TIKTAK.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir buka suara mengenai polemik limit kartu kredit Rp30 miliar yang sempat diucapkan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Erick mengatakan bahwa penggunaan kartu kredit memang dibutuhkan di era non tunai (cashless) seperti saat ini.
“Kadang-kadang kami memang memerlukan itu, apalagi eranya ini kan era non tunai. Sekarang kan mohon maaf, saya saja tidak bawa dompet nih. Tidak bawa uang tunai, era cashless,” ujar Erick, seperti dilansir CNN Indonesia dari Detik.com, Selasa (6/7/21).
Erick pun menjamin penggunaan kartu kredit tersebut bukan untuk kepentingan pribadi. Ia menyatakan kartu kredit itu hanya dapat digunakan untuk operasional perusahaan.
Baca juga : Deretan Bansos yang Diminta Jokowi Cair Bulan Juli, Berikut Daftarnya
“Kartu itu kadang-kadang dibutuhkan untuk operasional, bukan untuk kepentingan pribadi,” imbuhnya.
Menurut Erick, seorang komisaris seperti Ahok wajar saja mengecek seluruh fasilitas perusahaan, termasuk kartu kredit. Ia menyebut hal itu sudah menjadi bagian dari tugas komisaris yang mengawasi kinerja direksi.
“Saya rasa begini, kan tugasnya seorang komisaris adalah mengawasi kinerja direksi. Saya rasa hal itu sah-sah saja dan ini juga bagian dari check and balance,” tutur Erick.
Baca juga : Hindari Polemik Baru, Kapolri Minta Anies Segera Terbitkan STRP
Untuk diketahui, Ahok membongkar fasilitas kartu kredit direksi dan komisaris Pertamina. Ia lantas mengaku untuk dirinya sendiri, memperoleh fasilitas kartu kredit dengan limit mencapai Rp30 miliar. Akan tetapi, kini Pertamina sudah menghapus fasilitas itu, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6/21).
Lebih lanjut, usai heboh mengenai fasilitas kartu kredit Pertamina yang memiliki limit Rp30 miliar untuk Ahok, dokumen terkait limit kartu kredit super group Pertamina sebesar Rp420 miliar bocor ke publik. Merespons hal itu, Ahok menjelaskan bahwa hingga saat ini ia masih belum pernah mendapatkan dokumen tersebut secara langsung dari direksi.
“Masih belum dapat dari direksi. Tidak pernah kami dikasih tahu mengenai group limit ini,” ucap Ahok, Selasa (29/6/21).
Baca juga : Mengapa Jokowi Selalu Menunjuk Luhut?
Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan pagu Rp420 miliar itu untuk para petinggi Pertamina di luar anak dan cucu perseroan.
