TIKTAK.ID – Sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online pada Jumat (1/11/24). Total terdapat 11 tersangka yang ditangkap, tapi tidak semua berasal dari pegawai Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indriadi mengungkapkan bahwa ada beberapa di antaranya yang merupakan staf ahli Komdigi. Ia mengatakan beberapa tersangka masih berstatus buron atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebelumnya, pada Kamis (31/10/24), kepolisian mengumumkan sudah menangkap satu pegawai Komdigi terkait judi online. Polda Metro Jaya menggeledah “kantor satelit” pegawai Komdigi yang menjadi tersangka judi online di Bekasi.

Baca juga : Taspen Berikan Dana Pensiun Menteri-menteri Jokowi, Berapa Besarannya?

Adapun salah satu pegawai Komdigi yang ikut terlibat dihadirkan dalam penggeledahan tersebut. Ia mengeklaim bertugas sebagai “penjaga” website judi online supaya aman dari pemblokiran. Dari sekitar 5.000 website yang seharusnya diblokir, ia sengaja membiarkan sebanyak 1.000 website tetap beroperasi.

Mengutip detikNews, pihak kepolisian menanyakan hasil kloning website judi online. Tersangka lantas mengaku rata-rata 5.000 website, namun 4.000 diblokir dan 1.000 “dibina” alias dijaga supaya tidak diblokir.

Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2024 terkait upaya penegakan dan pemberantasan judi online. Menkomdigi memerintahkan seluruh pegawai Kemkomdigi melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online).

Baca juga : Menko AHY Bicara Wacana Megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pakta Integritas itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang sudah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024.

Kemudian Meutya melaporkan langsung kasus ini kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia pun memperoleh pesan bahwa langkah yang dilakukan sudah benar, yaitu penerbitan Instruksi Menteri supaya semua pejabat maupun PNS di lingkungan kementeriannya bekerja membantu menemukan anggota lain yang terlibat judi online.

Tidak hanya itu, eks anggota parlemen ini mengungkapkan sepanjang 10 hari sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, sudah ada 187 ribu situs judi online yang di-takedown. Tapi dia menyebut hal ini bukan sebuah prestasi.