TIKTAK.ID – Ketua SETARA Institute, Hendardi, diketahui menyoroti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena selama ini hanya bekerja dengan melakukan kegiatan seremoni dan agitasi. Hendardi menganggap perlu ada penanganan intoleransi dan radikalisme secara menyeluruh dari hulu untuk menghindari persoalan terorisme di Indonesia.
Hendardi menilai hal itu berkaca dari proses hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin. Dia menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir para petinggi dan pengurus ormas tersebut ditangkap polisi atas tuduhan makar dan penyebaran berita bohong. Hal itu karena kegiatan ormas tersebut kerap dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila.
“Bila kinerja Badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat menjadi spirit mencapai tujuan bernegara,” ungkap Hendardi, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (13/6/22).
Baca juga : Dipasangkan dengan Sejumlah Cawapres Potensial, Ganjar Tetap Ungguli Survei Pilpres 2024
Hendardi mengatakan bahwa BPIP sebagai lembaga yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, seharusnya mampu membantu pembangunan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi setiap warganya dari paham-paham yang bertentangan dengan Dasar Negara.
Kemudian Hendardi mendesak Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) agar tidak kehilangan fokusnya dan terjebak pada rutinitas kegiatan deradikalisasi semata. Dia berpendapat peranan BNPT penting untuk melakukan pencegahan terorisme dari aspek hulu.
“Pencegahan di hulu, yaitu menangani intoleransi, merupakan salah satu cara menangani persoalan terorisme,” tutur Hendardi.
Baca juga : PKB Ungkap Banyak Penolakan Koalisi dengan PKS
Hendardi menyatakan langkah kepolisian dalam menangani Khilafatul Muslimin tanpa menggunakan Undang-Undang Terorisme sudah tepat. Sebab, kata Hendardi, kelompok itu memang selama ini belum atau tidak melakukan tindak pidana khusus tersebut.
Hendardi menerangkan, satu-satunya yang dilakukan yakni mempromosikan ideologi yang berbeda. Dengan begitu, lanjutnya, penindakan terhadap pimpinan dan pengurus mereka menjadi langkah tepat untuk mencegah gagasan Khilafatul Muslimin terwujud.
“Penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja dkk oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menunjukkan kalau kelompok-kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila nyata adanya,” jelas Hendardi.
