TIKTAK.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga listrik pada 2023 mendatang. Akan tetapi untuk rincian anggarannya, Sri Mulyani tidak memaparkan lebih detail. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengaku hal itu nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan 2022.
“Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar. Nanti angka finalnya akan disampaikan sendiri oleh Bapak Presiden,” terang Sri Mulyani setelah Sidang Kabinet, pada Senin (8/8/22), seperti dilansir CNN Indonesia.
Sri Mulyani menilai subsidi energi bakal tetap tinggi. Pasalnya, kata Sri Mulyani, Pemerintah tengah berupaya menjaga harga-harga di Tanah Air agar bisa tetap stabil di tengah tekanan global.
Baca juga : PPATK Beberkan Lebih dari 50% Dana ACT Masuk Kantong Pribadi, Bukan untuk Sosial
“Artinya tahun depan untuk sejumlah subsidi dari beberapa barang yang diatur Pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi (anggaran) subsidi yang meningkat,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk memastikan masyarakat dapat tetap terlindungi di tengah lonjakan harga pangan dan energi dunia. Tidak hanya itu, dia menyebut alokasi subsidi juga untuk memastikan inflasi tak melonjak tajam seperti di negara lainnya.
“Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus didesain untuk mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi,” tegas Sri Mulyani.
Baca juga : Sandiaga Uno Ngamuk Usai Senator Australia Hina Bali
Menurut Sri Mulyani, walaupun dana subsidi energi naik, tapi Pemerintah memastikan defisit anggaran tahun depan bakal tetap disusun di bawah 3 persen. Dia melanjutkan, hal itu sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang memperbolehkan defisit anggaran di atas 3 persen hanya sampai 2022, dan pada 2023 harus kembali sesuai UU Keuangan Negara.
“Presiden tadi sudah menyampaikan kalau pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Untuk itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap mendukung berbagai prioritas nasional,” ucap Sri Mulyani.
