RI Dapat Serangan Siber Lagi, Cak Imin Usul Kemenhan Bentuk Pasukan Cyber Security
TIKTAK.ID – Serangan siber yang melibatkan Bjorka diketahui kembali terjadi pada Rabu (18/9/24). Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikut buka suara terkait insiden tersebut.
Cak Imin mengatakan perlu mendefinisikan ulang soal keamanan nasional. Dia menjelaskan, harus lebih dari sekadar pertahanan territorial, melainkan mencakup perlindungan data pribadi dan wilayah digital atau dunia maya.
“Serangan siber sudah menjadi ancaman signifikan bagi keamanan nasional. Insiden peretasan Bjorka adalah pengingat yang jelas soal pentingnya punya sistem pertahanan siber yang tangguh,” ujar Cak Imin, seperti dikutip Metrotvnews.com dari Media Indonesia, pada Jumat (20/9/24).
Baca juga :Terkait Jatah Menteri Prabowo, PKS Bilang Begini
Cak Imin menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan harus mengambil tindakan demi mengatasi masalah kritis ini. Dia mengungkapkan, salah satu solusi yang mungkin yakni dengan membentuk pasukan keamanan siber khusus di dalam Kementerian, yang bertugas melindungi wilayah digital dan data pribadi negara.
“Kementerian Pertahanan perlu menambah satu angkatan bernama cyber security atau pertahanan siber. Ini amat sangat mendesak, dan menjadi salah satu sektor yang harus ditangani oleh Kementerian Pertahanan,” tutur Cak Imin.
Perlu diketahui, kritik keras mewarnai dugaan kebocoran data pribadi 6 juta penduduk Indonesia yang bersumber dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebab, kebocoran data pribadi bukan kali ini saja terjadi. Belum lama ini, kebocoran data turut terjadi di Pusat Data Nasional (PDN) yang memicu desakan mundur Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.
Baca juga : Analisa KPK Usai Kaesang Klarifikasi ‘Nebeng’ Jet Pribadi Tuntas, Apa Hasilnya?
Adapun kabar mengenai kebocoran data 6 juta penduduk dari NPWP disampaikan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/24). Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang diduga sudah menjual 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP.
Data tersebut dijual melalui sebuah forum seharga 10.000 Dolar AS atau setara Rp153 juta (kurs Rp15.300). Bahkan terdapat pula data Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diduga turut bocor.
