TIKTAK.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diketahui tak memberikan sanksi apa pun kepada Puan Maharani soal terbentuknya Dewan Kolonel. PDIP menganggap wanita yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut tidak ikut terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel.

“Mbak Puan sendiri tak terlibat dalam proses itu, mereka berinisiatif untuk melakukan itu,” ungkap Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, (26/10/22), seperti dilansir Sindonews.com.

Oleh sebab itu, Komarudin mengatakan PDIP tidak berencana memanggil untuk melakukan klarifikasi, apalagi menjatuhkan sanksi kepada Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP tersebut.

Baca juga : KPU Bakal Tolak Paslon Capres-Cawapres Tunggal yang Diusung Seluruh Parpol

Kemudian soal Dewan Kolonel, Komarudin menyatakan sejauh ini PDIP sudah memberikan sanksi keras kepada Trimedya Panjaitan, Johan Budi Sapto Pribowo, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

“Dewan Kolonel menyampaikan itu (dukungan untuk Puan maju sebagai calon presiden) resmi di publik, itu organisasi di luar organisasi partai. Berat sanksinya, keras dan terakhir,” tutur Komarudin.

Perlu diketahui, Dewan Kolonel berisi beberapa anggota Fraksi PDIP di DPR dan dibentuk pada September lalu. Mereka adalah loyalis Puan Maharani. Mereka hendak mempromosikan Puan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dari anggotanya, demi menjadikan Puan sebagai calon presiden (Capres) dari PDIP pada Pilpres 2024.

Baca juga : Jokowi Bakal Dilibatkan Pemilihan Capres Koalisi Indonesia Bersatu

“Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk mencari muka. Itu bukan menolong pemimpin, justru kadang menjerumuskan pemimpin,” tegas Komarudin.

Menurut Komarudin, PDIP masih akan memanggil dan memberikan sanksi kepada kader yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel.

“Ini kita sedang persiapan untuk manggil, ini kita harus tertibkan semuanya,” sambung Komarudin.

Baca juga : Buntut Dukung Ganjar Nyapres, FX Rudy Ikut Kena Sanksi PDIP

Tidak hanya terkait Dewan Kolonel, PDIP juga sudah memberikan sanksi kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyanto lantaran mengumumkan kepada publik soal dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.

Mantan Wali Kota Surakarta itu pun mendapat sanksi keras dan terakhir. Sementara itu, Ganjar Pranowo memperoleh sanksi teguran lisan karena menyatakan siap maju menjadi Capres 2024 ketika ditanya wartawan di salah satu stasiun televisi swasta.