TIKTAK.ID

Tag: BPIP

  • Petinggi Khilafatul Muslimin Ditangkap Polisi, Kinerja BPIP Dipertanyakan

    Petinggi Khilafatul Muslimin Ditangkap Polisi, Kinerja BPIP Dipertanyakan

    TIKTAK.ID – Ketua SETARA Institute, Hendardi, diketahui menyoroti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena selama ini hanya bekerja dengan melakukan kegiatan seremoni dan agitasi. Hendardi menganggap perlu ada penanganan intoleransi dan radikalisme secara menyeluruh dari hulu untuk menghindari persoalan terorisme di Indonesia.

    Hendardi menilai hal itu berkaca dari proses hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin. Dia menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir para petinggi dan pengurus ormas tersebut ditangkap polisi atas tuduhan makar dan penyebaran berita bohong. Hal itu karena kegiatan ormas tersebut kerap dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila.

    “Bila kinerja Badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat menjadi spirit mencapai tujuan bernegara,” ungkap Hendardi, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (13/6/22).

    Baca juga : Dipasangkan dengan Sejumlah Cawapres Potensial, Ganjar Tetap Ungguli Survei Pilpres 2024

    Hendardi mengatakan bahwa BPIP sebagai lembaga yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, seharusnya mampu membantu pembangunan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi setiap warganya dari paham-paham yang bertentangan dengan Dasar Negara.

    Kemudian Hendardi mendesak Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) agar tidak kehilangan fokusnya dan terjebak pada rutinitas kegiatan deradikalisasi semata. Dia berpendapat peranan BNPT penting untuk melakukan pencegahan terorisme dari aspek hulu.

    “Pencegahan di hulu, yaitu menangani intoleransi, merupakan salah satu cara menangani persoalan terorisme,” tutur Hendardi.

    Baca juga : PKB Ungkap Banyak Penolakan Koalisi dengan PKS

    Hendardi menyatakan langkah kepolisian dalam menangani Khilafatul Muslimin tanpa menggunakan Undang-Undang Terorisme sudah tepat. Sebab, kata Hendardi, kelompok itu memang selama ini belum atau tidak melakukan tindak pidana khusus tersebut.

    Hendardi menerangkan, satu-satunya yang dilakukan yakni mempromosikan ideologi yang berbeda. Dengan begitu, lanjutnya, penindakan terhadap pimpinan dan pengurus mereka menjadi langkah tepat untuk mencegah gagasan Khilafatul Muslimin terwujud.

    “Penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja dkk oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menunjukkan kalau kelompok-kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila nyata adanya,” jelas Hendardi.

  • Tema Lomba BPIP Dicap Islamophobia oleh Fadli Zon, Begini Respons PKB

    Tema Lomba BPIP Dicap Islamophobia oleh Fadli Zon, Begini Respons PKB

    TIKTAK.ID – Politikus Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan bahwa lomba menulis artikel bertema “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah produk islamophobia.

    Namun Politikus PKB, Saiful Huda, tidak setuju dengan Fadli Zon dan menyebutnya berlebihan. Ia menilai pernyataan Fadli itu justru dapat memicu masalah baru.

    “Pandangan mengenai tema lomba BPIP merupakan bentuk islamphobia juga agak berlebihan,” ujar Saiful Huda, seperti dilansir detikcom, Jumat (13/8/21).

    Baca juga : Kritik Lomba Agustusan Kontroversial, Muhammadiyah Siap Galang Dukungan Bubarkan BPIP

    Kemudian Ketua Komisi X DPR tersebut mengakui tema lomba menulis artikel BPIP itu memang tidak tepat. Meski begitu, ia menganggap persoalannya hanyalah tingkat kreativitas dari panitia lomba yang kurang.

    “Ini hanya masalah panitia yang kurang kreatif mencari tema lomba. Tapi menstigma satu tema lomba tulisan dengan phobia keyakinan tertentu tidak menjernihkan masalah, justru bisa memicu masalah baru,” imbuh Saiful.

    Saiful sendiri ikut mengkritisi lomba yang digelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tersebut. Ia menyatakan cara pandang keagamaan dengan bernegara di Indonesia sudah sejalan.

    Baca juga : Survei Nasional: Sandiaga Uno Masuk 5 Besar Buntuti Prabowo

    “Menurut pemahaman saya, cara pandang keagamaan di Indonesia sudah benar dalam menempatkan cinta Tanah Air sebagai bagian dari keyakinan kita. Kalau sekarang ada lomba yang bertemakan cara menghormat bendera dipandang dari keyakinan agama tertentu, maka itu sudah ketinggalan zaman,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Saiful mengimbau BPIP dapat lebih kreatif lagi dalam mencari tema. Ia mencontohkan, terkait hubungan antara nasionalisme dan solidaritas di tengah pandemi Corona.

    “Untuk memperingati Hari Santri, bisa saja temanya mengenai nilai-nilai agama bisa menjadi perekat sosial untuk bangkit bersama melawan pandemi,” ucap Saiful.

    Baca juga : Pengamat Sebut Aksi Jokowi Bagi-bagi Bansos ‘Memalukan’

    Lantas ia mendesak agar panitia lomba sesegera mungkin mengganti tema.

    “Sekali lagi mempermasalahkan ajaran keyakinan tertentu mengencai cara pandang bernegara di Indonesia sudah out of date,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, BPIP mengunggah poster berisi informasi lomba untuk memperingati Hari Santri Nasional melalui akun Twitternya, pada Rabu (11/8/21). BPIP mengusung dua tema dalam lomba penulisan artikel, yaitu “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam”. Lomba tersebut berhadiah total Rp50 juta.

  • Kritik Lomba Agustusan Kontroversial, Muhammadiyah Siap Galang Dukungan Bubarkan BPIP

    Kritik Lomba Agustusan Kontroversial, Muhammadiyah Siap Galang Dukungan Bubarkan BPIP

    TIKTAK.ID – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyoroti lomba penulisan artikel yang diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Busyro lantas mendesak pembubaran BPIP, bila lembaga tersebut tidak ada manfaatnya.

    Untuk diketahui, BPIP sempat menggelar lomba dalam rangka Hari Santri. Mereka mengangkat tema, “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam”.

    “Ini [lomba] tidak hanya tendensius, tapi jelas-jelas tidak berguna, tidak ada manfaatnya sama sekali, serta tidak ada konsep akademis ideologisnya,” ujar Busyro, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (13/8/21).

    Baca juga : Survei Nasional: Sandiaga Uno Masuk 5 Besar Buntuti Prabowo

    Menurut Busyro, tema yang diusung BPIP dapat mengadu-domba sekaligus penghinaan terhadap komunitas santri. Ia menegaskan, Hari Santri bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama saja, melainkan juga milik semua umat Islam.

    “Apakah selama ini negara ada masalah dengan penghormatan bendera Merah Putih? Ada masalah dengan Lagu Kebangsaan? Faktanya tidak ada, jadi kalau tidak ada, mengapa BPIP mencari-cari penyakit?” ucap Busyro.

    Busyro menilai BPIP perlu meninjau kembali rencana lomba itu dan segera mencabutnya. Pasalnya, kata Busyro, tema tersebut hanya akan mengusik umat Islam.

    Baca juga : Pengamat Sebut Aksi Jokowi Bagi-bagi Bansos ‘Memalukan’

    Kemudian Busyro mengimbau untuk melakukan polling yang mempertanyakan apakah keberadaan BPIP masih diperlukan. Ia menyebut polling itu perlu melibatkan masyarakat sipil.

    “Saya siap mewakili Muhammadiyah dengan 170 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, untuk mengadakan polling bersama-sama. Jika memang [BPIP] tidak ada manfaatnya, bubarin saja,” ungkap Busyro.

    Senada dengan Busyro, ulama asal Sumatera Barat Anwar Abbas juga meminta BPIP dibubarkan. Dia menyatakan bahwa lembaga pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut tak memiliki kepekaan sosial di tengah pandemi Covid-19.

    Baca juga : Jokowi Berikan Bintang Jasa ke 325 Nakes Gugur Akibat Covid

    “Kesimpulan saya BPIP seharusnya dibubarkan saja, karena lombanya enggak kontekstual. Orang secara lagi terdampak Covid, malah mempermasalahkan hukum hormat bendera,” tutur Anwar, Jumat (13/8/21).

    Sebelumnya, BPIP mengunggah informasi mengenai lomba penulisan artikel tingkat nasional melalui akun Twitter @BPIPRI pada Rabu (11/8/21) silam.

    Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menjelaskan, pilihan tema itu menyesuaikan dengan konteks Hari Santri. Ia pun berdalih BPIP melihat pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi kecintaan terhadap Tanah Air.

  • MUI Bantah Keluarkan Maklumat Agar Jokowi Bubarkan BPIP

    MUI Bantah Keluarkan Maklumat Agar Jokowi Bubarkan BPIP

    TIKTAK.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menampik penerbitan maklumat semacam tahdzir (peringatan) untuk Pemerintah sehubungan dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). MUI mengharap masyarakat agar tak tersulut dan membagikan dengan mengedarkannya.

    Maklumat yang mendompleng nama MUI ini telah tersebar di media sosial serta pada sebagian laman online. Dalam maklumat yang tersebar, MUI dicuplik dengan dianggap menolak BPIP dan keputusan itu menyertakan persetujuan dari dewan pimpinan MUI provinsi dari semua daerah di Indonesia.

    Maklumat yang mengatasnamakan MUI itu memuat delapan poin pernyataan. Satu poin pernyataannya menyebutkan bahwa MUI menghendaki Pemerintah membubarkan BPIP.

    Baca juga : Di HUT PAN Jokowi Sebut Ada Pihak yang Terusik dengan Perubahan, Sindir Siapa?

    Di samping itu, maklumat itu juga menyatakan MUI menghendaki Jokowi menarik Keppres Nomor 24 Tahun 2016. Jokowi diharapkan menetapkan hari lahir Pancasila di 18 Agustus 1945.

    Pada akhir bagian maklumat itu juga memuat bahwa jika sikap Pemerintah dan DPR terus bersikukuh maka MUI dkk bakal mengambil jalur parade akbar. Penolakan terhadap RUU HIP serta RUU BPIP tersebut juga dipandang sebagai kewajiban syar’i.

    Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi menampik bahwa pihaknya menerbitkan maklumat tersebut. Sehubungan RUU BPIP ini, Zainut menyatakan MUI telah membentuk tim.

    Baca juga : Isu Prabowo Bakal Dilengserkan oleh Jokowi Makin Heboh, Begini Tanggapan Istana

    “Bahwa pernyataan yang mengatasnamakan MUI di atas adalah tidak benar dan bukan bersumber dari MUI. MUI tidak mengeluarkan edaran sebagaimana yang beredar dan dikutip oleh beberapa media daring. Karenanya MUI meminta masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak menyebarluaskan edaran yang mengatasnamakan MUI tersebut. MUI juga meminta masyarakat agar waspada propaganda dari pihak-pihak yang mengatasnamakan MUI yang bisa menyebabkan keresahan,” terang Zainut dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir Detik, Minggu (23/8/20).

    Berikut ini klarifikasi utuh dari Zainut Tauhid terhadap maklumat yang mendompleng nama MUI:

    Halaman selanjutnya…

  • Ini Bantahan dan Penjelasan Kepala BPIP Soal Polemik ‘Agama Musuh Utama Pancasila’

    Ini Bantahan dan Penjelasan Kepala BPIP Soal Polemik ‘Agama Musuh Utama Pancasila’

    TIKTAK.ID – Belum genap sepekan menjabat, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasilan (BPIP) Yudian Wahyudi telah membuat pernyataan kontroversional. Ia mengatakan, musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan. Hal itu diungkapkannya terkait dengan kelompok-kelompok tertentu yang mereduksi agama sesuai dengan kepetingannya sendiri dan bertentangan dengan Pancasila.

    Yudian mengklarifikasi bahwa yang dimaksudnya bukanlah agama secara keseluruhan, tapi mereka yang mempertentangkan agama dengan Pancasila. Sebab, ia menyatakan dari segi sumber dan tujuannya Pancasila itu religius atau agamis.

    “Kelima sila itu dapat ditemukan dengan mudah di dalam kitab suci keenam agama yang telah diakui secara konstitusional oleh negara Republik Indonesia,” ujar Yudian, dilansir Republika.co.id, Rabu (12/2/20).

    Baca juga: Terkait Nasib 689 WNI Eks ISIS, Mahfud MD: Ya Dibiarin Aja, Gak Usah Dipulangkan

    Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menilai Pancasila sebagai penopang, sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan kesetiaan atau bahasa lainnya sekuler, tapi bukan sekularisme. Selain itu juga membutuhkan ruang waktu, pelaku, anggaran dan juga perencanaan.

    Hanya saja, lanjut Yudian, dalam hubungan ini kerap terjadi ketegangan-ketegangan. Menurutnya, ada kelompok-kelompok minoritas yang mengaku mayoritas dan mereka membenturkan. Hal itulah yang dimaksud Yudian sebagai “agama musuh Pancasila”.

    Halaman selanjutnya…

  • Kabulkan Permintaan Forum Peduli Papua Maju, Prabowo Bakal Perbanyak Prajurit Asal Papua

    Kabulkan Permintaan Forum Peduli Papua Maju, Prabowo Bakal Perbanyak Prajurit Asal Papua

    TIKTAK.ID – Tim Forum Peduli Papua Maju mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat asli Papua dalam perekrutan prajurit TNI. Hal itu dilakukan Prabowo untuk menindaklanjuti permintaan para tokoh Papua.

    Tim Forum Peduli Papua Maju menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (10/12/19).

    Dalam kesempatan itu, salah satu anggota tim, Yanni, menyampaikan masukan mengenai peningkatan akses dalam rekruitmen TNI.

    “Menhan akan melakukan ‘affirmative action’ terhadap orang asli Papua agar mendapat porsi lebih,” ujar Yanni seperti dikutip Antara, Kamis (12/12/19).

    Yanni mengatakan pertemuan tersebut berlangsung santai selama tiga jam. Dia yang sekaligus Ketua DPD Gerindra Papua menjelaskan, Prabowo tahu betul karakter masyarakat Papua. Apalagi Prabowo juga keturunan Indonesia Timur, yakni Minahasa, Sulawesi Utara dari darah ibunya.

    Baca juga: Pansus DPD Papua Siap Duduk Bersama Kelompok Separatis Bahas Solusi Terbaik

    Prabowo pun menilai masyarakat Papua memiliki karakter yang rendah hati dan suka bicara apa adanya. Oleh karena itu, ia meminta prajurit TNI untuk tidak bersikap represif.

    “Saya selalu meminta prajurit TNI melakukan pendekatan kepada rakyat dengan hati, bukan represif-militeristik yang bisa mengorbankan masyarakat,” ucap mantan Danjen Kopassus itu.

    Aspirasi lain yang disampaikan Tim Forum Peduli Papua Maju adalah pemerataan kesejahteraan bagi orang Papua, termasuk distribusi sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) dalam birokrasi pemerintahan.

    Baca juga: Lagu ‘Tanah Perjanjian’, Pesan Glenn Fredly Tentang Papua Untuk Jokowi

    Selain itu, meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri yang ditugaskan di Papua, membangun transportasi darat dan udara di pegunungan Papua, mengembangkan kota bersejarah di Papua, dan membentuk Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) Perwakilan Papua dan Papua Barat di Jayapura.

    Kemudian Tim Forum Peduli Papua Maju meminta Prabowo mengembangkan wilayah Perbatasan NKRI di Papua sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemulihan solidaritas nasional di Papua dalam konteks penghargaan terhadap tokoh-tokoh Papua yang ikut andil dalam sejarah perjuangan kemerdekaan.

    Prabowo juga diminta mengendalikan secara efektif operasi militer dalam pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah konflik di Papua agar tidak berdampak kepada masyarakat sipil.

    Baca juga: Prabowo Tawarkan Senjata Buatan RI ke Republik Laos

  • Megawati Minta Jokowi Segera Tunjuk Pengganti Posisi Ma’ruf Amin dan Mahfud MD di BPIP

    Megawati Minta Jokowi Segera Tunjuk Pengganti Posisi Ma’ruf Amin dan Mahfud MD di BPIP

    TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menunjuk dua anggota Dewan Pengarah BPIP yang baru. Dua anggota tersebut perlu mengisi posisi yang ditinggalkan Ma’ruf Amin dan Mahfud MD.

    “Sampai sekarang, mohon maaf Pak Jokowi, belum ada penggantinya. Saya berulang kali mengingatkan beliau, kami masih kurang,” kata Megawati dalam acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, dilansir Kompas.com, Selasa (3/12/19).

    Baca juga: Sandiaga Uno: Pengangguran di DKI 6 Bulan Terakhir Naik 50 Ribu Jiwa

    Megawati menegaskan tugas BPIP tidak mudah. Oleh karena itu, Megawati berharap Jokowi bisa segera mengisi pos yang ditinggalkan Ma’ruf dan Mahfud.

    “Tugas yang diberikan pada kami berat sekali. Bagaimana ideologi Pancasila itu yang sudah ada di dalam sanubari kita tapi karena perjalanan waktu Pancasila itu dibelokkan,” jelas Megawati.

    Ma’ruf Amin sudah tak lagi menjabat anggota Dewan Pengarah BPIP setelah dilantik sebagai Wakil Presiden. Sementara Mahfud juga sudah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

    Halaman selanjutnya…

  • Cerita Megawati Selamatkan Prabowo yang Dulu Sempat ‘Keleleran’

    Cerita Megawati Selamatkan Prabowo yang Dulu Sempat ‘Keleleran’

    TIKTAK.ID – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bercerita perihal persahabatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, termasuk alasan kenapa mereka bisa menjadi sahabat sejak lama.

    Menurut Mega, persahabatan yang dia jalin dengan Prabowo merupakan bentuk pengaplikasian nilai-nilai luhur Pancasila.

    Sebab, meski sering berbeda kubu politik, tetapi keduanya tetap berhubungan baik hingga saat ini.

    “Kenapa Pak Prabowo, sampai orang bingung kok saya bisa sobatan sama Prabowo Subianto? Memangnya kenapa? Karena kalau buat saya itu Pancasila saya,” ucap Megawati dalam acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara Jakarta, Selasa (03/12/19).

    Baca juga: Tertahan di Bandara Arab Saudi, Habib Rizieq Batal Pulang, Prabowo Kirim Salam dari Turki

    Dalam acara itu juga dihadiri Prabowo Subianto, Megawati pun menceritakan bagaimana dirinya selamatkan mantan Danjen Kopassus itu dari stateless atau tanpa kewarganegaraan. Hal itu terjadi ketika Megawati menjabat sebagai Presiden kelima RI pada 2001-2004 lalu.

    Tetapi, ia tidak menyebutkan kapan waktu pastinya. Ia juga tak menerangkan, apa yang membuat status kewarganegaraan Prabowo bermasalah saat itu.

    Ketua Dewan Pengarah BPIP ini hanya menceritakan bahwasanya saat itu ia marah terhadap Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI karena Prabowo dibiarkan tak bernegara.

    Baca juga: Cuitan Akun Twitternya Viral, Benarkah Partai Prabowo Subianto Dukung LGBT?

    “Dulu saya ambil beliau keleleran (telantar), saya marah sebagai Presiden, siapa yang biarkan beliau stateless? Saya marah pada Menlu, saya juga marah pada Panglima. Apa pun masalahnya beliau juga manusia Indonesia, pulang beri dia itu tanggung jawab,” ujar Megawati.