TIKTAK.ID – Partai Hanura diketahui menantang Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk memaparkan big data yang menurutnya menunjukkan banyak masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Menurut Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, dalih big data yang disampaikan oleh Cak Imin masih sumir. Dia pun mengatakan Cak Imin harus dapat membuktikan big data yang ia miliki sebagai dalih untuk menunda Pemilu.
“Bila Cak Imin mengatakan terdapat 100 juta subjek akun di media sosial di dalam big data yang mana 60 persennya mendukung penundaan Pemilu, maka Cak Imin juga harus mengungkapkan big data-nya siapa?” ucap Inas, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (3/3/22).
Baca juga : Survei LSI Ungkap Mayoritas Masyarakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu
Inas menilai penundaan Pemilu justru hanya menguntungkan Cak Imin dan kader-kader PKB di jajaran Kabinet. Dia menjelaskan, penundaan Pemilu juga berimbas pada perpanjangan masa jabatan kader-kader PKB yang ada di Kabinet Indonesia Maju.
Akan tetapi, dia menilai wacana yang dilontarkan oleh Cak Imin bakal sulit terealisasi. Sebab, kata Inas, Hanura juga menolak wacana itu lantaran bertentangan dengan konstitusi.
“Wacana tetap saja wacana, dan sulit untuk diwujudkan karena bertentangan dengan konstitusi NKRI. Untuk itu, Hanura tidak setuju dengan wacana Cak Imin tersebut,” tegas Inas.
Baca juga : Peta Kekuatan Parpol Pendukung dan Penolak Penundaan Pemilu 2024
Inas melanjutkan, jika PKB lewat fraksi di DPR ingin mengamendemen UUD 1945, maka bukan perkara mudah. Dia menyatakan belum tentu dua partai besar, PDIP dan Gerindra, mau mengikuti arus politik Cak Imin.
“Namun jika Cak Imin melalui fraksi partainya berkeinginan mengamandemen UUD 45, maka jalan terjal yang akan dihadapinya. Sebab, belum tentu PDIP dan Gerindra mau ikut-ikutan Cak Imin. Apa mungkin Pak Prabowo menunda naik takhta? Atau apa mungkin Ibu Mega mau menunda putrinya naik takhta?” tutur Inas.
Untuk diketahui, saat rapat bersama petinggi PKB, Cak Imin mengaku usulan penundaan Pemilu 2024 juga didasari oleh kondisi politik Tanah Air yang monoton. Dia menyebut selama ini lembaga survei seolah menggiring opini agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua calon, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menganggap keduanya selalu punya elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei.
