TIKTAK.ID

Tag: Khilafatul Muslimin

  • Pimpinan Khilafatul Muslimin Divonis 10 Tahun Penjara Kasus Menentang Pancasila

    Pimpinan Khilafatul Muslimin Divonis 10 Tahun Penjara Kasus Menentang Pancasila

    TIKTAK.ID – Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, diketahui mendapat vonis hukuman selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta atas perkara penyebaran organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila.

    Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Kelas 1A Khusus membacakan putusan itu pada Selasa (24/1/22). Hakim pun memerintahkan Abdul dan sepuluh terdakwa lain agar tetap ditahan. Seperti dilansir CNNIndonesia.com, berikut ini daftar vonis Abdul Cs yang sudah dikonfirmasi oleh Ketua PN Bekasi Surachmat:

    • Terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja, divonis pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan.

    Baca juga : Gerindra Nyatakan Buka Pintu dan Siap Berjuang Bersama Kaesang

    • Terdakwa Indra Fauzi, divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp50 Juta, dengan subsider 2 bulan kurungan.
    • Terdakwa Abdul Aziz, divonis pidana penjara selama 5 tahun dan 3 bulan, dan denda Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan.
    • Terdakwa Ahmad Sobirin mendapat vonis pidana penjara selama 5 tahun.
    • Terdakwa Suryadi Wironegoro, memperoleh vonis pidana penjara selama 5 tahun.
    • Terdakwa Imron Najib, divonis pidana penjara 5 tahun.
    • Terdakwa Nurdin, divonis pidana penjara 5 tahun.
    • Terdakwa Muhammad Hasan Albana, divonis pidana penjara 5 tahun.
    • Terdakwa Faisol, divonis pidana penjara 5 tahun.

    Baca juga : Ini Alasan PBNU Tegas Tolak Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

    • Terdakwa Hadwiyanto Moerdiandono, divonis pidana penjara 5 tahun.
    • Terdakwa Muhammad Hidayat, divonis pidana penjara 7 tahun.

    Abdul Cs didakwa telah melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c juncto Pasal 82 A ayat (2) UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ke-1 KUHP.

    Polri menindak Khilafatul Muslimin lantaran dinilai meresahkan masyarakat. Polisi menyebut kegiatan Khilafatul Muslimin murni melawan hukum karena bertentangan dengan Pancasila. Polisi menyampaikan hal itu ketika menangkap Abdul Qadir di Lampung tahun lalu.

    Baca juga : Dukung Kaesang Masuk Dunia Politik, Politikus PDIP Bilang Begini

    Kemudian pada Juni 2022, polisi melakukan penetapan tersangka terhadap total 23 anggota Khilafatul Muslimin dari seluruh Indonesia. Keseluruhan tersangka tersebut di antaranya enam diamankan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, dan lima tersangka lainnya di proses di Polda Lampung. Selain itu, lima tersangka di Polda Jawa Barat, satu tersangka diproses Polda Jawa Timur, dan enam tersangka diproses oleh Polda Metro Jaya.

  • Petinggi Khilafatul Muslimin Ditangkap Polisi, Kinerja BPIP Dipertanyakan

    Petinggi Khilafatul Muslimin Ditangkap Polisi, Kinerja BPIP Dipertanyakan

    TIKTAK.ID – Ketua SETARA Institute, Hendardi, diketahui menyoroti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena selama ini hanya bekerja dengan melakukan kegiatan seremoni dan agitasi. Hendardi menganggap perlu ada penanganan intoleransi dan radikalisme secara menyeluruh dari hulu untuk menghindari persoalan terorisme di Indonesia.

    Hendardi menilai hal itu berkaca dari proses hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin. Dia menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir para petinggi dan pengurus ormas tersebut ditangkap polisi atas tuduhan makar dan penyebaran berita bohong. Hal itu karena kegiatan ormas tersebut kerap dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila.

    “Bila kinerja Badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat menjadi spirit mencapai tujuan bernegara,” ungkap Hendardi, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (13/6/22).

    Baca juga : Dipasangkan dengan Sejumlah Cawapres Potensial, Ganjar Tetap Ungguli Survei Pilpres 2024

    Hendardi mengatakan bahwa BPIP sebagai lembaga yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, seharusnya mampu membantu pembangunan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi setiap warganya dari paham-paham yang bertentangan dengan Dasar Negara.

    Kemudian Hendardi mendesak Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) agar tidak kehilangan fokusnya dan terjebak pada rutinitas kegiatan deradikalisasi semata. Dia berpendapat peranan BNPT penting untuk melakukan pencegahan terorisme dari aspek hulu.

    “Pencegahan di hulu, yaitu menangani intoleransi, merupakan salah satu cara menangani persoalan terorisme,” tutur Hendardi.

    Baca juga : PKB Ungkap Banyak Penolakan Koalisi dengan PKS

    Hendardi menyatakan langkah kepolisian dalam menangani Khilafatul Muslimin tanpa menggunakan Undang-Undang Terorisme sudah tepat. Sebab, kata Hendardi, kelompok itu memang selama ini belum atau tidak melakukan tindak pidana khusus tersebut.

    Hendardi menerangkan, satu-satunya yang dilakukan yakni mempromosikan ideologi yang berbeda. Dengan begitu, lanjutnya, penindakan terhadap pimpinan dan pengurus mereka menjadi langkah tepat untuk mencegah gagasan Khilafatul Muslimin terwujud.

    “Penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja dkk oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menunjukkan kalau kelompok-kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila nyata adanya,” jelas Hendardi.

  • Polisi Tangkap Sosok Pemberi Doktrin Khilafah di Khilafatul Muslimin

    Polisi Tangkap Sosok Pemberi Doktrin Khilafah di Khilafatul Muslimin

    TIKTAK.ID – Polda Metro Jaya diketahui telah menangkap tokoh Khilafatul Muslimin berinisial AS (74). Dia diduga memiliki peran penting sebagai Menteri Pendidikan kelompok tersebut di daerah Mojokerto, Jawa Timur, pada Senin (13/6/22) pukul 00.30 WIB.

    “Iya telah ditangkap satu lagi tadi pagi di Mojokerto,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Zulpan mengatakan bahwa dalam kelompok Khilafatul Muslimin, AS mempunyai peran sebagai seorang Menteri Pendidikan. Dia menjelaskan, AS berperan memberikan doktrin-doktrin mengenai khilafah.

    Baca juga : Belum Penuhi Ambang Batas, Cak Imin Ajak Demokrat dan NasDem Gabung Koalisi Semut Merah

    “Berperan bagian kewenangan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan khilafah, dia sebagai Menteri Pendidikan,” terang Zulpan.

    Menurut Zulpan, hingga saat ini Polda Metro Jaya telah menangkap total lima orang dari kelompok Khilafatul Muslimin. Dia memaparkan, salah satunya yakni Abdul Qadir Hasan Baraja selaku Pimpinan Tertinggi Khilafatul Muslimin.

    Sebelumnya, Zulpan sempat menyatakan Khilafatul Muslimin membuat nomor anggota untuk menggantikan e-KTP. Informasi tersebut diketahui dari hasil penggeledahan di kantor Khilafatul Muslimin di Lampung.

    Baca juga : Bukan Anies Baswedan, Cak Imin Lirik Tokoh ini Jadi Cawapres

    “Mereka membuat nomor induk warga atau NIW, di mana nomor induk warga untuk menggantikan e-KTP yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia,” jelas Zulpan melalui jumpa pers di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Minggu (12/6/22).

    Zulpan melanjutkan, dalam penggeledahan itu penyidik turut menemukan buku daftar anggota. Dari daftar buku tersebut lantas diketahui jumlah anggota Khilafatul Muslimin mencapai puluhan ribu orang.

    Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan uang tunai sebesar Rp2,4 miliar dalam penggeledahan di Lampung. Akan tetapi, Zulpan masih belum dapat menyampaikan asal uang itu, lantaran tengah dalam pemeriksaan.

    Baca juga : 6 Mahasiswa Gugat UU IKN Soal Kepala Otorita: Nodai Demokrasi dan Rawan Disalahgunakan

    Dari penggeledahan tersebut, Polda Metro Jaya turut memboyong empat petinggi Khilafatul Muslimin di tiga lokasi. Polisi mengaku sudah mengetahui peranan detail dari masing-masing orang penting yang berada di organisasi massa tersebut.

    Mengutip Tempo.co, empat petinggi itu berinisial AA, IN, F, dan SW. AA menjabat sebagai sekretaris organisasi dan IN sebagai penyebar doktrin ditangkap di Lampung. Kemudian F berperan sebagai penanggung jawab keuangan dan pengumpul dana ditangkap di Medan. Sementara SW adalah salah satu pendiri Khilafatul Muslimin ditangkap di Bekasi.

  • Miliaran Dana Operasional Khilafatul Muslimin Disita, Polisi Selidiki Sumbernya

    Miliaran Dana Operasional Khilafatul Muslimin Disita, Polisi Selidiki Sumbernya

    TIKTAK.ID – Polda Metro Jaya diketahui telah menyita sejumlah uang yang diduga merupakan dana operasi organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin di kantor pusatnya di Bandar Lampung, Lampung. Uang sebesar Rp2 miliar lebih tersebut pun disita oleh polisi di dalam sebuah brankas.

    “(Uang yang disita) senilai Rp2,2 M lebih,” ungkap Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, seperti dilansir detikcom, Sabtu (11/6/22).

    Hengki mengatakan bahwa temuan barang bukti uang miliaran rupiah tersebut saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dia menduga uang tersebut adalah dana operasional ormas Khilafatul Muslimin.

    Baca juga : Sindir Jokowi Tak Berkutik Saat Relawan Bagi Kaus ‘Presiden 3 Periode’, Politikus PDI-P Singgung Agenda Jahat

    “Kita melakukan penggeledahan terhadap operasionalisasi ormas ini dan kita telah menyita uang yang diduga uang operasional sekitar miliaran jumlahnya,” terang Hengki.

    Tidak hanya itu, Hengki menyebut polisi juga menangkap dua orang tokoh Khilafatul Muslimin. Dia menilai dua orang yang ditangkap itu merupakan tokoh penting dari ormas tersebut.

    “Intinya dua orang itu adalah dua tokoh penting di organisasi massa ini dan kita pemeriksaannya bersifat berkesinambungan. Nanti ada delik-delik baru, nanti bakal kita sampaikan saat rilis di Jakarta,” ucap Hengki.

    Baca juga : Pengamat Sebut Erick Thohir Bisa Jadi Penentu Kemenangan di Pilpres 2024, Kok Bisa?

    Kemudian Hengki menyatakan polisi sudah menemukan temuan signifikan dari penggeledahan kantor pusat Khilafatul Muslimin hari ini. Dia menjelaskan, temuan signifikan tersebut bakal dikembangkan penyidik dengan sejumlah instansi terkait.

    “Nanti rilis lengkap akan dijelaskan di Jakarta karena memang ada yang sangat signifikan, sehingga polisi tidak bisa bekerja sendiri. Terdapat kementerian-kementerian lainnya,” tutur Hengki.

    Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengumumkan bahwa pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana Khilafatul Muslimin.

    Baca juga : Ganjar Berpotensi Dibajak Parpol Lain, PDI-P Beri Peringatan

    “Itu sedang didalami, karena Polri tidak bisa bekerja sendiri ketika menyangkut masalah aliran dana. Jadi kami harus bekerja sama dengan PPATK,” jelas Dedi, Jumat (10/6/22), mengutip Tempo.co.

    Menurut Dedi, Densus 88 Antiteror Polri juga dilibatkan untuk menangani masalah Khilafatul Muslimin. Dia menilai hal itu bertujuan memperoleh data terlengkap.

    “Kita juga akan bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder terkait lainnya yang bisa betul-betul melacak dana tersebut dari mana,” tegasnya.

  • Wamenag Tegaskan Khilafatul Muslimin Tak Terdaftar di Kemenag dan Minta Polisi Usut Tuntas

    Wamenag Tegaskan Khilafatul Muslimin Tak Terdaftar di Kemenag dan Minta Polisi Usut Tuntas

    TIKTAK.ID – Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kemenag. Dia juga menyebut Khilafatul Muslimin tidak terdaftar dalam lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan lainnya.

    “Sebagai organisasi kemasyarakatan, Khilafatul Muslimin tak terdaftar di Kementerian Agama, (Kemenag). Begitu pula sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan, juga tidak terdaftar di Kemenag,” ungkap Zainut dalam keterangannya, Kamis (9/6/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Zainut menjelaskan, Khilafatul Muslimin adalah gerakan keagamaan yang gigih mempropagandakan dan mengampanyekan sistem khilafah di Indonesia. Dia menyebut organisasi itu bermaksud ingin mengganti konsep negara Pancasila dan NKRI yang telah menjadi kesepakatan bangsa.

    Baca juga : KPU Ungkap Skenario Tahapan Pilpres 2024

    “Jadi gerakan tersebut harus segera ditindak karena bisa mengancam keselamatan negara,” terang Zainut.

    Menurut Zainut, konsep khilafah yang diusung oleh kelompok seperti ISIS, HTI, dan kelompok Khilafatul Muslimin jelas bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia melanjutkan, konsep itu juga dikhawatirkan bakal menimbulkan benturan antarkelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa.

    “Para pendukung konsep Khilafah cenderung bersifat puritan, merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Hal itu berpotensi mengganggu dan bahkan merusak kerukunan antarasesama warga bangsa,” tegas Wakil Ketum DPP PPP tersebut.

    Baca juga : Projo Tegaskan Bukan Sayap Parpol tapi Siap Jembatani Kehendak Rakyat

    Oleh sebab itu, Zainut mengapresiasi langkah kepolisian RI yang melakukan penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, pada Selasa pagi (7/6/22). Dia meyakini polisi sudah punya bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

    “Saya berharap polisi bisa segera mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan secara instensif, guna mengungkap motif dan pola gerakannya, serta menelusuri jaringan organisasi maupun sumber dananya. Dengan begitu, dapat segera ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tutur Zainut.

    Lebih lanjut, Zainut mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan propaganda dan kampanye khilafah oleh kelompok apa pun.

    Baca juga : Deklarasi Anies Capres 2024 Diwarnai Kisruh Bendera Tauhid

    “Percayalah bahwa konsep negara Pancasila merupakan bentuk final dari hasil ijtihad para ulama yang paling pas dan sesuai dengan bangsa Indonesia yang plural, bhinneka dan beragam baik suku, ras, budaya, bahasa serta agama,” ucapnya.

  • Resmi Tangkap Pimpinan Khilafatul Muslimin, Polisi Dalami Tersangka Lain

    Resmi Tangkap Pimpinan Khilafatul Muslimin, Polisi Dalami Tersangka Lain

    TIKTAK.ID – Mabes Polri diketahui tengah mendalami keterlibatan pihak lain usai penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja oleh Polda Metro Jaya.

    “Polda Metro Jaya dibantu Bareskrim Polri dan Polda Lampung, saat ini sedang mendalami beberapa orang,” ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (7/6/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Dedi mengaku terbuka kemungkinan pihaknya bakal kembali menangkap orang-orang yang diduga ikut terlibat aktif dalam gerakan khilafah tersebut. Dia mengatakan bahwa salah satu proses pengembangan yang saat ini tengah dilakukan yakni mengumpulkan seluruh alat bukti dan petunjuk yang ada.

    Baca juga : Senior PDIP Tantang Ganjar Maju Capres dari Partai Lain jika Berani

    “Kemungkinan akan dapat bertambah untuk tersangkanya. Seluruh barang bukti saat ini sedang dikumpulkan oleh para penyidik, tentu hal ini akan dilakukan pengembangan,” terang Dedi.

    Sebelumnya, Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap oleh polisi setelah melaksanakan salat subuh di masjid yang berada di sekitar kantornya, di Jalan WR Supratman, Bumi Waras, Telukbetung, Kota Bandarlampung, Lampung, sekitar pukul 05.30 WIB, Selasa.

    Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (PMJ), Kombes Hengki Haryadi. Dia dibantu petugas Polda Lampung dan Polresta Bandarlampung.

    Baca juga : Fahri Hamzah Cuit Soal ‘Ambisi Nyapres Pakai Fasilitas Negara’, Sentil Erick atau Sandiaga?

    Setelah itu, Abdul Qadir dibawa ke Polresta Bandarlampung untuk diperiksa. Sedangkan Tim Polda Metro Jaya ada yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin.

    Polda Metro Jaya menyebut penangkapan Abdul Qadir sudah sesuai dengan prosedur.

    “Yang bersangkutan kita tangkap tentunya sesuai dengan SOP dan kita lakukan secara humanis, dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Bandar Lampung,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan.

    Baca juga : Gerindra Tegaskan Prabowo Bukan ‘King Maker’ tapi Capres 2024

    Akan tetapi, Zulpan belum mengungkap barang bukti apa saja yang turut disita dalam penangkapan. Dia hanya menyatakan kini Abdul sedang dalam perjalanan ke Jakarta dan diperkirakan tiba sekitar pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB.

    “Selanjutnya bakal dilakukan pemeriksaan lanjutan,” jelas Zulpan.

    Zulpan menerangkan, penangkapan ini terkait dengan konvoi khilafah di Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Namun Zulpan masih belum menyampaikan soal status hukum dari Abdul.

  • MUI Jabar Sebut Aksi Konvoi Ajakan Khilafatul Muslimin Tak Terlalu Mengkhawatirkan

    MUI Jabar Sebut Aksi Konvoi Ajakan Khilafatul Muslimin Tak Terlalu Mengkhawatirkan

    TIKTAK.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat buka suara terkait ajakan konvoi rombongan motor “Kebangkitan Khilafah”. Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar menyebut ada sejumlah selebaran yang disebar oleh kelompok yang menamakan diri Khilafatul Muslimin di Jabar, seperti yang di wilayah Cimahi, Sukabumi, dan Cianjur.

    Rafani mengatakan dari selebaran yang dibagikan, pihaknya memperoleh informasi soal kegiatan konvoi dilakukan sejak 2016 silam dan kelompok tersebut berpusat di Bandar Lampung.

    “Jadi kalau dari isi selebaran, menurut saya tidak terlalu mengkhawatirkan. Hanya saja yang harus digali adalah kenapa kok disebarkan secara serentak di wilayah Jawa Barat. Itu yang kami dan polisi sedang teliti,” ucap Rafani, Rabu (1/6/21), seperti dilansir CNN Indonesia.com.

    Baca juga : Megawati Minta Ahli Sejarah Kaji Kebenaran Belanda Jajah Indonesia Selama 3,5 Abad

    Rafani menjelaskan, kini Polres Cimahi dan MUI Kota Cimahi tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga menyebarkan selebaran tersebut. Dia mengklaim berdasarkan informasi yang diterimanya, pendiri kelompok Khilafatul Muslimin pernah terlibat terorisme.

    “Memang katanya si pendirinya itu sempat terlibat dalam terorisme, cuma itu kan sudah dari 2016. Jadi, yang sedang digali itu kenapa disebarkan di Jabar sekarang-sekarang ini dan apa motivasinya,” tutur Rafani.

    Lebih lanjut, Rafani mengimbau masyarakat agar tak mudah percaya dengan selebaran ajakan konvoi tersebut. Dia pun meminta masyarakat melapor kepada pihak berwajib bila menemukan penyebar selebaran tersebut.

    Baca juga : Pengamat Politik Sebut Gerindra dan Nasdem Sulit Berkoalisi, Kenapa?

    “Jangan mudah terpengaruh karena di dalam selebaran itu dari bahasanya juga bukan bahasa yang dalam, tidak mencerminkan tingkat intelektual yang tinggi. Jadi, saya kira masyarakat tidak akan mudah terpengaruh. Namun tetap kalau menemukan yang menyebarkan, laporkan segera,” jelas Rafani.

    Di sisi lain, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo mengaku hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait ajakan konvoi di Cimahi dan Karawang.

    “Di Jabar telah dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa yang melaksanakan konvoi kemarin, dan ada yang di daerah Cimahi serta Karawang kalau tidak salah,” terang Ibrahim.

    Baca juga : Prabowo Temui Surya Paloh di Markas Nasdem, Bahas Apa?

    Menurut Ibrahim, kegiatan konvoi yang dilakukan organisasi khilafah itu tidak punya izin. Untuk itu, dia menyatakan pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut sedang dalam pemeriksaan.

    “Masih banyak hal yang perlu dilakukan pendalaman, sehingga kami akan melakukan pemeriksaan terhadap mereka semua, baik organisasinya maupun orang-orang yang ikut dalam aksi tersebut. Berdasarkan tulisan yang sudah ada, mereka mengajak membuat sistem khilafah yang mungkin bertentangan dengan sistem negara kita,” kata Ibrahim.

  • DPR Desak Kepolisian Selidiki Aktor Utama Penyebar Ajakan Tegakkan Khilafah

    DPR Desak Kepolisian Selidiki Aktor Utama Penyebar Ajakan Tegakkan Khilafah

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, diketahui telah memberikan tugas khusus kepada Kementerian Agama (Kemenag), terkait konvoi pengendara sepeda motor yang membawa atribut khilafah di Jakarta Timur.

    Ace mengatakan kasus tersebut menunjukkan kalau konsep khilafah tidak mati. Dia menilai upaya untuk menyebarkan konsep khilafah ini secara diam-diam tetap dilakukan, meski secara legal organisasi yang berpaham khilafah sudah dibubarkan.

    Ace pun mengakui penyebaran ide dan gagasan khilafah itu memang sulit untuk dihentikan. Oleh sebab itu, dia menyatakan yang harus dilakukan saat ini yaitu membuat counter opini atas gerakan yang sengaja membuat terus bergulirnya wacana tersebut.

    Baca juga : Petinggi PDIP Kritik Syahwat Politik Ganjar yang Terlalu Vulgar

    “Kementerian Agama juga harus membuat narasi yang lebih massif demi melawan gerakan ini. Khususnya memastikan agar tokoh-tokoh penggeraknya diajak dialog soal isu khilafah tersebut,” ungkap Ace, Rabu (1/6/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Kemudian politikus Golkar tersebut mendesak supaya aparat penegak hukum dapat benar-benar fokus terhadap kasus tersebut. Dia menganggap aparat juga harus bisa mengungkap siapa dalang dari penyebaran konsep khilafah itu.

    “Pihak kepolisian atau penegak hukum untuk menyelidiki gerakan ini, terutama menelisik siapa aktor-aktor yang secara sengaja melakukan gerakan tersebut,” tutur Ace.

    Baca juga : Heboh Pendukung Khilafah Konvoi dan Bagi Selebaran di Jaktim, Polisi Ambil Sikap

    Sementara itu, Amir Khilafatul Muslimim DKI Jakarta, Abudan mengklaim konvoi merupakan agenda rutin untuk mensyiarkan khilafah sebagai bagian dari ibadah.

    “Apakah motor syiar keliling Jakarta itu kerjaan kami? Itu benar, namanya motor syiar, dan kegiatannya mensyiarkan khilafah. Kok mensyiarkan khilafah? Karena khilafah adalah bagian dari ibadah,” terang Abudan, mengutip CNNIndonesia.com, Selasa (31/5/22).

    Abudan menjelaskan, syiar khilafah memakai konvoi motor merupakan instruksi dari tingkat struktur Daulah. Dia menyebut kegiatan itu sekadar mensyiarkan khilafah untuk tujuan ibadah.

    Baca juga : Polres Brebes Interogasi Pengurus Ormas Usai Konvoi Ajak Dukung Khilafah di Jateng

    Menurut Abudan, Khilafatul Muslimin punya struktur tertinggi, yakni Khalifah Pusat. Sedangkan struktur di bawahnya yaitu Daulah, Ummul Qura, hingga Kemasulan.

    “Nah, apakah itu (konvoi motor) ada instruksi dari pusat? Bukan pusat, melainkan dari tingkat Daulah,” jelas Abudan.

    Abudan memaparkan, kegiatan konvoi motor ini telah berlangsung sejak pertengahan 2018 silam. Mulanya, kata Abudan, konvoi ini digagas sebagai rentetan acara sebelum digelarnya acara bertajuk “Syiar Kekhilafaan Islam Dunia” di Jakarta. Setelah itu, kegiatan konvoi motor syiar khilafah berlanjut menjadi agenda rutin, tepatnya digelar tiga bulan sekali.

  • Heboh Pendukung Khilafah Konvoi dan Bagi Selebaran di Jaktim, Polisi Ambil Sikap

    Heboh Pendukung Khilafah Konvoi dan Bagi Selebaran di Jaktim, Polisi Ambil Sikap

    TIKTAK.ID – Rombongan pengendara sepeda motor yang viral di media sosial lantaran membawa atribut khilafah, diketahui sempat membagikan selebaran ketika sedang melintas di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim).

    Menurut salah satu petugas keamanan toko baju di Jalan Raya Bogor, Sholeh, rombongan pengendara sepeda motor yang membawa poster dan bendera Khilafatul Muslimin tersebut tampak melintas sambil membagikan selebaran.

    “Rombongan itu berhenti dan membagikan selebaran khilafah. Kurang lebih lima menit sambil menunggu rekan-rekannya,” ungkap Sholeh, Senin (30/5/22), seperti dilansir Suara.com.

    Baca juga : Polres Brebes Interogasi Pengurus Ormas Usai Konvoi Ajak Dukung Khilafah di Jateng

    Akan tetapi, Sholeh mengatakan tidak mengetahui tujuan pengendara sepeda motor itu membagikan selebaran serta alasan mereka melakukan konvoi sambil membawa berbagai atribut hingga poster bertuliskan “Khilafatul Muslimin Wilayah Jakarta Raya, Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah”.

    Kemudian setelah membagikan selebaran khilafah, warga melihat rombongan konvoi itu melanjutkan perjalanannya ke arah Bogor.

    “Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke arah Bogor, Jawa Barat,” terang Fachrizal, salah satu pedagang yang sempat melihat saat rombongan membagikan selebaran.

    Baca juga : Diklaim Sama Bahayanya dengan HTI, BNPT Jelaskan Soal Khilafatul Muslimin

    Polda Metro Jaya sendiri telah melakukan pendalaman terkait beredarnya video viral sejumlah pengendara motor yang mengibarkan bendera khilafah di Jakarta Timur pada Minggu (29/5/22) kemarin.

    “Polda Metro Jaya tentu bakal mendalami video itu. Sebab, kami sudah memperoleh data itu terjadi di daerah Jakarta Timur,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, di Jakarta, Senin.

    Zulpan lantas menyebut dari hasil pendalaman itu, pihaknya juga akan melakukan pemanggilan terhadap para pengendara yang nampak dalam video viral tersebut, guna dimintai keterangan terkait maksud dan tujuannya.

    Baca juga : Pengamat Politik Desak Prabowo Dorong Orang Lain Nyapres Ketimbang Paksakan Diri

    “Kami akan mencari data dulu terhadap pengendara yang terlihat dalam video tersebut, tentunya kami juga akan memanggil mereka. Kami juga bakal menanyakan maksud tujuan mereka,” terang Zulpan.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menduga aksi konvoi motor yang membawa poster khilafah dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin. BNPT menyatakan kampanye tersebut tidak hanya pernah terjadi di Jakarta.

    “Konvoi rombongan yang membawa tulisan kebangkitan Khilafah di Cawang, Jakarta Timur juga telah terjadi sebelumnya di Brebes,” ungkap Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wakhid kepada wartawan, Selasa (31/5/22), mengutip Tribunnews.com.

  • Polres Brebes Interogasi Pengurus Ormas Usai Konvoi Ajak Dukung Khilafah di Jateng

    Polres Brebes Interogasi Pengurus Ormas Usai Konvoi Ajak Dukung Khilafah di Jateng

    TIKTAK.ID – Aksi konvoi yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin beredar di media sosial (medsos), pada Senin (30/5/22). Aksi itu disebut-sebut telah dilakukan di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

    Berdasarkan beberapa video yang beredar, kelompok Khilafatul Muslimin tampak melakukan konvoi sambil membawa bendera. Mereka juga membagikan selebaran kertas kepada warga yang mereka temui.

    Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M Iqbal Alqudusy, video viral tersebut salah satunya terjadi di daerah Brebes, tepatnya jalur Keboledan- Wanasari-Brebes. Iqbal mengklaim pihaknya bakal segera meminta keterangan kepada mereka terkait aksi yang dilakukan.

    Baca juga : Diklaim Sama Bahayanya dengan HTI, BNPT Jelaskan Soal Khilafatul Muslimin

    “Tentunya kami akan memanggil mereka, kami juga akan menanyakan maksud tujuan mereka melakukan konvoi,” terang Iqbal melalui keterangan tertulis, seperti dilansir Okezone.com, Senin (30/5/22) malam.

    Iqbal menjelaskan, saat ini Polres Brebes tengah melakukan pemeriksaan terhadap kelompok tersebut. Dia menyebut setidaknya terdapat 5 orang pimpinan kelompok itu yang kini sedang menjalani pemeriksaan oleh Polres Brebes.

    “Saat ini Polres Brebes tengah melaksanakan interogasi terhadap ketua dan pengurus 4 orang konvoi promo Khilafatul Muslimin yang viral di Medsos,” ucap Iqbal.

    Baca juga : Pengamat Politik Desak Prabowo Dorong Orang Lain Nyapres Ketimbang Paksakan Diri

    Selain itu, Iqbal mengaku Polri akan bekerja sama dengan stake holder guna memberikan edukasi kepada kelompok tersebut, supaya tidak melakukan penyimpangan.

    “Bagaimanapun, seruan-seruan seperti tegaknya khilafah di Tanah Air tak sesuai dengan ketentuan undang-undang,” tutur Iqbal.

    Sebelumnya, viral video yang memperlihatkan aksi konvoi kebangkitan khilafah di media sosial. Dalam video itu tampak rombongan pesepeda motor mengenakan pakaian hijau dan membawa atribut poster hingga bendera bertuliskan, “Sambut kebangkitan Khilafah Islamiyah.” Konvoi itu terjadi di kawasan Jakarta Timur pada Minggu (29/5/22).

    Baca juga : MUI DKI Jakarta Resmikan Mujahid Cyber, Begini Wanti-wanti Ketua PBNU

    Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Edy Surasa, telah mengonfirmasi kebenaran video itu. Dia pun memastikan konvoi itu terjadi di wilayahnya. Edy mengklaim konvoi khilafah itu sedang menuju sebuah acara partai politik (parpol) di Jakarta Pusat.

    “Mungkin konvoi kemarin itu ke acara salah satu partai, kebetulan kemarin juga ada acara partai di Senayan sana,” tutur Edy, Senin, seperti dilansir Tribunnews.com.