TIKTAK.ID – Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, buka suara terkait kritik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut proyek lumbung pangan alias food estate gagal. Muzani mengatakan dirinya belum mendengar pernyataan Cak Imin, tapi ia merasa heran karena pernyataan itu baru dilontarkan hari ini.

“Saya belum dengar. Tapi dulu enggak diucapkan, kok sekarang diucapkan, gitu lho,” ujar Muzani di Jakarta Barat, pada Rabu (27/9/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

Untuk diketahui, Cak Imin sempat menuding proyek food estate terbukti gagal. Ia menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan mengenai melambungnya harga bahan pokok, terutama beras. Dia pun menilai masalah pangan di Indonesia tak bisa diselesaikan melalui program food estate.

Baca juga : Tegaskan Dukung Perjuangan Palestina, Prabowo Beri Beasiswa Pemuda Palestina Kuliah di Unhan

“Food estate sudah terbukti gagal,” ungkap Cak Imin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/9/23).

Kemudian Cak Imin menyebut produktivitas pangan harus digerakkan secara massif lewat peningkatan produktivitas lahan serta tanah milik rakyat dan petani. Cak Imin menjelaskan, jika hal itu tidak dilakukan, dia memprediksi ke depannya Indonesia bakal terus mengimpor bahan-bahan pokok. Ia pun menganggap hal ini sangat berbahaya bila negara-negara produsen sedang mengalami krisis pangan.

Sekadar informasi, sebelum bergabung ke Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan, PKB tergabung dengan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pengusung Prabowo. Akan tetapi di pertengahan jalan, PKB memutuskan untuk mundur dan bergabung ke Koalisi Perubahan, lalu Cak Imin tampil menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Baca juga : Pengamat Soal Kaesang Jadi Ketum PSI: Warning untuk PDIP

Adapun sebelumnya, PDIP pernah mengkritik kebijakan food estate yang ditangani Prabowo. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku bakal melakukan kajian mendalam terkait proyek ini. Dia memaparkan bahwa terdapat sejumlah kesalahan di kebijakan tersebut, salah satunya cara pembukaan lahan dengan membabat hutan dan menggusur warga.

“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Bahkan hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu adalah bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” jelas Hasto saat ditemui di Bogor, Selasa (15/8/23).