TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim Pemerintah tak pernah melakukan pembatasan ruang demokrasi. Ia mengaku evaluasi bakal terus dilakukan di tengah kritik terkait demokrasi dalam kepemimpinannya.

“Yang jelas kami tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apa pun,” ujar Jokowi di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/12/23), seperti dilansir Tempo.co.

Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap biasa perkataan yang menjurus caci-maki dan hinaan terhadap presiden dalam perbincangan publik.

“Di patung kuda, di depan Istana demo juga hampir setiap minggu, bahkan setiap hari juga ada. Tidak ada masalah,” ucap Jokowi.

Untuk diketahui, kritik teranyar disampaikan oleh Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Saat mengikuti debat Capres di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/23), Anies menyinggung bahwa indeks demokrasi Indonesia menurun.

Kemudian Capres Koalisi Perubahan tersebut menilai rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini yang tidak baik dan tidak dipercaya.

“Itu sebagai evaluasi,” terang Jokowi ketika ditanya mengenai kritik indeks demokrasi menurun.

Dalam debat Capres yang digelar oleh KPU pada Selasa, Anies memaparkan bahwa terdapat tiga hal yang perlu disoroti saat bicara soal demokrasi. Dia menjelaskan, satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Kedua, oposisi penyeimbang Pemerintah, dan ketiga, Pemilu – termasuk di dalamnya proses Pilpres yang netral, transparan, dan jurdil.

Adapun dalam Pilpres 2024, Anies disokong oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anies menghadapi pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

“Indeks demokrasi kita menurun, bahkan pasal kewenangan karet kepada pengkritik misal UU ITE atau Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 membuat kebebasan berbicara terganggu,” tegas Anies.

Menurut Anies, keadaan demokrasi saat ini minim, dan persoalan sekarang lebih luas dari partai politik.

Lebih lanjut, Anies berbicara terkait hukum yang dibengkokkan untuk kepentingan penguasa. Dia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka pintu bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Namun tidak hanya Anies, lembaga hingga kelompok sipil berulang kali menyuarakan kemunduran demokrasi di era Jokowi.