TIKTAK.ID – Malaysia dukung seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat ASEAN untuk mengentaskan situasi di Myanmar yang tengah bergejolak semenjak kudeta pada awal Februari 2021 lalu.
Dalam pernyataan pada Senin (22/3/21), Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengungkapkan bahwa tindak kekerasan yang tak berkesudahan terhadap warga sipil di Myanmar tak dapat didiamkan.
“Hanya dengan diskusi terbuka, tulus, dan jujur, kita bisa meningkatkan peran ASEAN untuk bantu Myanmar mencari jalan keluar dari krisis ini secepatnya,” kata Muhyiddin.
Baca juga : Anies Kalahkan Prabowo dan Ganjar pada Survei Presiden Pilihan Anak Muda
Muhyiddin turut mendesak kepemimpinan militer Myanmar “supaya beralih arah dan memilih jalan menuju solusi damai”.
Sebagaimana dikabarkan CNN Indonesia mengutip Reuters yang melaporkan bahwa Muhyiddin menyampaikan pesan itu sesudah Jokowi mengungkapkan bakal secepatnya menghubungi Sultan Brunei sebagai Ketua ASEAN tahun ini guna melangsungkan rapat darurat tentang krisis di Myanmar.
Sementara itu, video di Istana Bogor yang diunggah dalam YouTube Setpres, Presiden Jokowi meminta militer Myanmar tak lagi memakai kekerasan selama menghadapi demonstran yang menyuarakan anti-kudeta.
Baca juga : Amien Rais Mimpi di Siang Bolong, Bangun Tidur: ‘Oh Pak Jokowi Mau 3 Periode’
Indonesia, dalam pernyataan Presiden Jokowi, juga mendesak supaya para pihak terkait menggunakan jalur dialog guna menyelesaikan perselisihan. Baginya, keselamatan dan kesejahteraan rakyat perlu menjadi prioritas yang didahulukan.
“Saya akan segera menelepon Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN supaya sesegera mungkin menggelar KTT ASEAN guna mendiskusikan krisis di Myanmar,” ujar Jokowi.
Ia lantas menyatakan, “Dialog, supaya rekonsiliasi secepatnya diwujudkan guna memulihkan demokrasi, agar memulihkan perdamaian, dan supaya memulihkan stabilitas di Myanmar.”
Baca juga : Pemerintah Diimbau Gandeng Habib Rizieq jadi Influencer Vaksinasi Covid-19
Suara demonstrasi dari warga sipil terhadap junta-militer semakin meluas di Myanmar semenjak kudeta yang berlangsung pada 1 Februari 2021 lalu. Aparat keamanan pun lebih agresif melakukan tindakan keras untuk memukul mundur demonstran.
Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan hingga hari ini telah lebih dari 200 orang meninggal selama bentrokan antara pihak aparat keamanan Myanmar dan demonstran pascakudeta tersebut.
Di samping korban meninggal, tak kurang dari 2.400 orang yang saat ini ditahan oleh junta militer Myanmar.
