Tag: Dewan Kolonel

TIKTAK.ID – PDI Perjuangan (PDIP) diketahui memberi sanksi peringatan keras dan terakhir kepada kadernya para loyalis Puan Maharani di Fraksi PDIP DPR RI yang tergabung dalam “Dewan Kolonel” pada 5 Oktober lalu. PDIP menyebut pembentukan “Dewan Kolonel” tak ada dalam AD/ART partai.

Setelah hampir sebulan berlalu, Ketua DPR Puan Maharani buka suara soal “Dewan Kolonel”. Puan mengklaim PDIP tetap solid setelah “Dewan Kolonel” mendapat sanksi.

“Sudah selesai (masalahnya), PDIP solid,” ucap Puan di Sport Center DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/11/22), seperti dilansir detik.com.

Baca juga : Jokowi Soal Menteri Mau Nyapres: Kalau Mengganggu, Dievaluasi!

Kemudian putri Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri tersebut menilai permasalahan itu bukanlah hal besar, melainkan hanya dinamika internal partai.

“Intinya kita PDIP solid dan bakal mengikuti apa yang diinstruksikan Ketum mengenai kesamaan paham,” terang Puan.

Lantas soal dukungan dari “Dewan Kolonel”, Puan mengaku semua orang bebas memberikan dukungan. Namun dia menyatakan semua kader harus taat keputusan Megawati selaku Ketua Umum.

Baca juga : KSAD Dudung Bawa Putranya Temui Panglima Andika Saat Wisuda Taruna

“Semua orang boleh saja mendukung internal yang dianggap mumpuni serta memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Tapi kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan Ketum,” tegas Puan.

Setelah itu Puan berterima kasih terhadap dukungan dari “Dewan Kolonel”. Namun, kata Puan, hal itu adalah salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan programnya di Dapilnya masing-masing untuk memberi masukan.

“Jadi apa yang dilakukan itu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan Ketum,” tutur Puan.

Baca juga : Komando dari Jokowi, Prabowo Targetkan Separuh Alutsista Bisa Diproduksi Lokal

Sebelumnya, dalam surat peringatan keras DPP PDIP ke “Dewan Kolonel” tertanggal 5 Oktober 2022 tertulis “PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR”. Isi surat itu menganggap pembentukan “Dewan Kolonel” tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai dan tidak ada struktur militer dalam PDIP.

Surat itu pun menekankan kalau pencapresan merupakan kewenangan Megawati, yang diputuskan dari hasil Kongres V PDIP. PDIP menyebut pembentukan “Dewan Kolonel” melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar. Surat tersebut diteken oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.

TIKTAK.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diketahui tak memberikan sanksi apa pun kepada Puan Maharani soal terbentuknya Dewan Kolonel. PDIP menganggap wanita yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut tidak ikut terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel.

“Mbak Puan sendiri tak terlibat dalam proses itu, mereka berinisiatif untuk melakukan itu,” ungkap Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, (26/10/22), seperti dilansir Sindonews.com.

Oleh sebab itu, Komarudin mengatakan PDIP tidak berencana memanggil untuk melakukan klarifikasi, apalagi menjatuhkan sanksi kepada Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP tersebut.

Baca juga : KPU Bakal Tolak Paslon Capres-Cawapres Tunggal yang Diusung Seluruh Parpol

Kemudian soal Dewan Kolonel, Komarudin menyatakan sejauh ini PDIP sudah memberikan sanksi keras kepada Trimedya Panjaitan, Johan Budi Sapto Pribowo, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

“Dewan Kolonel menyampaikan itu (dukungan untuk Puan maju sebagai calon presiden) resmi di publik, itu organisasi di luar organisasi partai. Berat sanksinya, keras dan terakhir,” tutur Komarudin.

Perlu diketahui, Dewan Kolonel berisi beberapa anggota Fraksi PDIP di DPR dan dibentuk pada September lalu. Mereka adalah loyalis Puan Maharani. Mereka hendak mempromosikan Puan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dari anggotanya, demi menjadikan Puan sebagai calon presiden (Capres) dari PDIP pada Pilpres 2024.

Baca juga : Jokowi Bakal Dilibatkan Pemilihan Capres Koalisi Indonesia Bersatu

“Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk mencari muka. Itu bukan menolong pemimpin, justru kadang menjerumuskan pemimpin,” tegas Komarudin.

Menurut Komarudin, PDIP masih akan memanggil dan memberikan sanksi kepada kader yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel.

“Ini kita sedang persiapan untuk manggil, ini kita harus tertibkan semuanya,” sambung Komarudin.

Baca juga : Buntut Dukung Ganjar Nyapres, FX Rudy Ikut Kena Sanksi PDIP

Tidak hanya terkait Dewan Kolonel, PDIP juga sudah memberikan sanksi kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyanto lantaran mengumumkan kepada publik soal dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.

Mantan Wali Kota Surakarta itu pun mendapat sanksi keras dan terakhir. Sementara itu, Ganjar Pranowo memperoleh sanksi teguran lisan karena menyatakan siap maju menjadi Capres 2024 ketika ditanya wartawan di salah satu stasiun televisi swasta.