Sorot Kemunduran Demokrasi dan Kuasa Oligarki, Puluhan Tokoh Pendukung Jokowi Tolak Pemindahan IKN Lewat Petisi

TIKTAK.ID – Sebanyak 45 tokoh diketahui menggalang petisi supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Ternyata sebagian dari inisiator itu sempat mendukung Jokowi.

“Sekarang bukan waktunya untuk membangun Ibu Kota. Mudah-mudahan kita memperoleh dukungan moral dari publik (melalui petisi),” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra yang menjadi salah satu penggagas petisi, Senin (8/2/22), seperti dilansir Kompas.com.

Azyumardi Azra mengklaim mayoritas dari inisiator dalam petisi yang digalang di situs change.org tersebut merupakan mantan Pro-Jokowi. Dia sendiri mengaku termasuk salah satunya.

“Semua pro Jokowi dulunya, terutama di periode pertama, saat Wapresnya Pak Jusuf Kalla. Kebanyakan mereka dulu dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 ikut mencoblos Jokowi,” ucap Azyumardi Azra.

Terdapat pula Din Syamsuddin yang pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) dan Faisal Basri yang dalam 2 kali Pilpres menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Selain itu, ada Fadhil Hasan yang pernah tergabung dalam tim sukses Jokowi, dan Jilal Mardhani.

“Banyak (penggalang petisi tolak IKN dulu pendukung Jokowi). Di antaranya Faisal Basri, Prof Didin S Damanhuri, Prof Widi AP, Prof Rochmat W, Jilal Mardhani, Prof Carunia MF, DR Fadhil Hasan, DR Abdul Malik. Sebagian besar lah,” ungkap Azyumardi Azra.

Tokoh-tokoh tersebut belakangan ini memang kerap mengkiritik kebijakan Jokowi, termasuk Din Syamsuddin. Sebagian memutuskan bergabung dengan kelompok kontra Jokowi, seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Ada berbagai alasan yang membuat para tokoh besar yang tadinya mendukung Jokowi, kini justru berubah arah. Azyumardi Azra pun mengaku para mantan pendukung melihat Jokowi saat ini telah banyak melakukan hal yang mencederai demokrasi.

“Mereka mulai kecewa bukan karena tidak mendapatkan posisi atau jatah. Mereka rata-rata sudah mapan,” ucap Azyumardi Azra.

“Melainkan kecewa pada Jokowi dengan kemunduran demokrasi dan digantikan oligarki politik, meluasnya ketidakadilan, legislasi sewenang-wenang misalnya lewat perubahan UU KPK, Omnibus Law UU Cipta Kerja, hingga UU IKN,” sambungnya.