TIKTAK.ID – Belakangan ini viral isu perjanjian politik antara Prabowo dan Anies Baswedan. Isu tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno.
Sandiaga sempat menyebut bakal calon presiden (Capres) 2024 dari Partai NasDem, Anies Baswedan, punya perjanjian politik dengan Prabowo. Melalui perbincangan dengan Akbar Faisal yang diunggah di kanal YouTube, Sandi mengeklaim perjanjian politik itu dibuat oleh Fadli Zon saat pencalonan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Menurut Sandiaga, dokumen perjanjian tersebut bersifat tertulis yang dirumuskan langsung oleh Fadli Zon. Meski begitu, ia enggan menjelaskan lebih detail mengenai isinya.
Baca juga : Nasdem dkk Disarankan Tentukan Cawapres Anies Lewat ‘Jalan Ilmiah’, Maksudnya?
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon membenarkan dirinya ikut menyusun perjanjian tersebut.
“Kalau (perjanjian) itu ada. Kebetulan saya men-draft, dan saya menulis,” terang Fadli usai acara HUT ke-15 Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Senin (6/2/23).
Fadli menjelaskan bahwa ketika itu ada tujuh poin yang disepakati oleh Anies dan Prabowo bersama dengan Sandiaga Uno. Tapi ia enggan memerinci apa saja poin dalam kesepakatan.
Baca juga : PDIP Tegaskan Ingin Berkoalisi dengan Partai Lain, Tapi Bukan ‘Mumpungisme’
“Terdapat tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan Pilkada,” ucap mantan Wakil Ketua DPR tersebut.
Lantas Fadli mengatakan tidak mengetahui saat ditanya apakah perjanjian itu berkaitan dengan isu Sandiaga yang sempat meminjami uang kepada Anies sebesar Rp50 miliar untuk pemenangan Pilkada 2017.
“Enggak ada, ya itu lain, tanya Pak Sandi deh,” kata Fadli.
“Ya kan ada beberapa yang saya tahu, karena pada waktu awal itu saya yang men-draft perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain termasuk soal keuangan saya tidak tahu,” imbuhnya.
Baca juga : Relawan Kecam Kelompok yang Terus Giring Isu Jokowi 3 Periode
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku enggan ikut campur dalam isu perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 silam.
“Ini tampaknya masalah internal Gerindra, PKS tidak ikut-ikutan,” ungkap Juru Bicara (Jubir) PKS, Ahmad Mabruri, pada Senin (6/2/23), seperti dilansir Sindonews.com.
