TIKTAK.ID – Acara Relawan Nusantara di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/11/22), yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan puluhan ribu orang, telah menimbulkan spekulasi di masyarakat. Tak hanya persoalan izin penggunaan GBK, pengamat menganggap Jokowi berusaha menggunakan relawan untuk meyakinkan parpol supaya mau mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
Menurut Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, pertemuan Jokowi bersama seluruh elemen Relawan Nusantara memanaskan mesin politik. Sebab, kata Ari, publik mengaitkan dengan izin penggunaan GBK yang sebelumnya dilarang untuk kegiatan politik, olahraga, dan konser musik. Selain itu masalah lainnya yakni penyalahgunaan Jalan Jenderal Sudirman yang dijadikan area parkir bus oleh para relawan.
“Aktivitas Relawan Nusantara ini jelas kegiatan politik. Untuk itu, Pemerintah inkonsisten soal kebijakan izin GBK tersebut. Apalagi hal ini berimbas pada ketertiban umum terkait parkir kendaraan,” ungkap Ari kepada wartawan di Jakarta, seperti dilansir Republika.co.id.
Baca juga : Jokowi Sebut Nama Soal Rambut Putih, Ada Ganjar hingga Prabowo
Ari menjelaskan, mestinya pihak panitia, terutama Jokowi, bisa peka dan solider dengan kecemburuan publik mengenai pemberian izin aktivitas Relawan Nusantara tersebut. Ari menilai alih-alih peka dengan suara warganet terkait penggunaan GBK, Jokowi justru lebih konsen meyakinkan supaya kandidat calon presiden pilihannya menjadi pilihan masyarakat.
“Jokowi sampai dua kali menyebut ‘rambut putih’, seolah kode kuat untuk Ganjar,” terang Ari.
Kemudian Ari menuding Jokowi berusaha meyakinkan parpol (soal Ganjar yang juga didukung banyak relawan) sebagai mesin politik. Karena bagaimana pun, lanjut Ari, pencapresan tetap harus melalui parpol dan syaratnya yaitu terpenuhinya electoral threshold 20 persen.
Baca juga : Aksi Pencopotan Label Gereja di Posko Gempa Cianjur oleh Ormas Garis Panen Kecaman
“Karena untuk mengajukan Capres-Cawapres itu adalah partai politik atau gabungan parpol. Hal itu berarti presiden tidak bisa mengajukan, hanya mengusulkan saja ke partai,” tutur Ari.
Oleh sebab itu, Ari menganggap pernyataan Jokowi soal kriteria calon pemimpin sebagai bentuk upaya membangun opini. Dia berpendapat Jokowi membuat kriteria yang kuat sebagai masukan ke parpol soal sosok yang layak memimpin pada 2024.
“Yaitu pemimpin yang memikirkan rakyat, walaupun baru sebatas kriteria berdasar raut wajah dan penampilan, tapi seolah kriteria itu menjadi bukti kinerja yang pas bagi sang pemimpin,” ucap Ari.
