Pengecatan Pesawat Presiden Tuai Kritikan, Anggota DPR ini Malah Salahkan SBY

TIKTAK.ID – Politikus PDIP, Arteria Dahlan, ikut mengomentari polemik pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Kabinet (Setkab). Arteria mengimbau publik agar melihat sisi lain dari polemik pengecatan pesawat kepresidenan dari warna biru menjadi warna merah putih yang merupakan warna bendera nasional Indonesia.

“Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan ‘post colour syndrome’, yaitu pelesetan dari postpower syndrome, atau sindrom pascakekuasan. Hal itu terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang,” ujar Arteria di Jakarta, Rabu (4/8/21), seperti dilansir Sindonews.com.

Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Kemudian ia menyatakan yang seharusnya dipermasalahkan adalah saat era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang justru memesan pesawat berwarna biru.

“Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan biru. Justru kita bertanya, kok dulu tidak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih? Lantas apa yang salah dengan warna pesawat kepresidenan jika diubah menjadi merah putih sesuai warna bendera negara kita?” ucap Arteria.

Setelah itu, Arteria memberikan sejumlah catatan terkait polemik ini. Pertama, kata Arteria, sama seperti yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, pengecatan ini sebenarnya telah direncanakan sejak 2019. Ia menilai pengecatan itu satu paket pengerjaan dengan heli kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan, dan itu bukan masalah.

“Terkait anggaran, kita ini kan negara hukum dan ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat. Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini juga sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui pada 2019. Jadi aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tidak ditolak? Bahkan mereka tidak ada mempermasalahkan sedikitpun saat itu,” ungkapnya.

Arteria melanjutkan, pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar Pemerintah. Ia menjelaskan, kontraktor tersebut memperkerjakan warga negara Indonesia juga, yang berarti negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu.