
TIKTAK.ID – Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 diketahui telah mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui gugatan itu, mereka hendak merealisasikan duet Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Merespons hal itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyebut gugatan Sekber Prabowo-Jokowi merupakan salah satu hak menyuarakan pendapat. Ia pun menyatakan menghormati pengajuan gugatan itu.
“Ya kalau itu kita hormati, masa orang tidak boleh bersuara, tak boleh mengemukakan pendapatnya,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (28/9/22), seperti dilansir Tempo.co.
Baca juga : Ditolak Hotman Paris, Ferdy Sambo Tunjuk Eks Jubir KPK Jadi Pengacara
Said menilai tiap warga negara berhak untuk mengajukan gugatan ke MK, termasuk menggugat UU Pemilu. Meski begitu, ia menegaskan kalau Jokowi adalah kader PDIP. Selain itu, lanjutnya, latar belakang Jokowi sebagai orang Jawa membuatnya tidak ragu akan moralitas RI 1 tersebut.
“Silakan saja mengajukan ke MK. Namun dari sisi kami, Pak Jokowi kader PDIP dan orang Jawa yang moralitasnya tidak kita ragukan,” tutur Said.
Kemudian Said menduga Jokowi enggan untuk kembali maju dalam Pilpres 2024, terlebih menjadi Cawapres. Dia menganggap Jokowi tidak serendah itu dan tidak gila kekuasaan.
Baca juga : Media Asing Klaim Stabilnya Politik dan Ekonomi RI karena Prabowo Merapat ke Jokowi
“Apa iya setelah menjadi Presiden, Pak Jokowi ingin jadi Wakil Presiden? Hal itu sama sekali tidak logis,” ucap Said.
Sementara itu, reaksi muncul dari partai oposisi seperti PKS yang menyatakan dukungan ini terlalu dipaksakan. PKS juga mengatakan Jokowi harus menyatakan dengan tegas tidak akan maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di 2024 nanti.
Lebih lanjut, Said berpendapat Jokowi tak perlu menanggapi setiap isu yang beredar, apalagi atas hal yang mustahil seperti wacana duet Prabowo-Jokowi. Menurut Said, Jokowi tidak perlu susah payah untuk menanggapi hal ini, melainkan berfokus untuk meninggalkan legacy yang baik bagi masyarakat.
Baca juga : Petinggi Gerindra Buka-bukaan Sosok Paling Potensial Dampingi Prabowo di Pilpres 2024
“Hal-hal yang mustahil buat apa Presiden capek-capek menanggapi hal seperti itu. Legacy Pak Presiden pada Oktober 2024 itu bakal selalu dikenang oleh publik, oleh masyarakat. Masa beliau sudah sedemikian rupa, ditarik-tarik untuk menjadi wakil, ya tidak mungkin, tidak masuk akal,” jelas Said.