TIKTAK.ID – Pemerintah meneruskan upaya mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, sampai berencana dalam waktu dekat hendak memulai pembangunan Istana Kepresidenan dalam kawasan IKN di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi XI DPR, Junaidi Auly meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN. Selain kondisi ekonomi yang sulit dan sedang pandemi, Pemerintah perlu menyadari bahwa jumlah nilai utang RI kian mengkhawatirkan.
“Pemerintah tak perlu memaksakan diri, alangkah baiknya fokus saja pada memperbaiki layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” kata Junaidi lewat keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/4/21) sebagaimana dilansir Merdeka.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal wacana pemindahan IKN dilontarkan telah melangsungkan penolakan lantaran menilainya bukan perkara mendesak. Jika Pemerintah menyatakan pemindahan IKN sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, semestinya menggunakan cara lain semisal melalui pemerataan ekonomi untuk seluruh daerah di Indonesia.
Pembangunan IKN baru, dipandang bakal menyerap anggaran sampai senilai Rp466 triliun serta 20 persen di antara biaya itu atau setara Rp89 triliun bakal ditanggung APBN.
“Anggaran tersebut tentu bakal membebani postur APBN, kondisi keuangan negara masa kini tengah mengalami defisit. Jadi kami mendesak supaya Pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN,” pungkas politisi PKS yang akrab disapa Bang Jun itu.
Sementara itu, akademisi senior sekaligus mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim turut mempersoalkan rencana pemindahan IKN dari semula di Jakarta menjadi di Kalimantan Timur. Dia mempertanyakan ongkos proyek pembangunan IKN, terutama dalam membangun gedung baru untuk semua kementerian.
Emil mencatat, semua instansi kementerian, termasuk Istana Presiden/Wakil Presiden, Kantor MPR/DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Markas Besar TNI/Polri harus pindah ke IKN di Kalimantan Timur.
“Sejumlah kantor bakal pindah, dan biasanya ditempuh tukar guling dengan swasta. Kalau selanjutnya tukar guling, maka swasta yang perlu membangun gedung Deplu (Kemenlu) baru di IKN, tentu bakal tertarik memanfaatkan komersialitas dari gedung tersebut (yang ada di Jakarta),” jelasnya pada salah satu sesi webinar, Jumat (16/4/21).
