TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mendesak Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) untuk menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar secara resmi menghentikan mega proyek pemugaran kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Saya meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam hal ini UNESCO, agar secara resmi menyurati Presiden RI untuk menghentikan proyek tersebut! Proyek itu harus mutlak dihentikan,” ujar Benny, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (27/10/20).
Pasalnya, Benny menilai mega proyek pemugaran kawasan TNK itu sangat mengganggu ekosistem komodo sebagai hewan purba tertua di dunia.
Baca juga : Bahar bin Smith Ditetapkan Jadi Tersangka Lagi, Kuasa Hukumnya Curiga Ada Rekayasa
Kemudian legislator asal NTT itu juga mengingatkan bahwa komodo merupakan hewan yang ekosistemnya harus dillindungi. Benny menyatakan kelestarian dan keseimbangan ekosistem di kawasan TNK harus dijaga karena merupakan aset milik dunia.
“Itu bukan saja milik Indonesia, melainkan milik dunia. Untuk itu, dunia harus melindungi ekosistem komodo ini,” terang anggota Komisi II DPR RI itu.
Perlu diketahui, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno mengatakan bakal mengawasi jalannya proyek pembangunan “Jurassic Park” di daerah konservasi komodo di Pulau Rinca, NTT. Ia mengklaim KLHK ingin memastikan tidak ada komodo yang menjadi korban.
Baca juga : Simak Bocoran Tanggal Kepulangan Habib Rizieq Shihab
“Tidak boleh ada satu ekor pun komodo yang mati. Oleh sebab itu, saya memastikan lagi, Kamis saya ke Pulau Rinca, untuk memastikan protokol yang lebih ketat lagi, terutama pada pekerja,” terang Wiratno.
Menurut Wiratno, setiap hari setidaknya ada 10 ranger yang berjaga untuk memastikan pembangunan tidak membahayakan komodo. Ia melanjutkan, begitu juga dengan masyarakat sekitar yang turut mengawasi pembangunan.
Sementara itu, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOPLBF) mengaku pemugaran kawasan TNK bertujuan meningkatkan fasilitas pariwisata di habitat kadal raksasa tersebut.
Baca juga : Polda Jateng Prediksi Kenaikan Arus Mudik Libur Panjang Terjadi Malam ini
Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina menjelaskan, Pemerintah tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam proses pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut.
Tidak hanya itu, Shana pun menyebut pihaknya selalu terbuka berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Ia melanjutkan, termasuk berkomunikasi dengan masyarakat lokal terkait rencana pengembangan pariwisata di tempat tinggal hewan endemik tersebut.
