TIKTAK.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon diketahui meminta Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk dicopot karena bicara “bubarkan FPI”. Ia menilai Dudung telah melanggar tugas pokok-fungsi (tupoksi) TNI. Sikap Fadli itu pun menuai kritik.

“Seorang wakil rakyat seharusnya berpihak kepada rakyat. Apa pun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran Covid-19 harus dicegah. Bukan malah membela pejabat pelanggar protokol Covid, kemudian menyalahkan TNI! Dia mikir nggak sih, Menteri Pertahanannya siapa”, ujar politikus NasDem nonaktif, Irma Suryani Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir Detik.com, Sabtu (21/11/20).

Irma pun menyarankan Fadli Zon untuk mengkritisi Pemda DKI, yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. Ia juga smenyebut Fadli tidak cermat dalam mengeluarkan statemen.

Baca juga : Twitter Blokir Akun FPI, Aziz Yanuar: Banyak yang Tidak Suka Amar Ma’ruf Nahi Munkar

“Seharusnya Fadli mengkritisi pemda DKI, yang telah melakukan pembiaran pelanggaran protokol COVID berjemaah dan meminta pertanggungjawaban moral Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bukan malah membela nggak keruan dengan menyebut UU yang salah terkait posisi gubernur yang dia sebut membawahi Kapolda dan Pangdam,” tutur Irma.

“Sebagai wakil rakyat, Fadli tak cermat membuat statemen berdasarkan UU yang sudah direvisi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanlah UU No 32 Tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon, tetapi UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Bukan PP No 19/2010, melainkan PP No 33/2018,” imbuhnya.

Menurut Irma, NasDem mendukung penuh apa yang dilakukan aparat negara. Ia menyatakan kini sudah waktunya aparat bersikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar dan merusak persatuan.

Baca juga : Eks Danjen Kopassus Ikut Komentari Ancaman Pangdam Jaya Bubarkan FPI

“Kemudian terkait penurunan baliho-baliho FPI yang dilakukan aparat negara, sebagai politikus Nasdem nonaktif dan sebagai rakyat, saya pastikan Partai NasDem mendukung penuh langkah TNI dan Polri. Sudah waktunya kini negara mengambil tindakan atas politisasi umat dan agama oleh FPI,” tegasnya.

Irma lantas menyinggung reuni 212 yang tak perlu digelar. Ia beranggapan agenda itu bersifat politis yang bukan merupakan fungsi dari ormas.