TIKTAK.ID – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pendukungnya yaitu PDIP dan PPP yang ada di parlemen, agar menggulirkan Hak Angket guna menyelidiki kecurangan Pemilu 2024. Usul tersebut mengemuka seiring pelbagai tudingan kecurangan setelah hitung cepat hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Akan tetapi usulan Ganjar itu ditolak oleh partai politik pengusung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, salah satunya Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengeklaim lebih tertarik mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 daripada wacana penggunaan Hak Angket yang menurutnya tak punya urgensi saat ini.

“Saya justru lebih tertarik, pasca-Pemilu 2024 usai kita mengetahui pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine,” ungkap AHY di Jakarta, Sabtu (24/2/24), seperti dilansir Tempo.co.

Baca juga : Apa Mungkin Hak Angket DPR Bisa Batalkan Hasil Pemilu?

AHY menegaskan bahwa tidak ada urgensi penggunaan Hak Angket saat ini. Dia mengaku bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, namun dia melihat penghitungan suara Pemilu, yang saat ini masih berlangsung, harus dihormati.

AHY menjelaskan bahwa secara rasional, hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul jauh daripada dua pasangan lain.

“Sekali lagi, kita menghormati penghitungan yang masih berlangsung. Bagaimanapun kita masih menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini telah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, marginnya besar,” tutur AHY.

Baca juga : Menkopolhukam yang Baru Dilantik dapat Tiga Pekerjaan Rumah dari Mahfud MD

AHY menyatakan ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh. Meski begitu, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin memakai hak konstitusionalnya.

“Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan bahwa kami tidak melihat ada kepentingan itu (Hak Angket). Kami ingin Indonesia tak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif untuk pembangunan bangsa,” jelasnya.