TIKTAK.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengimbau seluruh pihak untuk fokus terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Haeder menyampaikan hal itu untuk merespons wacana penghapusan jabatan kepala daerah setingkat gubernur oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
“Fokus, amankan, dan pastikan Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024 oleh seluruh komponen bangsa,” ungkap Haedar di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, pada Senin (6/2/23), seperti dilansir Republika.co.id.
Menurut Haedar, gagasan-gagasan perubahan dalam sistem dan proses ketatanegaraan lebih baik bila diagendakan pasca-Pemilu 2024. Dia melanjutkan, termasuk pembahasan mengenai wacana penghapusan jabatan gubernur tersebut. Dia menilai gagasan tersebut tidak harus dilakukan menjelang Pemilu saat ini.
Baca juga : Akui Tulis Perjanjian Anies-Prabowo, Fadli Zon: Itu Urusan Pilkada
“Fokus kami PP Muhammadiyah sekarang semua fokus ke (Pemilu) 2024, sebagaimana yang telah menjadi komitmen. Sementara hal-hal yang ingin terjadi perubahan reformasi dan macam-macam, sudah lah diagendakan setelah itu,” terang Haedar.
Namun Haedar menyebut tiap gagasan yang dikeluarkan harus melalui kajian akademik. Apalagi soal sistem dan proses ketatanegaraan, karena menyangkut masa depan bangsa.
“Tapi agendanya harus betul-betul kolektif kebangsaan. Jangan setiap ada gagasan lalu muncul menjadi keputusan tanpa adanya kajian akademik yang luas. Sebab, ini menyangkut masa depan bangsa,” ucap Haedar.
Baca juga : Nasdem dkk Disarankan Tentukan Cawapres Anies Lewat ‘Jalan Ilmiah’, Maksudnya?
Kemudian Haedar meminta seluruh pihak turut mengamankan dan memastikan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Dia pun menyarankan gagasan-gagasan yang berpotensi menimbulkan perpecahan dapat dikesampingkan.
“Bahkan, jika ingin berinfak, bersedekah untuk bangsa ini, para elite negara dan pimpinan partai politik ya turunkan lah satu tensi, hal-hal yang kontroversial, yang membuat kita ini menjadi kontraproduktif,” tegas Haedar.
“Dapat diredam berbagai pertentangan, dan kuncinya para tokohnya baik di pemerintahan maupun di kekuatan partai politik dan ormas,” imbuhnya.
Baca juga : PDIP Tegaskan Ingin Berkoalisi dengan Partai Lain, Tapi Bukan ‘Mumpungisme’
Untuk diketahui, wacana menghapus jabatan gubernur sempat mencuat di publik. Usulan penghapusan itu dilontarkan Cak Imin pada Senin (30/1/23).
Presiden Joko Widodo sendiri menanggapi dengan menyatakan usulan peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur masih perlu dikaji secara mendalam.
