TIKTAK.ID

Tag: Banjir Jakarta

  • Sebut Korban Tewas Akibat Banjir Era Anies ‘Hanya’ 4 Orang, Haji Lulung Disemprot Rosi: Itu Nyawa Pak!

    Sebut Korban Tewas Akibat Banjir Era Anies ‘Hanya’ 4 Orang, Haji Lulung Disemprot Rosi: Itu Nyawa Pak!

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Bamus Betawi, Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung menyebut korban meninggal akibat banjir di Jakarta awal tahun hanya empat orang. Ia membandingkan jumlah korban banjir pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Lulung mengatakan banjir Jakarta di era Ahok lebih parah ketimbang era Anies. Sebab, saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta, terdapat lima orang korban. Bahkan banjir sampai memasuki Istana.

    “Tetapi faktanya hari ini, ini semua terjadi artinya siklus 100 tahun, yang meninggal dunia cuma empat orang. Cuma empat orang yang meninggal dunia,” ujar Lulung, dalam acara Talkshow Rosi di Kompas TV.

    Baca juga: Dipuji Global Re-Thinkers Hingga New York Times, Berikut Prestasi Ahok yang Disorot Dunia Saat Jabat Gubernur

    Presenter Rosianna Silalahi pun membenarkan penyampaian Lulung mengenai jumlah korban banjir di Jakarta. Rosi menyatakan berdasarkan data yang dibawanya, terdapat 16 korban meninggal.

    “Itu nyawa ya, Pak,” tegas Rosi.

    Meski begitu, Lulung tetap berkukuh bahwa data yang ia sebutkan berdasarkan data.

    “Datanya Bapak berarti salah,” kata Rosi.

    “Oh enggak,” ucap Lulung.

    Halaman selanjutnya…

  • Jokowi: Mau Pakai Normalisasi atau Naturalisasi Silakan, yang Penting Segera Kerjakan

    Jokowi: Mau Pakai Normalisasi atau Naturalisasi Silakan, yang Penting Segera Kerjakan

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak masalah dengan perdebatan kebijakan naturalisasi dan normalisasi sungai guna mengantisipasi bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Baginya, yang terpenting adalah mengerjakan pelebaran semua sungai.

    “Teknisnya mau pakai normalisasi, naturalisasi, silakan. Tapi lebarkan semua sungai, dan yang penting segera dikerjakan di lapangan,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (17/1/20).

    Jokowi ingin pelebaran sungai segera dilakukan untuk mengantisipasi banjir di antara hulu dan hilir. Menurutnya, bila hal itu tidak lekas dilakukan, maka program penanganan banjir yang dilakukan di hulu dan hilir jadi percuma. Hal itu merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena Pemerintah Pusat bertanggung jawab pada pencegahan di hulu.

    Baca juga: Jokowi Pastikan Semua ASN di Jakarta Pindah ke Kaltim 2024

    Antisipasi banjir sendiri terbagi dalam tiga kategori yakni hulu, tengah dan hilir. Di bagian hulu dilakukan dengan cara membangun bendungan dan rehabilitasi kerusakan hutan. Kawasan tengah dilakukan pelebaran sungai dan bagian hilir terkait dengan antisipasi banjir rob.

    Jokowi menyebut di bagian hulu, Pemerintah Pusat melakukan pembangunan dua bendungan besar, yaitu Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi. Kedua bendungan tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

    “Ini baru yang berurusan dengan Sungai Ciliwung. Padahal ada sungai-sungai lain, misalnya Kali Cipinang, Kali Sunter, dan lainnya,” tegas Jokowi.

    Halaman selanjutnya…

  • Gerakan Jegal Anies Baswedan Terus Bergulir, Bagaimana Undang-Undang Mengatur Pengunduran Diri Kepala Daerah?

    Gerakan Jegal Anies Baswedan Terus Bergulir, Bagaimana Undang-Undang Mengatur Pengunduran Diri Kepala Daerah?

    TIKTAK.ID – Bencana banjir yang melanda Ibu Kota pada awal tahun, mengundang protes warga terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Warga menilai Anies gagal mengatasi bencana banjir di Jakarta. Bahkan sejumlah warga menggelar aksi demo di depan gedung Balai Kota DKI pada Selasa (14/1/20) dan menuntut Anies mundur dari jabatannya.

    “Mengundurkan sendiri atas permintaan sendiri tentunya dengan alasan yang bisa diterima, tanpa intervensi,” kata Kepala Bidang Humas Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik, dilansir Kompas.com, Kamis (16/1/20).

    Aang mengatakan pengunduran diri atas permintaan sendiri seorang kepala daerah harus didasari alasan yang jelas. Menurutnya, kepala daerah bisa mengundurkan diri karena alasan yang tidak terhindarkan (force majeure) atau hal yang tak terelakkan (act of God).

    Baca juga: Sebut Sandiaga Presiden 2024, Jokowi Sengaja Jegal Anies?

    Pengunduran diri kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang itu telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

    Pada Undang-Undang itu, pengunduran diri kepala daerah diatur dalam Pasal 78 dan 79. Pasal 78 menyebutkan kepala daerah dapat mundur dari jabatannya karena tiga alasan, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

    Halaman selanjutnya…

  • Tanggapan Ahok Soal Demo Tuntut Mundur Anies Baswedan

    Tanggapan Ahok Soal Demo Tuntut Mundur Anies Baswedan

    TIKTAK.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tidak mengetahui adanya demonstrasi menuntut mundur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akibat dianggap gagal mengatasi masalah banjir di Ibu Kota.

    “Kalau soal demo saya tidak tahu,” ucap Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Liputan6.com, Selasa (14/1/20).

    Komisaris Utama Pertamina itu mengatakan dirinya sudah menjadi lulusan Rumah Tahanan Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok. Karena itu, Ahok mengaku sudah lupa soal demonstrasi.

    Baca juga: Ditanya Apakah Anies Baswedan Gengsi Lanjutkan Program Ahok Atasi Banjir, Sutiyoso Beri Nasihat

    “Aku kan sudah lulus dari Mako Brimob, sudah lupa aku,” ucap Ahok.

    Sebelumnya, kelompok politikus PDIP Dewi Tanjung menggelar aksi di Balai Kota untuk memprotes Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan terkait banjir Jakarta. Selain Dewi, kelompok ini juga digerakkan oleh Permadi Arya alias Abu Janda, Nyai Dewi Tanjung, Effendi Achmad, dan Sisca Rumondor.

    Mereka menuntut supaya Anies mundur, karena dinilai gagal menangani banjir di Ibu Kota pada awal tahun lalu. Dewi mengatakan aksinya akan terus dilakukan sampai di tingkat Kementerian Dalam Negeri, hingga berhasil menurunkan Anies dari jabatannya.

    Baca juga: Tips Penanganan Banjir Ala Ahok

    Halaman selanjutnya…

  • Korban Banjir yang Gugat Anies Makin Bertambah, Pemprov Siapkan Tenaga Ahli

    Korban Banjir yang Gugat Anies Makin Bertambah, Pemprov Siapkan Tenaga Ahli

    TIKTAK.ID – Jumlah warga korban banjir yang menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan semakin bertambah. Untuk menghadapi proses hukum tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tenaga ahli.

    Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhana mengungkapkan pemanggilan tenaga ahli ini nantinya akan melihat keperluan dalam menghadapi gugatan. Untuk urusan hukumnya sendiri, Yayan mengatakan bisa menghadapinya bersama Biro Hukum.

    “Kalau memang perlu memanggil tenaga ahli, kami pakai tenaga ahli. Kalau seperti hukum acaranya nanti kami sudah menguasai,” ujar Yayan di Balai Kota, Jakarta Pusat, dilansir Suara.com, Senin (13/1/20).

    Baca juga: Warga DKI Korban Banjir Yang Menggugat Anies Bertambah Jadi 651 Orang, Ini Kata Pemprov

    Menurut Yayan, tenaga ahli akan menangani persoalan di luar hukum acaranya. Di antaranya yakni mengkaji kerusakan hingga ganti rugi karena banjir yang dialami penggugat.

    “Mereka menggugat apa, apa yang mereka ganti rugi, dasarnya apa, kerusakannya apa. Oh ternyata kita perlu ahli yang bidangnya apa,” kata Yayan.

    Yayan memperkirakan timnya nanti bisa berisikan sembilan hingga 12 orang. Sementara tugasnya akan dibagi-bagi sesuai proses hukum yang dijalankan.

    “Kalau keseluruhan satu bagian, satu tim nanti dibagi. Kan ada PTUN, pengadilan Jakpus, dan lain-lain,” ucapnya.

    Halaman selanjutnya…

  • Polemik Banjir Jakarta: Dewi Tanjung Gelar Demo Gugat Anies, Fahira Idris Gelar Demo Bela Anies

    Polemik Banjir Jakarta: Dewi Tanjung Gelar Demo Gugat Anies, Fahira Idris Gelar Demo Bela Anies

    TIKTAK.ID – Kelompok politikus PDIP Dewi Tanjung dan Abu Janda berencana menggelar aksi di Balai Kota untuk memprotes Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan terkait banjir Jakarta. Merespons hal itu, Anggota DPD RI Fahira Idris, akan mengerahkan massa tandingan untuk membela Anies.

    “Aksi sekelompok orang yang menyalahkan, bahkan menuntut mundur Anies, bukan aspirasi yang sepenuhnya mewakili warga Jakarta,” ujar Fahira, dilansir Detik.com, Selasa (14/1/20).

    Fahira menyatakan tak tepat jika Anies dituntut mundur gara-gara permasalahan banjir. Menurutnya, saat mendengar ada aksi menuntut Anies mundur, warga berinisiatif menggelar aksi mengawal Balai Kota dan mendukung kerja-kerja Anies dalam menangani banjir.

    Baca juga: Diusung Jadi Gubernur DKI Jakarta, Tri Rismaharini: Takut Jadi Beban di Akhirat

    Fahira mengklaim massa pembela Anies ini lebih tahu soal konstruksi penyebab banjir Jakarta. Sebab, dia mengatakan penanggulangan banjir pada era Anies lebih baik dari pemimpin terdahulu.

    “Mereka menyaksikan langsung penanggulangan banjir saat ini lebih baik daripada periode sebelumnya,” ucapnya.

    Sebagai Anggota DPD RI yang mewakili DKI Jakarta, Fahira mengaku membela Anies terkait banjir berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi. Ia menyebut sebaran dampak banjir Jakarta awal tahun 2020 salah satunya disebabkan curah hujan ekstrem dan tak separah banjir sebelumya.

    Halaman selanjutnya…

  • Permintaan Anies agar Peringatan Banjir Pakai Toa ditertawakan Fraksi PDI-P

    Permintaan Anies agar Peringatan Banjir Pakai Toa ditertawakan Fraksi PDI-P

    TIKTAK.ID – Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menertawakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies meminta pihak kelurahan berkeliling di kelurahannya untuk memberikan peringatan dini terjadinya banjir menggunakan pengeras suara atau toa.

    “Ya dengarnya agak lucu saja kalau masih pakai toa di era modern seperti ini. Tapi ya itulah Anies,” ujar Gembong sembari tertawa, melansir Kompas.com, Sabtu (11/1/2020) malam.

    Baca juga: Warga DKI Korban Banjir Yang Menggugat Anies Bertambah Jadi 651 Orang, Ini Kata Pemprov

    Ia pun menertawakan pernyataan Anies, sebab menurutnya peringatan dini menggunakan toa agak unik. Apalagi jika dilakukan di Jakarta yang notabene merupakan kota metropolitan. Gembong mengatakan seharusnya alat peringatan datangnya banjir bisa lebih canggih yang mengandalkan teknologi seperti alarm.

    Ia pun menyarankan Pemprov DKI agar bisa bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mencari cara peringatan lain. Jika berkolaborasi dengan BMKG, Gembong berpendapat bisa mengantisipasi banjir jauh lebih baik.

    “Kalau antisipasi prediksi dininya pake toa, terus gimana, nanti baterai toanya habis,” seloroh Gembong.

    Halaman selanjutnya…

  • Warga DKI Korban Banjir Yang Menggugat Anies Bertambah Jadi 651 Orang, Ini Kata Pemprov

    Warga DKI Korban Banjir Yang Menggugat Anies Bertambah Jadi 651 Orang, Ini Kata Pemprov

    TIKTAK.ID – Sebanyak 651 warga Jakarta sudah mendaftarkan diri ke Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020. Mereka berencana menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari jumlah tersebut, baru sebagian e-mail yang terverifikasi.

    “Sampai hari Sabtu, 11 Januari 2020, pukul 17.35 WIB, tim pendataan telah menerima 651 e-mail,” demikian bunyi keterangan Tim Pendataan Advokasi Gugatan Class Action Banjir DKI Jakarta 2020, melansir Detik.com, Minggu (12/01/2020).

    Menurut Tim Advokasi Korban Banjir, 265 e-mail yang masuk telah terindikasi laporannya, akan tetapi terdapat 4 e-mail yang belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh tim pendataan.

    Baca juga: Pasca Banjir, Jokowi ke Anies: Sungai di Jakarta Bukan Hanya Ciliwung

    Warga wilayah Jakarta Barat tercatat menjadi yang paling banyak melaporkan kepada tim, yaitu sebanyak 48,9 persen atau 137 warga dari total laporan yang tercatat. Wilayah Jakarta Timur mencapai 22,9 persen atau 64 warga, sedangkan wilayah Jakarta Pusat paling sedikit melaporkan kepada tim, yakni hanya 10 warga atau sekitar 3,6 persennya.

    Dari 5 wilayah DKI Jakarta, tercatat 46 kecamatan yang melaporkan. Kecamatan yang paling banyak melaporkan adalah Kecamatan Cengkareng sebanyak 40 warga, Kecamatan Kebon Jeruk 39 warga, dan Kecamatan Kembangan 20 warga.

    Halaman selanjutnya…

  • Tak Cuma Rugi Materiil, Banjir DKI Buat Katon Bagaskara Hingga Putri Rian D’Masiv Trauma

    Tak Cuma Rugi Materiil, Banjir DKI Buat Katon Bagaskara Hingga Putri Rian D’Masiv Trauma

    TIKTAK.ID – Pasca banjir, sejumlah orang diyakini sangat trauma, tidak terkecuali dengan Katon Bagaskara dan putri Rian D’Masiv, Euralia Cassidy. Banjir sendiri melanda Jabodetabek pada 1 Januari lalu, hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan tidak terang.

    Pada Katon Bagaskara, ia mengaku tidak menyangka rumahnya terkena banjir. Sebab, rumah yang ia tinggali tidak pernah terdampak banjir selama 20 tahun. Banjir tersebut diketahui setinggi 1,2 meter hingga menenggelamkan perabotan rumahnya.

    “Sudah jelas panik. Alat-alat studio, gitar kesayangan, hingga mobil terendam banjir,” buka Katon Bagaskara.

    Baca juga: Terkuak, Anak Ayu Azhari Sudah Setahun Jadi Makelar Senpi Ilegal

    “Ini adalah kali pertama banjir di rumah saya, dan memang lagi apes-apesnya saya. Bahkan, untuk mengeluarkan mobil saja harus menyewa alat dari Dishub,” imbuh Katon Bagaskara.

    Hingga kini, ia mengaku belum ingin pulang yang dikarenakan trauma bencana banjir tersebut. Ia merasa sangat takut ketika nanti ada banjir susulan. Kendati demikian, ia tetap melakukan kontrol terhadap rumahnya tersebut. ia mengantisipasi adanya banjir susulan.

    “Masih mengungsi di rumah teman, nanti kalau sudah benar-benar kondusif baru pulang.”

    “Belum semuannya barang-barang saya beresin. Masih saya taruh di tempat yang lebih tinggi,” jelas musisi berusia 53 tahun tersebut.

    Halaman selanjutnya…

  • Pasca Banjir, Jokowi ke Anies: Sungai di Jakarta Bukan Hanya Ciliwung

    Pasca Banjir, Jokowi ke Anies: Sungai di Jakarta Bukan Hanya Ciliwung

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk rajin memantau kembali aliran sungai yang ada di sejumlah wilayah Ibu Kota pasca banjir. Jokowi menyampaikan hal itu langsung di depan Anies, saat memimpin rapat bersama jajaran menteri di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/20).

    “Perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung. Ada sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Mookervaart, dan 14 sungai lainnya,” ujar Jokowi, dilansir CNBCIndonesia.com.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta Anies dan jajarannya untuk meneruskan kembali program normalisasi maupun naturalisasi terhadap sungai-sungai di wilayah Ibu Kota.

    Baca juga: Anies Baswedan Klaim Tak Perlu Status Tanggap Darurat Usai Banjir

    Selain itu, Jokowi memerintahkan Anies untuk kembali melanjutkan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Jokowi mengatakan, proyek tersebut diharapkan bisa dikebut dan selesai pada tahun ini.

    “Saya kira Anies bisa secepatnya menyelesaikan masalah pembebasan lahannya,” kata Jokowi.

    Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperkirakan terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi di berbagai wilayah Indonesia dari 5 hingga 15 Januari 2020.

    Dalam menghadapi hujan instensitas tinggi itu, Anies mengaku sudah bersiap. Ia mengarahkan pompa mobile ke pesisir untuk mengantisipasi potensi air pasang.

    Halaman selanjutnya…