TIKTAK.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto mengeklaim bakal menyiapkan rencana pembuatan penjara di pulau terpencil yang diperuntukkan bagi para koruptor.

“Saya juga bakal menyisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil. Mereka tidak bisa keluar. Kita akan mencari pulau. Jika mereka keluar, biar ketemu sama hiu,” ujar Prabowo di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Kamis (13/3/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

Prabowo mengatakan bahwa negara yang banyak korupsi sama saja menuju ambang kehancuran. Oleh sebab itu, dia yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Gerindra ini mengeklaim tak akan mundur menghadapi para koruptor. Bahkan, dia mengaku bisa saja bertindak ekstrem dengan mengusir para koruptor dari Indonesia.

Baca juga : Begini Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Isu Akan Hengkang dari Kabinet Prabowo

“Mereka seharusnya mengerti kalau saya siap mati demi bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut, apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru yang akan membantu saya,” terang Prabowo.

“Koruptor-koruptor itulah yang membuat guru susah, dokter, perawat, dan petani susah. Kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia bila perlu,” imbuh Prabowo.

Menurut Prabowo, tantangan paling besar bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Dia menyatakan korupsi sudah mengakibatkan kebocoran kekayaan negara, sehingga banyak yang tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan.

Baca juga : Megawati Kumpulkan Anggota Komisi III DPR PDIP, Atur Strategi Jelang Sidang Hasto?

“Mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi adalah mutlak, mutlak. Dengan sumber daya yang besar dengan kekayaan kita, jika bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi menggunakan uang rakyat dengan efisien, Indonesia bakal sangat cepat bangkit,” tutur Prabowo.

Menanggapi pernyataan Prabowo, praktisi hukum Saor Siagian menegaskan, selama ini narapidana kasus korupsi memperoleh perlakuan istimewa di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), sangat berbeda dengan narapidana kasus lain. Saor pun menyinggung salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru pada 1998 yakni maraknya korupsi.

“Jika kita melihat mulai 1998 di mana runtuhnya Orde Baru, salah satu penyebabnya adalah korupsi,” ucap Saor dalam dialog Kompas Petang Kompas TV, Jumat (14/3/25).

Baca juga : PDIP Beberkan Sempat Ada ‘Utusan’ yang Minta Hasto Mundur dan Jokowi Tak Dipecat

Menurut Saor, walaupun sekarang sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, tapi napi korupsi justru mendapatkan perlakuan istimewa. Dia menjelaskan, supaya penanganan perkara korupsi bisa lebih seimbang dan holistik, maka bukan sekadar tuntutannya yang harus serius, namun juga perlakuan terhadap koruptor di penjara.