TIKTAK.ID – Tokoh Papua, Titus Pekei mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menarik label “teroris” terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Titus sendiri merupakan salah satu sosok yang mengajukan ke Unesco supaya menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya dunia.
Titus mengaku cemas rakyat Papua akan menjadi korban, jika label teroris terhadap KKB tidak dicabut oleh Pemerintah Indonesia.
“Segera tarik label teroris karena hal itu tidak sesuai dengan visi perjuangan. Agar tidak korbankan masyarakat setempat yang hidup tenang selama ini,” ujar Titus melalui keterangan tertulis, Kamis (6/5/21), seperti dilansir CNN Indonesia.
Ia menjelaskan, ketimbang memberikan label teroris dan mengirim pasukan militer ke Papua, ia menyarankan Pemerintah untuk segera melakukan dialog damai tanpa kekerasan. Ia mengklaim selama ini Pemerintah dan OPM belum pernah menempuh jalan dialog.
Titus juga mengatakan bahwa label teroris terhadap KKB OPM salah alamat. Pasalnya, kata Titus, OPM bukan teroris seperti kelompok ISIS di Timur Tengah, melainkan sekelompok tentara yang berjuang untuk Pembebasan Papua.
“Sebagai presiden, Jokowi harusnya bisa memahami secara jernih tanpa labelisasi. Bahkan melabeli KKB OPM sebagai teroris berarti melabelkan pulau dan tanah Papua. Sebab, mereka adalah Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM),” tegas Titus.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera menangkap KKB. Ia menyampaikan hal itu sebagai respons atas gugurnya Kepala BIN Daerah Papua, Mayor Jenderal TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Nugraha Karya dalam baku tembak dengan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
“Panglima TNI dan Kapolri beserta jajarannya agar dapat segera mengejar, menangkap, dan memproses secara hukum anggota Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, serta melindungi seluruh masyarakat,” tutur Puan ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (6/5/21).
Puan juga meminta DPR untuk memberi perhatian khusus pada kejadian ini, dan mengawasi langkah-langkah Pemerintah dalam menindak tegas KKB Papua.
