TIKTAK.ID – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara mengenai desakan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyusul konflik dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut AHY, Partai Demokrat tidak pernah menuding Jokowi dalam “prahara” KLB di Deli Serdang.
AHY menyebut Partai Demokrat sejak awal sudah menyurati Jokowi agar tidak ikut terkena fitnah, terkait “kisruh” yang terjadi di internal partai tersebut. AHY pun mengatakan pihak KLB Deli Serdang yang seharusnya meminta maaf kepada Jokowi dan masyarakat Indonesia.
“Karena mereka yang telah membuat kegaduhan, dengan cara memperontonkan cara-cara berpolitik kurang etis dan jauh dari kepatutan,” ujar AHY kepada wartawan di sela kegiatan Gathering bersama struktural Partai Demokrat Jawa Tengah, yang dilaksanakan di Basecamp Mawar Gunung Ungaran, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (4/4/21) petang, seperti dilansir Republika.co.id.
AHY mengklaim partainya justru langsung menyampaikan terima kasih kepada Jokowi dan Pemerintah, beberapa saat usai Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan menolak hasil KLB Deli Serdang. Ia pun menilai keputusan Pemerintah menolak hasil KLB kubu Moeldoko sangat tepat. Pasalnya, kata AHY, prahara yang dialami Partai Demokrat adalah ancaman dan eksistensi demokrasi di negeri ini.
“Setelah mendengar penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM, sorenya saya langsung mengirimkan pesan kepada Bapak Presiden untuk mengucapkan terima kasih,” ucap AHY.
Selain itu, AHY mengaku dalam waktu dekat ia berencana menemui Jokowi, yang ia sebut pemerintahannya telah mendudukkan hukum tegak di negeri ini. AHY menyatakan sangat ingin bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan bersilaturahmi.
Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat selama ini bertujuan agar demokrasi tidak mati. Sebab, ia menegaskan KLB Deli Serdang menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. AHY menganggap kejadian yang menimpa Partai Demokrat juga bisa terjadi pada partai lain.
“Jika praktik buruk dalam berpolitik ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menjadi kelaziman baru di negeri ini,” tutur AHY.
