TIKTAK.ID – Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI), Bawono Kumoro mengatakan bahwa tindakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menghubungi pejabat pemerintah provinsi DKI termasuk Heru Budi selaku penjabat gubernur saat mendengar keluh kesah warga DKI Jakarta saat melakukan kunjungan di Jakarta Utara, sebagai hal yang tidak etis.

“Ganjar Pranowo bukanlah presiden atau atasan dari penjabat gubernur DKI Jakarta sehingga tidak punya hak untuk melakukan hal tersebut,” ujar Bawono, pada Selasa (27/6/23), seperti dilansir Republika.co.id.

Bawono menjelaskan bahwa dengan posisinya yang juga seorang kepala daerah, Ganjar memiliki kedudukan sama dengan Heru Budi. Dia menilai publik bakal melihat hal yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu seperti mencampuri persoalan rumah tangga pemerintah daerah lain.

Baca juga : Gelar Tabur Bunga di Makam Bung Karno, Khofifah Bantah Dirinya Maju Cawapres

“Bila pemerintah daerah itu merupakan bagian dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, maka boleh saja Ganjar Pranowo melakukan hal demikian. Namun ini pemerintah daerah di luar provinsi Jawa Tengah,” tutur Bawono.

Bawono pun mengingatkan Ganjar agar tidak lupa diri, kalau saat ini dia bukanlah presiden. Ia menegaskan bahwa Ganjar masih sebatas bakal calon presiden.

Menurut Bawono, jika memang ingin memperoleh dukungan publik lebih baik, maka Ganjar Pranowo sebaiknya berfokus untuk menuntaskan dengan baik masalah-masalah di Jawa Tengah yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Baca juga : SBY Tegaskan Jokowi Punya Hak Tak Suka dengan Anies Baswedan

“Jangan justru melakukan hal-hal di luar kewenangan dia sebagai Gubernur Jawa Tengah,” ucap Bawono.

Sebelumnya, Ganjar menghubungi Sekda DKI, Joko ketika dirinya sedang blusukan ke Pasar Ikan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (24/6/23) pagi. Akan tetapi Joko tidak kunjung mengangkat teleponnya.

Kemudian Ganjar kembali bercakap-cakap dengan warga. Sesaat setelah itu, seorang pria menyerahkan ponsel yang sudah tersambung dengan Joko.

Baca juga : Survei Algoritma Soal Pilpres 2024: Pemilih Jokowi Cenderung Pilih Ganjar

“Ini saya sedang berada di Pasar Anyar Bahari. Permasalahan pertama, mereka (pedagang menyampaikan) pembayaran retribusi itu berat, boleh enggak diringankan?” tanya Ganjar.

“Enggeh (iya),” jawab Joko di ujung telepon.

Ketika itu, warganet merekam aksi Ganjar dan mengunggahnya ke media sosial. Imbasnya, Ganjar dirundung oleh warganet.

Ganjar sendiri mengaku heran, karena apa yang dilakukan dirinya didasari karena adanya masalah di lokasi pasar tersebut.

Baca juga : Gelar Tabur Bunga di Makam Bung Karno, Khofifah Bantah Dirinya Maju Cawapres

“Ya saya hanya ingin menyampaikan saja yang pertama kalau ada masalah ada loh cara berkomunikasi kepada pemerintah, sistemnya ada, mekanismenya ada,” jelas Ganjar kepada awak media saat blusukan di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/23), mengutip Tribunnews.com.

Namun dalih Ganjar kembali menuai kritik pedas banyak pihak yang menyebutkan bahwa Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah tersebut mungkin tidak paham atau pura-pura tidak tahu bahwa setiap warga DKI Jakarta sudah sejak lama dapat mengadukan seluruh permasalahan yang terjadi di wilayahnya melalui kanal pengaduan berupa aplikasi Jakarta Kini (JaKi) yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan terbukti telah meraih medali emas untuk kategori sektor publik pada kompetisi teknologi dan inovasi tingkat Asia Tenggara di ASEAN ICT Awards.