TIKTAK.ID – Kepercayaan publik terhadap partai politik disebut-sebut telah mengalami pasang-surut selama 9 tahun terakhir. Penurunan kepercayaan masyarakat itu pun dinilai akibat sejumlah hal, seperti kasus korupsi dan kurangnya perhatian partai-partai terhadap rakyat.
Menurut data Lembaga Survei Indonesia, kepercayaan publik terhadap partai politik saat ini sudah berada di titik terendah, yaitu 53 persen.
Sementara itu, Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti menilai pentingnya mendirikan Fraksi Rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat secara independen di DPR.
Baca juga : Kenapa Nama Soeharto ‘Hilang’ di Keppres tentang Serangan Umum 1 Maret yang Diteken Jokowi?
“Nantinya Fraksi Rakyat diharapkan mampu terlibat dalam seluruh keputusan strategis,” terang Yudi melalui dialog Indonesia Forward CNN TV: “Fraksi Rakyat, Arus Baru Lawan Parpol”, pekan ini, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Yudi menyebut partai politik saat ini semakin hari makin tidak menyerap aspirasi rakyat. Padahal, dia mengatakan pada era Reformasi ini, untuk melengkapi demokrasi perlu satu partisipasi warga yang dilembagakan.
Yudi menyatakan bahwa kekuatan demokrasi idealnya terdapat sejumlah komponen. Di antaranya kekuatan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media massa.
Baca juga : Mendadak Sindir Ganjar dan Anies ‘Tak Punya Tiket’ Pilpres, Apa Maksud PKB?
“Namun sesuai dengan perkembangan zaman, akhirnya kita membutuhkan kekuatan rakyat itu sendiri. Hal ini sudah pernah terjadi ketika para Founding Fathers membangun demokrasi di Indonesia melalui golongan-golongan,” ujar Yudi.
Lebih lanjut, Direktur Indonesian Club, Hartsa Mashirul mengklaim berdasarkan hasil survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia hanya mencapai 54 persen-58 persen.
“Lalu masalahnya, yang sekitar 40 persen ini mau dibawa ke mana? Apalagi pada 2024 akan ada Pemilu, apa rakyat nanti dibiarkan menjadi golput?” tutur Hartsa.
Baca juga : Tolak Tegas Usulan Tunda Pemilu, Hanura Tantang Cak Imin Buka-Bukaan Big Data
Untuk itu, Hartsa berpandangan perlu adanya saluran aspirasi masyarakat seperti yang sempat dilakukan oleh para pendahulu bangsa, yaitu Soekarno utusan-utusan golongan.
“Sayangnya saat memasuki Reformasi, justru utusan-utusan ini dihilangkan. Padahal kini masyarakat sudah menurun sekali kepercayaan terhadap partai,” ungkapnya.
Selain itu, Hartsa mengaku kini pihaknya sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa organisasi secara tertutup maupun secara terbuka. Dia menjelaskan, proses komunikasi itu membicarakan perlunya dibentuk sebuah Badan tertentu sebagai wadah aspirasi warga yang dapat ikut menentukan nasib bangsa dan negara ke depan.
