    Anwar Abbas cukup jengah oleh cara pandang Menteri Agama Fachrul Razi yang dipandangnya kerap mengesampingkan Islam.

    Baca juga : Fadli Zon Sebut Ada yang Ambil Keuntungan dari Kesusahan Rakyat, Siapa yang Dimaksud?

    “Melihat sikap dan cara pandang Menteri Agama yang selalu bicara tentang radikalisme yang ujung-ujungnya selalu mendiskreditkan dan menyudutkan umat Islam dan para dainya,” ungkap dia.

    Abbas pun secara tegas menyatakan dirinya menolak program sertifikasi dai tersebut.

    “Maka saya Anwar Abbas secara pribadi yang juga kebetulan adalah Sekjen MUI dengan ini menolak dengan tegas dan keras program dai dan penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang akan melibatkan MUI,” tegasnya.

    Baca juga  : Ternyata Begini Jawaban Enteng Jokowi Saat Ditagih Soal Kejelasan Kocok Ulang Menteri

    Terakhir ia menyatakan bahwa penegasannya itu wujud pertanggungjawaban dirinya di hadapan Allah dan umat Islam.

    Halaman selanjutnya…

  • Prabowo: Tak Ada Pilihan Lain, Gerindra Bertekad Sukseskan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

    Prabowo: Tak Ada Pilihan Lain, Gerindra Bertekad Sukseskan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan partainya bersiteguh menyukseskan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Gerindra bakal turut andil dalam pemerintahan yang solid.

    Bagi Prabowo, dalam menghadapi tantangan membutuhkan pemerintahan yang kuat guna melalui masa sulit yang menimpa Indonesia disebabkan pandemi virus Corona (Covid-19).

    “Kami sangat bertekad untuk menyukseskan pemerintahan ini, karena memang tak ada pilihan lain,” sebut Prabowo saat konferensi pers di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (8/8/20).

    Baca juga : Menimbang Opsi Kandidat Pilpres 2024, Prabowo-Puan atau Prabowo-AHY?

    “Kita perlu memiliki pemerintahan yang berhasil, pemerintahan yang kuat, guna menghadapi tantangan yang sangat besar, sebagaimana dihadapi hampir seluruh negara di dunia,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, selama masa pandemi Covid-19 tak boleh dipandang remeh. Tetapi, Prabowo berujar, seluruh elemen juga tak boleh panik dalam situasi ini. Baginya, seluruh elemen perlu solid, kompak dan percaya bahwa Indonesia memiliki kekuatan menghadapinya.

    Prabowo pun menerangkan bahwa kedatangan Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan pidato secara daring dalam KLB adalah sebuah kehormatan untuk Gerindra.

    Baca juga : MPR: Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR Harus Beri Harapan, Kalau Tidak…

    Baginya, keikutsertaan dua sosok tersebut turut memperlihatkan sebuah koalisi yang solid.

    “Tadi beliau [Jokowi] memberi kehormatan, memberi sambutan, juga Presiden kelima RI Megawati memberi sambutan. Ini kehormatan dan juga ini sesuatu untuk menegaskan bahwa kita bagian dari koalisi yang solid,” jelas Prabowo.

    KLB Partai Gerindra resmi menetapkan Prabowo menjadi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra periode 2020-2025.

    “Dengan mengucap alhamdulillah maka kekosongan partai hanya berlangsung dua menit dan pimpinan kita akan mengetuk palu berarti kita sudah mempunyai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. Bismillah,” sebut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai pimpinan sidang KLB Gerindra sembari mengetok palu, Sabtu (8/8/20).

    Baca juga : Kali ini, Giliran GUSDURian Kecam Aksi Brutal Laskar Intoleran Solo

    Dalam momen tersebut, semua kader Gerindra mulai tingkat DPD dan DPC menghendaki Prabowo menjadi calon presiden saat Pilpres 2024 mendatang.

  • Tagar #PecatTengkuzulDariMUI Viral di Medsos, Tengku Zul: Jangan Dipelintir, Saya Tak Ada Masalah dengan Pak Jokowi

    Tagar #PecatTengkuzulDariMUI Viral di Medsos, Tengku Zul: Jangan Dipelintir, Saya Tak Ada Masalah dengan Pak Jokowi

    TIKTAK.ID – MUI didesak untuk memecat Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, melalui tagar #PecatTengkuzulDariMUI.

    Hal tersebut dipicu pernyataan Tengku Zul tentang Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, yang merebak di media sosial.

    Merespons keramaian di media sosial tersebut, Tengku Zul menghendaki agar pernyataannya pada wawancara dengan Refly Harun tersebut tidak disalahartikan.

    Baca juga : Demo Anies Soal PPDB 2020, Orang Tua Murid Abaikan Protokol Kesehatan

    “Pernyataan saya itu di wawancara Refly Harun itu tolong jangan dipelintir. Itu adalah pernyataan tentang kampanye 2019 yang lalu kenapa saya tak mendukung Presiden Jokowi dan Cawapres Kiai Maruf Amin? Padahal sama-sama MUI dan beliau adalah Ketua Umum MUI,” jelas Tengku Zul pada Selasa (23/6/20).

    Menurut Tengku Zul, konteks pernyataan tersebut pada situasi Pilpres 2019.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan alasannya tidak mendukung Jokowi dan Kiai Ma’ruf.

    Baca juga : Heboh! Tengku Zulkarnain Ogah Bantu Ma’ruf Selama Ada Jokowi, Baru Mau Bantu Kalau Jokowi Wafat

    “Saya jawab dalam konteks saat kampanye 2019 itu bahwa saya tak ada masalah dengan Pak Presiden Jokowi-nya, tapi saya tak cocok dengan yang di belakang beliau,” terangnya.

    “Refly Harun tanya lagi: ‘Siapa di belakangnya?’, saya jawab: ‘PDIP. Saya tak cocok dengan PDIP’. Karena menurut pengamatan saya PDIP tak mau membela kepentingan agama di Indonesia selama ini,” ungkapnya.

    Halaman  selanjutnya…