TIKTAK.ID – Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi menuding Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman yang menyatakan peran Luhut seperti perdana menteri termasuk opini sesat.

“Opini sesat itu, yang pasti melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ini Pak Luhut senang bisa berinteraksi dengan akar rumput dan kepala desa langsung. Jadi tidak perlu sibuk berkunjung ke elite politik lainnya,” ungkap Jodi, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Rabu (30/3/22).

Menurut Jodi, analisa Benny juga terlalu jauh menyebut Luhut berperan seperti perdana menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, dia menilai kehadiran Luhut dalam acara silaturahmi nasional Apdesi hanya sebatas memenuhi undangan.

Baca juga : Survei LSI: Ganjar Ungguli Prabowo, Warga Jatim Lebih Pilih Capres Merakyat

“Analisanya kejauhan, karena Pak Luhut hanya sebagai undangan dari Apdesi. Kebetulan mereka mengatakan para kepala desa cocok dengan gaya Pak Luhut, yang praktis tidak banyak berteori, dan fokus kepada eksekusi,” tutur Jodi.

Jodi pun mengklaim Apdesi juga meminta Luhut supaya bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina Apdesi. Dia melanjutkan, Luhut menyambut baik permintaan itu lantaran senang dapat berinteraksi langsung dengan akar rumput.

“Banyak kementerian yang terkait pembangunan desa berada dalam koordinasi Kemenko Marves,” terang Jodi.

Perlu diketahui, Benny sempat mengkritik peran Luhut seperti perdana menteri dalam Kabinet Jokowi. Benny lantas menyinggung kehadiran Luhut dalam acara Apdesi beberapa hari lalu.

Baca juga : Jenderal Andika Perkasa Tegaskan Tak Ada Aturan Larang Keturunan PKI Daftar TNI

“Saya amati peran Menko Marves dalam kabinet Jokowi seperti perdana menteri, jadi diam-diam ada pergeseran sistem ketatanegaraan,” cuit Benny melalui akun Twitter miliknya, @BennyHarmanID, pada Rabu (30/3/22).

Benny menganggap presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan atau perdana menteri dipegang oleh Luhut.

“Presiden hanya kepala negara, sementara kepala pemerintahan/perdana menteri dipegang Menko Marves. Jika dibiarkan, ini bakal menjadi konvensi ketatanegaraan,” ucap Benny.

Baca juga : Mewaspadai Gerakan Anti-Islamophobia Versi Amerika

Bahkan Benny mengaku menyaksikan orang-orang mendeklarasikan Presiden Jokowi menjabat 3 periode dengan alasan tak masuk akal, ibarat “menyaksikan maling ayam masuk pekarangan rumah di siang hari bolong”.

“Sudah tau kalau melanggar konstitusi, tapi tetap saja ngotot,” tegas Benny.