TIKTAK.ID

Tag: Pemindahan ibu kota

  • Jokowi Minta Polri Fokus Soal Pemindahan Ibu Kota dan Pengawalan Pemilu 2024

    Jokowi Minta Polri Fokus Soal Pemindahan Ibu Kota dan Pengawalan Pemilu 2024

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Polri untuk mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Perintah tersebut merupakan salah satu amanat dari Jokowi saat peringatan Hari Bhayangkara 2022. Jokowi meminta kepolisian agar menjaga ketertiban masyarakat selama Pemilu dan Pilkada berlangsung.

    “Agenda besar demokrasi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak pada 2024 mendatang harus bisa diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan Kamtibmas secara maksimal, sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Jokowi pada upacara di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Jokowi juga meminta Polri untuk mengawal dua agenda besar lainnya. Agenda pertama adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Jokowi mendesak polisi untuk memastikan keamanan selama penyelenggaraan berlangsung. Selain itu, Jokowi menitipkan keamanan para Kepala Negara yang akan hadir di Bali pada November mendatang.

    Baca juga : Pernah Kerja Sama dengan Pemprov DKI, Apa Kata Anies Soal ACT Terkini?

    Sementara agenda kedua yakni pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Jokowi ingin kepolisian memastikan proyek Pemerintah tersebut dapat berjalan dengan lancar.

    “Pindah Ibu Kota merupakan pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan. Jadi Polri harus mengawal supaya dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengklaim bahwa pihaknya saat ini sedang bersiap menyambut Pemilu 2024 yang tahapan awalnya sudah dimulai sejak 14 Juni 2022. Sigit menilai Pemilu serentak yang puncaknya pada 14 Februari 2024 harus dimatangkan, sehingga pengalaman kelam pada 2019 silam tidak terulang.

    Baca juga : KPK Buka Suara Usai Novel Baswedan Beberkan ‘Permintaan Khusus’ Firli

    “Pemilu 2019 masih menyisakan permasalahan yang masih bisa kita rasakan hingga sekarang, yaitu adanya polarisasi yang memecah belah antarmasyarakat atau anak bangsa,” ungkap Sigit, mengutip Liputan6.com.

    Menurut Sigit, polarisasi adalah citra buruk dan sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan bangsa Indonesia. Dia lantas berjanji akan terus menjaga keberagaman dalam semarak momentum HUT Bhayangkara ke-76.

    “Ulang tahun Bhayangkara ke-76 Polri mengangkat tema persatuan dan kesatuan, serta menjaga dan mengawal keberagaman sebagai potensi, demi membangkitkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi pemuda dan pemudi Indonesia yang akan memimpin Indonesia di masa depan,” terang Sigit.

  • Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Tepat Waktu, Demokrat: Rakyat Sedang Susah

    Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Tepat Waktu, Demokrat: Rakyat Sedang Susah

    TIKTAK.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan bahwa momentum pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak tepat. Sebab, ia menilai kini sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat sedang runtuh akibat pandemi Covid-19.

    Oleh sebab itu, ia mengatakan Pemerintah harus dapat melihat prioritas dalam pembangunan yang berkaitan dengan kemampuan negara. Ia juga menyebut masyarakat sedang membutuhkan bantuan dari negara untuk membangkitkan perekonomian mereka.

    “Ekonomi tumbuh minus, dan rakyat sedang susah,” ujar Herman, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (18/4/21).

    Menurut Herman, pemindahan Ibu Kota memerlukan anggaran yang besar. Ia menjelaskan, untuk kebutuhan perpindahan awal saja, butuh dana sekitar Rp460 triliun. Kemudian dari angka sebesar itu, Pemerintah menganggarkan Rp87 triliun dari APBN, dan sisanya bisa berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau investasi.

    Herman berpendapat pendanaan dari pihak swasta bukanlah pemberian, karena pihak swasta akan meminta timbal balik dari pendanaan yang diberikan.

    “Pasti itu ada imbal jasa yang harusnya terbuka, karena dari mana nanti sumber pengembaliannya. Ini kan konteks yang belum terbuka kepada publik, padahal negara ini milik bersama,” tutur politisi Partai Demokrat tersebut.

    Herman juga menganggap pemikiran Badan Pertanahan Nasional (Bappenas) terkait perpindahan Ibu Kota ini terlalu sederhana. Ia pun menduga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan negara kontinental yang melakukan pemindahan Ibu Kota negara sebagai benchmark atau perbandingan seperti, Australia, Selandia Baru, dan Brazil.

    Herman menegaskan bahwa kondisi geografis negara tersebut berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara archipelagos atau kepulauan. Ia menyatakan perpindahan Ibu Kota bukan hanya persoalan pemindahan gedung, melainkan juga pemindahan pranata sosial.

    Ia memaparkan, salah satu aspek yang mesti diperhatikan dalam hal ini yakni perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia lantas mempertanyakan kejelasan nasib ASN, apakah mereka akan dipindah bersama keluarganya ke Ibu Kota baru atau meninggalkan keluarganya di pulau Jawa.

    “Berapa ASN yang harus dipindahkan ke sana, dan seleksinya seperti apa? Ini harus dijabarkan semuanya, dan dijawab dulu oleh Bappenas,” ucapnya.

  • Minta Batalkan Pemindahan Ibu Kota, PKS: Pemerintah Tak Perlu Memaksakan Diri

    Minta Batalkan Pemindahan Ibu Kota, PKS: Pemerintah Tak Perlu Memaksakan Diri

    TIKTAK.ID – Pemerintah meneruskan upaya mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, sampai berencana dalam waktu dekat hendak memulai pembangunan Istana Kepresidenan dalam kawasan IKN di Kalimantan Timur.

    Anggota Komisi XI DPR, Junaidi Auly meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN. Selain kondisi ekonomi yang sulit dan sedang pandemi, Pemerintah perlu menyadari bahwa jumlah nilai utang RI kian mengkhawatirkan.

    “Pemerintah tak perlu memaksakan diri, alangkah baiknya fokus saja pada memperbaiki layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” kata Junaidi lewat keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/4/21) sebagaimana dilansir Merdeka.

    Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal wacana pemindahan IKN dilontarkan telah melangsungkan penolakan lantaran menilainya bukan perkara mendesak. Jika Pemerintah menyatakan pemindahan IKN sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, semestinya menggunakan cara lain semisal melalui pemerataan ekonomi untuk seluruh daerah di Indonesia.

    Pembangunan IKN baru, dipandang bakal menyerap anggaran sampai senilai Rp466 triliun serta 20 persen di antara biaya itu atau setara Rp89 triliun bakal ditanggung APBN.

    “Anggaran tersebut tentu bakal membebani postur APBN, kondisi keuangan negara masa kini tengah mengalami defisit. Jadi kami mendesak supaya Pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN,” pungkas politisi PKS yang akrab disapa Bang Jun itu.

    Sementara itu, akademisi senior sekaligus mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim turut mempersoalkan rencana pemindahan IKN dari semula di Jakarta menjadi di Kalimantan Timur. Dia mempertanyakan ongkos proyek pembangunan IKN, terutama dalam membangun gedung baru untuk semua kementerian.

    Emil mencatat, semua instansi kementerian, termasuk Istana Presiden/Wakil Presiden, Kantor MPR/DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Markas Besar TNI/Polri harus pindah ke IKN di Kalimantan Timur.

    “Sejumlah kantor bakal pindah, dan biasanya ditempuh tukar guling dengan swasta. Kalau selanjutnya tukar guling, maka swasta yang perlu membangun gedung Deplu (Kemenlu) baru di IKN, tentu bakal tertarik memanfaatkan komersialitas dari gedung tersebut (yang ada di Jakarta),” jelasnya pada salah satu sesi webinar, Jumat (16/4/21).

  • Sejumlah Ekonom dan Anggota DPR Tolak Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Ini Alasan Mereka

    Sejumlah Ekonom dan Anggota DPR Tolak Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Ini Alasan Mereka

    TIKTAK.ID – Sebelumnya, gelombang penolakan terhadap rencana Pemerintahan Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota sudah disampaikan oleh banyak pihak. Kali ini, penolakan yang sama juga disampaikan oleh sejumlah ekonom hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka ramai-ramai menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Utamanya, mereka menilai pindah Ibu Kota belum terlalu penting dibandingkan penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19 hingga besarnya beban utang negara ke depan.

    Ekonom Narasi Institute, Fadhli Hasan menilai pemindahan IKN tidak perlu dilakukan mulai tahun ini karena penanganan pandemi belum selesai. Saat ini, masalah pandemi seharusnya menjadi prioritas karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, seperti pengurangan pendapatan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga jurang ketimpangan yang semakin dalam di tengah masyarakat.

    “Pemerintah sebaiknya menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara sampai penanganan Covid-19 selesai. Sosialisasinya juga masih rendah saat ini,” ungkap Fadhli dalam diskusi yang diselenggarakan lembaganya, Jumat (16/4/21).

    Selain pertimbangan lebih pentingnya penanganan dampak pandemi ketimbang pindah Ibu Kota, Fadhli juga menilai Pemerintah sama sekali tak punya dasar hukum yang jelas dan sah berlaku untuk itu. Buktinya, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait hal tersebut masih dibahas dengan DPR.

    Fadhli menyayangkan Pemerintah yang justru sangat terkesan tetap mengikuti ego sendiri untuk meneruskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini tercermin dari aksi peletakan batu pertama (groundbreaking) di kawasan calon Ibu Kota baru tersebut.

    “Artinya, peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota ini dilakukan tanpa ada payung hukumnya. Bagaimana jika DPR tidak menyetujui pemindahan Ibu Kota tersebut?” ucapnya.

    Hal lain yang disoroti Fadhli adalah alasan pemindahan karena Jakarta sudah terlalu “keberatan beban” dalam memegang peran sebagai Ibu Kota Negara, pusat bisnis, hingga pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Belum lagi berbagai masalah sosial, budaya, dan lingkungan di dalamnya.

    “Alasan over capacity Jakarta terkesan Pemerintah ingin menghindari upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Jakarta, dan jika pindah pun belum tentu persoalan Jakarta akan terselesaikan,” ujarnya.

    Di sisi lain, menurutnya, kalau pun Pemerintah ingin melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan di daerah luar Jakarta dan luar Jawa, sebenarnya tujuan ini tetap bisa dilakukan tanpa harus memindahkan Ibu Kota. Misalnya, dengan memberikan dana transfer ke daerah yang lebih besar dan lainnya.

    Tak ketinggalan, ada pula kekhawatirannya terhadap peningkatan beban utang ke depan lantaran pemindahan Ibu Kota Negara tetap membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, beban utang Indonesia saat ini sudah cukup besar dan terus meningkat.

    “Diperkirakan (utang Indonesia) akan berjumlah 10 ribu Triliun pada 2024, ini sudah cukup membebani perekonomian. Di kala sumber daya terbatas dan negara dihadapkan pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, membangun Ibu Kota baru sungguh bukan prioritas yang tepat dan langkah yang benar. Legacy yang ingin ditorehkan Jokowi akan berakhir sebagai misery (penderitaan) bagi masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, Ekonom sekaligus mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Soeharto, Emil Salim menilai pemindahan Ibu Kota Negara sejatinya tidak serta merta akan memberi hasil pemerataan dan penurunan ketimpangan ekonomi di Tanah Air. Pasalnya, pembangunan Ibu Kota baru ibarat mulai lagi dari nol.

    “Membangun Ibu Kota Negara di tengah pulau, belum ada jaminan meratakan pembangunan. Jadi perlu realistis,” tutur Emil …

  • Jokowi Klaim Tak Ada Kota di Dunia yang Samai Ibu Kota Baru RI, Ini Alasannya?

    Jokowi Klaim Tak Ada Kota di Dunia yang Samai Ibu Kota Baru RI, Ini Alasannya?

    TIKTAK.ID – Jokowi jamin ibu kota baru RI di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara bebas banjir dan macet. Itu artinya, tidak ada Ibu Kota lain di dunia yang seperti ini.

    Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/20).

    Dalam kesempatan itu, Jokowi memperlihatkan desain Ibu Kota baru lewat sebuah video.

    “Supaya dapat gambaran, urusan penduduk rampung, supaya dapat gambaran pemerataan penduduk seperti apa saya bawakan gambarnya Ibu Kota baru,” kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

    Baca juga: Publik Curiga: IKN Belum Resmi Pindah ke Kaltim, Mendagri Ngotot Ubah Status Jakarta ‘Bukan Lagi Ibu Kota’

    Video tersebut menggambarkan sebuah kota yang hijau.

    Kota tersebut juga dirancang futuristik dengan gedung bertingkat dan fasilitas transportasi umum yang modern.

    “Tidak ada Ibu Kota seluruh dunia seperti ini nanti, enggak ada. Itu diferensiasi-nya ada di situ,” kata dia.

    Menurut Jokowi, Ibu Kota baru itu akan memanfaatkan energi terbarukan.

    Transportasi massal akan menjadi kendaraan utama dan semuanya akan ditenagai oleh listrik. Begitu juga kendaraan pribadi, Jokowi tak ingin lagi ada yang menggunakan energi fosil.

    Baca juga: Prabowo Puji Kehadiran Jokowi di Rapim Kemhan: Bangkitkan Semangat Moril dan Percaya Diri

    “Banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Enggak ada banjir, enggak ada macet,” sambung Jokowi disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

    Jokowi menekankan, yang terpenting dari pemindahan Ibu Kota ini adalah sebuah peradaban baru. Jadi bukan hanya sekadar pindah gedung atau pindah lokasi.

    “Terpenting bagaimana kita bangun sebuah sistem, pindah pola kerja, kultur, karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan kalahkan yang lambat,” tegas Jokowi.

  • Jokowi Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Baru Tidak Ada Jaminan Pemerintah

    Jokowi Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Baru Tidak Ada Jaminan Pemerintah

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur, Pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman. Jokowi juga menegaskan pada proses pembangunan itu tidak ada jaminan dari Pemerintah.

    “Yang kita tawarkan satu, tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, semuanya kerja sama,” ujar Jokowi seperti yang dikutip dari laman Setkab.go.id, Sabtu (18/1/20).

    Untuk memudahkan Indonesia melakukan berbagai kerja sama, Jokowi telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

    Baca juga: Terkait Investor Asing di Ibu Kota Baru, Pengamat: Jokowi Jangan Pertaruhkan Informasi Intelijen dan Kepentingan Politik

    Ketiga tokoh tersebut yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Menurut Jokowi, dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.

    “Nantinya memang kita yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” kata Jokowi.

    Halaman selanjutnya…

  • Terkait Investor Asing di Ibu Kota Baru, Pengamat: Jokowi Jangan Pertaruhkan Informasi Intelijen dan Kepentingan Politik

    Terkait Investor Asing di Ibu Kota Baru, Pengamat: Jokowi Jangan Pertaruhkan Informasi Intelijen dan Kepentingan Politik

    TIKTAK.ID – Dalam proses pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang investor asing untuk ikut serta. Sebab, Jokowi ingin membawa teknologi, inovasi, dan kearifan terbaik ke ibu kota baru.

    Merespons hal itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Feri Firdaus mengatakan skema investasi ibu kota baru yang akan didominasi oleh infrastruktur dan sarana pendukung seperti properti, energi listrik, energi air dan gas tersebut memang harus dijelaskan gamblang.

    “Skema bisa kerja sama antara Pemerintah dengan investor. Pemerintah menyediakan lahan dan investor menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur, kepemilikannya bagaimana? Hak investor seperti apa?” ujar Ahmad, dilansir CNNIndonesia.com pada Jumat (17/1/20).

    Baca juga: Jokowi Pastikan Semua ASN di Jakarta Pindah ke Kaltim 2024

    Menurutnya, perjanjian investasi juga harus disertai dengan klausul perjanjian yang adil dan benar-benar bisa mengutamakan kepentingan Nasional. Ia pun mengingatkan agar undangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor luar bukan menjadi tiket untuk menyetir kepentingan negara.

    “Karena memiliki modal seakan-akan disetir, mereka mau apa kita turuti,” ucapnya.

    Selain itu, Ahmad menyebut hal lain yang harus diperhatikan dalam investasi di ibu kota baru ialah harus adanya nilai tambah bagi Indonesia.

    Ia mencontohkan nilai tambah itu seperti proyek ibu kota harus memberdayakan pekerja dalam negeri serta menggunakan bahan baku bangunan dari perusahaan konstruksi lokal. Dirinya menilai jika dalam klausulnya kelak tidak diatur persentase penggunaan sumber daya lokal, maka hal itu sama artinya dengan mengundang impor di bumi Kalimantan.

    Halaman selanjutnya…

  • Presiden Janjikan Ibu Kota Baru ‘Bebas Pabrik’

    Presiden Janjikan Ibu Kota Baru ‘Bebas Pabrik’

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nanti tak akan diikuti dengan pembangunan kawasan industri atau pabrik, seperti yang bisa ditemui di sekitar DKI Jakarta saat ini. Hal itu disampaikan Jokowi saat menemui perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh adat Kalimantan Timur (Kaltim) dalam kunjungannya meninjau pemindahan ibu kota.

    “Tidak ada yang namanya di ibu kota baru ada pabriknya seperti kanan-kiri Jakarta,” ujar Jokowi di Rumah Makan De Bandar Restor, Balikpapan, dilansir Republika.co.id, Selasa (17/12/19). Jokowi melanjutkan, mungkin dirinya akan membangun financial center atau pusat keuangan, namun hal itu masih dihitung.

    Baca juga: Sah, Jabatan Ma’ruf Amin di Dewan Pengawas Syariah Muamalat ‘Diwarisi’ Anaknya Sendiri

    Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan ingin membangun kluster kesehatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, nantinya akan dibangun rumah sakit kelas dunia di atas lahan ibu kota baru. Selain itu, kata Jokowi, kawasan IKN baru nantinya akan dirancang sebagai kawasan bersih dengan penggunaan mobil pribadi yang sedikit.

    Halaman selanjutnya…