TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto disebut menghendaki masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tiga periode. Prabowo pun dinilai sebagai sosok yang mengikuti arah Kepala Negara.

“Ya saya pikir kalau melihat sekarang sih, pasti Prabowo ingin lah (Jokowi tiga periode),” ujar mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono melalui webinar bertajuk “Jabatan Presiden Tiga Periode: Konstitusional atau Inkonsistusional”, Kamis (11/3/21), seperti dilansir Medcom.id.

Arief mengatakan bahwa Prabowo memiliki komitmen yang kuat terhadap apa yang dikatakan pemimpinnya. Ia juga berpendapat Prabowo mempunyai kapasitas pemikiran terhadap pengaruh politik atau sebagai balas budi menyikapi wacana presiden tiga periode.

Baca juga : Jokowi Teken Perpres Proyek Putar Kunci Turunan UU Cipta Kerja, Apa Manfaatnya?

“Prabowo dapat membedakan, antara politik dan mana balas budi, tapi dia biasanya lebih ke balas budi,” terang Arief.

Meski begitu, Arief menyatakan keputusan jabatan presiden tiga periode itu tetap menunggu sikap mau atau tidaknya Jokowi kembali maju. Arief pun mengaku pesimis Jokowi bisa menang lagi di tengah gempuran dampak pandemi virus Corona (Covid-19).

“Apa Jokowi akan mau (selaku) pengantinnya tiga periode? Kalaupun dia memang mau, dia maju lagi, maka saya katakan belum tentu dia akan menang, kalau dia tidak lulus di periode kedua ini dari dampak Covid-19,” tutur Arief.

Baca juga : Anies Dinilai Sukses Tangani Bencana, DKI Jakarta Terima Penghargaan BNPB di Hadapan Jokowi

Menurut Arief, wacana tiga periode merupakan hal positif. Akan tetapi, ia menganggap sistem pemerintahan perlu dibangun secara bersih dan transparan serta penegakan hukum yang optimal.

“Jadi tidak perlu baper (bawa perasaan) untuk tiga periode. Sebab, ini wacana yang bagus kalau kita melihat pengalaman dari (politik) ‘dagang sapi dan dagang kebo’ setiap presiden terpilih,” jelas Arief.

Di sisi lain, pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar menganggap wacana atau ide periodesasi presiden tiga periode sebaiknya dihentikan karena sangat berbahaya.

Baca juga : Anies Sambangi Luhut, Tuntut Sinergi Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta dalam Tiga Hal Utama

“Hentikan ide dan upaya melakukan 3 periodisasi, karena menurut saya berbahaya. Kalau kita bicara pada level adanya upaya untuk melakukan itu, dengan selain mengubah konstitusi, itu memastikan dukungan partai kuat sekali,” tegas Zainal dalam diskusi yang digelar Political dan Public Policy Studies (P3S), Kamis, (11/3/21).