TIKTAK.ID – Partai Demokrat kubu Moeldoko mengatakan bahwa DPP Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah preman. Pernyataan tersebut merupakan buntut dari acara Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat kubu Moeldoko di Tangerang, Banten, yang dibubarkan oleh kubu AHY.
Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda, pihaknya tidak terima dengan perlakuan kubu AHY. Ia pun mengaku menyayangkan Demokrat pimpinan AHY yang tidak menghargai para pendiri partai.
“Mereka (DPP Demokrat pimpinan AHY) senangnya seperti itu, cara-cara preman. Kayak orang-orang yang enggak sekolah, tidak mendapat pendidikan,” ujar Saiful, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (13/9/21).
Baca juga : Mengintip Kenaikan Harta Kekayaan Pejabat Mulai dari Anies hingga Jokowi
Saiful menyatakan cara-cara preman tersebut bukan pertama kali dilakukan kubu AHY. Ia mengklaim cara serupa pernah dilakukan saat Kongres Luar Biasa digelar di Sibolangit beberapa waktu lalu.
Kemudian Saiful mengatakan heran dengan Demokrat yang dipimpin AHY melakukan tindakan seperti itu. Apalagi ia menilai para pendiri partai hanya menggelar acara kecil-kecilan untuk mengenang pendirian partai.
“Sudah bukan masanya lagi parpol gitu-gituan. Ini bukan ormas ecek-ecek, melainkan partai politik. Kok, memakai cara-cara begitu?” tegas Saiful.
Baca juga : Hacker China Bobol Jaringan BIN dan Kementerian Lainnya
Untuk diketahui, acara HUT Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dibubarkan oleh DPD Partai Demokrat Banten. Ketika itu, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Iti Octavia Jayabaya menyebut Demokrat yang sah hanya yang di bawah kepemimpinan AHY.
Iti lantas mengambil langkah tersebut untuk mengingatkan kubu Moeldoko bahwa Pemerintah sudah mengesahkan kepemimpinan AHY. Ia juga mendesak kubu Moeldoko agar tidak lagi mengaku sebagai kepemimpinan yang sah.
“Ini Banten, Bung! Jangan coba-coba mengganggu kedaulatan dan kehormatan Partai kami dengan acara ilegal yang provokatif seperti ini,” kata Iti melalui siaran pers, Jumat (10/9/21).
Baca juga : Hidayat Nur Wahid: ‘Case Closed’, Megawati Tolak Tegas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Sebelumnya, Pemerintah telah menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko di Deli Serdang. Pemerintah menganggap hasil KLB itu masih belum melengkapi sejumlah dokumen, di antaranya terkait DPC, DPD, hingga surat mandat.
“Dengan demikian, Pemerintah menyatakan permohonan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 ditolak,” ucap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (31/3/21) silam.
