TIKTAK.ID

Tag: Subsidi BBM

  • Harga Pertalite dan Solar Subsidi Dikabarkan Segera Naik, Pertamina Beri Penjelasan

    Harga Pertalite dan Solar Subsidi Dikabarkan Segera Naik, Pertamina Beri Penjelasan

    TIKTAK.ID – Hingga hari ini Pemerintah masih belum memutuskan atas rencananya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama jenis penugasan yakni Pertalite dan Solar Subsidi. Berdasarkan kabar yang beredar, harga baru BBM bersubsidi tersebut bakal berlaku pada September 2022 ini.

    Kemudian merespons kapan harga baru Pertalite dan Solar Subsidi akan berlaku, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengaku belum bisa memastikan kapan akan diberlakukan. Dia mengatakan kini pihaknya juga masih menantikan keputusan tersebut.

    “Masih belum ada info (kenaikan). Prinsipnya kami sebagai operator bakal melaksanakan apa yang ditugaskan oleh regulator,” ungkap Irto, seperti dilansir CNBC Indonesia, pada Rabu (31/8/22).

    Baca juga : Setara Institute Desak Mendagri Tangani Sikap Intoleran Wali Kota Bandung Usai Resmikan Gedung ANNAS

    Hal senada disampaikan oleh Direktur Pengembangan Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso. Harsono hanya menyatakan keputusan terkait kenaikan harga BBM berada di ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Mungkin kalau itu nanti ada di teman-teman ESDM,” terang Harsono di Bali, pada Rabu (31/8/22).

    Lebih lanjut, terdapat informasi yang menyebut keputusan kenaikan harga BBM berada di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Adapun alternatif kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi yang diklaim telah ada di tangan Presiden Jokowi berada di kisaran Rp8.500 per liter – Rp10.000 per liter.

    Baca juga : Nama Prabowo Tak Muncul di 9 Capres Hasil Rakernas PAN, Begini Reaksi Gerindra

    Seperti diketahui, saat ini harga BBM Pertalite yang dijual di SPBU hanya Rp7.650 per liter. Sedangkan harga BBM Solar Subsidi hanya Rp5.150 per liter.

    “Ada sejumlah alternatif (harga BBM), tinggal diputuskan oleh Presiden,” ucap sumber kepada CNBC Indonesia, pada Selasa (30/8/22).

    Sumber itu menyebut kepastian waktu kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi ini hanya Presiden Jokowi yang tahu. Dia mengaku dalam Rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Senin (29/8/22) kemarin, Presiden Jokowi tidak memberi tahu jadwal kapan kenaikan harga BBM akan diumumkan.

    Baca juga : Yana Mulyana Resmikan Gedung ANNAS, Kemenag: Wali Kota Bukan pada Tempatnya Dukung Sikap Intoleransi

    “Semua peserta rapat (Ratas) dengan Presiden kemarin juga tidak ada yang dikasih tahu,” terangnya.

    Sebelumnya, Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan mengungkapkan kalau kenaikan harga BBM bakal berdampak ke lonjakan harga-harga bahan pangan. Terlebih, dia menyatakan kini sudah mulai ada tren kenaikan harga sebagai efek psikologis mengantisipasi kenaikan harga BBM.

  • Muncul Isu Kenaikan Harga BBM Subsidi, Begini Penjelasan Jokowi

    Muncul Isu Kenaikan Harga BBM Subsidi, Begini Penjelasan Jokowi

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari rencana kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite yang mengemuka belakangan ini. Jokowi mengatakan bahwa kebijakan tersebut harus diputuskan dengan hati-hati.

    Jokowi menjelaskan, kenaikan harga komoditas tersebut bakal berpengaruh terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, dia menyatakan jangan sampai kenaikan Pertalite tersebut malah berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, sampai pertumbuhan ekonomi.

    “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga semua harus diputuskan dengan hati-hati. Dihitung dampaknya, jangan sampai menurunkan daya beli, konsumsi rumah tangga, dan menaikkan inflasi, yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh menghitung betul sebelum diputuskan,” ujar Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah, pada Selasa (23/8/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Mesra dengan PDI-P, Nasdem Buka Peluang Usung Duet Anies-Puan di 2024

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Jokowi. Yang pasti, kata Luhut, saat ini Pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi.

    “Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Langkah yang disimulasikan juga termasuk skenario pembatasan volume,” terang Luhut, dikutip Minggu (21/8/22).

    Luhut pun memastikan Pemerintah bakal berhitung dengan sangat hati-hati. Dia menerangkan, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan sejumlah faktor. Dia memaparkan, di antaranya tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan pemulihan ekonomi.

    Baca juga : Gerindra Tak Setuju Usulan Demokrat Soal Nonaktifkan Kapolri Usai Kasus Sambo

    Di sisi lain, Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teuku Riefky memprediksi bila harga Pertalite naik, maka inflasi tahun ini dapat mencapai 6% hingga 7% yoy.

    Meski begitu, dampak inflasi dari kenaikan harga BBM tersebut bersifat temporer. Dia melanjutkan, dengan perkiraan tingginya inflasi pada tahun ini, dirinya justru optimistis inflasi ke depan akan mulai stabil.

    “Tahun depan harusnya inflasi tidak akan setinggi inflasi tahun ini. Sebab, ada high base effect, jadi tahun depan bisa lebih rendah lagi,” tutur Riefky, mengutip KONTAN, Minggu (21/8/22).

    Baca juga : Pengamat Nilai Duet Prabowo-Erick Thohir Mampu Lanjutkan Misi Jokowi

    Senada dengan Riefky, Kepala Ekonom Indo Premier Sekuritas, Luthfi Ridho berpendapat kenaikan harga BBM jenis Pertalite berpotensi mengerek inflasi tahun ini ke kisaran 7%-8%.

    “Setiap kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 10%, inflasi naik 1,2% sehingga inflasi di 2022 mencapai 7%-8%,” jelasnya.

  • Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Tetap Subsidi BBM dan Listrik Hingga Tahun Depan

    Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Tetap Subsidi BBM dan Listrik Hingga Tahun Depan

    TIKTAK.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga listrik pada 2023 mendatang. Akan tetapi untuk rincian anggarannya, Sri Mulyani tidak memaparkan lebih detail. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengaku hal itu nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan 2022.

    “Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar. Nanti angka finalnya akan disampaikan sendiri oleh Bapak Presiden,” terang Sri Mulyani setelah Sidang Kabinet, pada Senin (8/8/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Sri Mulyani menilai subsidi energi bakal tetap tinggi. Pasalnya, kata Sri Mulyani, Pemerintah tengah berupaya menjaga harga-harga di Tanah Air agar bisa tetap stabil di tengah tekanan global.

    Baca juga : PPATK Beberkan Lebih dari 50% Dana ACT Masuk Kantong Pribadi, Bukan untuk Sosial

    “Artinya tahun depan untuk sejumlah subsidi dari beberapa barang yang diatur Pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi (anggaran) subsidi yang meningkat,” tutur Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk memastikan masyarakat dapat tetap terlindungi di tengah lonjakan harga pangan dan energi dunia. Tidak hanya itu, dia menyebut alokasi subsidi juga untuk memastikan inflasi tak melonjak tajam seperti di negara lainnya.

    “Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus didesain untuk mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi,” tegas Sri Mulyani.

    Baca juga : Sandiaga Uno Ngamuk Usai Senator Australia Hina Bali

    Menurut Sri Mulyani, walaupun dana subsidi energi naik, tapi Pemerintah memastikan defisit anggaran tahun depan bakal tetap disusun di bawah 3 persen. Dia melanjutkan, hal itu sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang memperbolehkan defisit anggaran di atas 3 persen hanya sampai 2022, dan pada 2023 harus kembali sesuai UU Keuangan Negara.

    “Presiden tadi sudah menyampaikan kalau pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Untuk itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap mendukung berbagai prioritas nasional,” ucap Sri Mulyani.

  • Kala Jokowi Curhat di Depan Ulama Soal Besaran Subsidi BBM: Negara Mana Pun Nggak Akan Kuat

    Kala Jokowi Curhat di Depan Ulama Soal Besaran Subsidi BBM: Negara Mana Pun Nggak Akan Kuat

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait krisis bertubi-tubi yang melanda dunia. Jokowi menegaskan bahwa situasi saat ini tidak biasa-biasa saja.

    “Setelah hampir 2,5 tahun, dunia, seluruh negara mengalami sakit berbarengan, sakit bersama-sama akibat pandemi Covid-19, dan baru akan melakukan pemulihan. Namun muncul sesuatu yang dadakan dan tidak kita perkirakan sebelumnya,” ujar Jokowi dalam kegiatan Zikir Kebangsaan bersama para ulama dan tokoh agama di Istana Merdeka, pada Senin (1/8/22), seperti dilansir detik.com.

    Menurut Jokowi, ketika pandemi Covid-19 belum usai, dunia dihadapkan lagi pada dampak perang di Ukraina. Jokowi pun menilai hampir semua negara berada dalam situasi yang sulit.

    Baca juga : Jokowi Minta Relawannya Tak Buru-Buru Bahas Pencapresan dan Fokus Bantu Pemerintah Pulihkan Ekonomi

    “Padahal sakitnya belum sembuh, tapi sudah muncul yang namanya perang di Ukraina sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan semua negara. Bahkan hampir semua negara berada dalam posisi yang sangat sulit,” tutur Jokowi.

    Jokowi lantas mengaku bersyukur karena harga bensin di Indonesia masih murah di tengah melonjaknya harga bensin di sejumlah negara lain. Meski begitu, Jokowi mengklaim hal itu disebabkan oleh subsidi yang besar terhadap BBM di mana negara lain juga tidak akan kuat menahannya.

    “Kita perlu bersyukur, alhamdulillah kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32 ribu, 31 ribu, tapi di Indonesia Pertalilte masih 7.650. Namun juga perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah sangat terlalu besar dari Rp170-an, sekarang sudah Rp502 triliun,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Baca juga : Saling Serang Fahri Hamzah Vs Elite KIB Soal Kabinet Jokowi Terganggu

    “Negara mana pun tidak akan kuat bila menyangga subsidi sebesar itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang, ini yang patut kita syukuri bersama-sama,” imbuh Jokowi.

    Sekadar informasi, walaupun dana untuk subsidi ditambah, pada tahun ini Pemerintah tetap mampu menurunkan target penarikan utang cukup signifikan. Hal itu tampak dari defisit APBN yang tadinya diasumsikan 4,8% PDB, menjadi 3,9% PDB.

    Mengutip CNBCIndonesia.com, penurunan defisit ditopang oleh tingginya penerimaan negara yang mencapai Rp2.436,9 triliun atau melebihi target (107,5%). Belanja pun mengalami peningkatan, yakni mencapai Rp3.169,1 triliun (102%).