TIKTAK.ID – Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menjanjikan terbukanya sebanyak 17 juta lapangan pekerjaan baru jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Lapangan kerja baru itu terbuka saat Pemerintah mampu memanfaatkan betul industrialisasi dan hilirisasi.

“Jadi hilirisasi dan industrialisasi inilah yang bakal membuka lapangan kerja baru,” ungkap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Patria Ginting, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/12/23), seperti dilansir Republika.co.id.

Patria menyebut program 17 juta lapangan kerja baru adalah tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Dia menilai Ganjar-Mahfud menyadari salah satu kekhawatiran generasi Indonesia saat ini yaitu minimnya lapangan pekerjaan.

“Ini dijawab oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita akan membuka lapangan kerja baru, dan langsung dibikin spesifik 17 juta,” tutur Patria.

Meski begitu, Patria mengakui industrialisasi dan hilirisasi memerlukan kepastian hukum. Oleh sebab itu, kata Patria, pasangan nomor urut 3 tersebut berkomitmen mendorong adanya kepastian hukum supaya investasi dapat lebih berkembang.

“Rumusnya sederhana, yaitu ada kepastian hukum, investasi masuk, investasi akan buka industrialisasi, hilirisasi sehingga membuka lapangan kerja baru,” jelas Patria.

Sebelumnya, Ganjar sempat menerima pertanyaan dari Capres Prabowo Subianto mengenai caranya untuk mengurangi pengangguran. Dia lantas memaparkan dua upayanya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pertama, membuka ruang investasi yang besar. Guna membuka ruang investasi tersebut, diperlukan kepastian hukum yang berjalan baik bagi para pemilik modal untuk berinvestasi.

“Kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, dan cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, maka mereka akan minggat, tidak mau datang,” terang Ganjar di halaman kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/23) malam WIB.

Kedua, ketika para investor sudah datang, perlu adanya sejumlah kebijakan untuk mengakomodasi kemudahan berinvestasi. Bila dua hal itu bisa terwujud, pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah.

“Yang harus disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang harus kita siapkan,” imbuhnya.