TIKTAK.ID – Kisruh Partai Demokrat menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ikut terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang ditengarai melanggar UU Parpol.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, Jokowi perlu bertindak untuk menyelesaikan sengkarut masalah Partai Demokrat. Ia menyarankan, baik Jokowi maupun pihak Istana segera memberikan pernyataan resmi.
Adi menganggap suara Jokowi diperlukan untuk meluruskan opini publik yang cenderung menilai Pemerintah ikut andil dalam kudeta Demokrat.
Baca juga : Dukung Anies Jual Saham Bir, MUI Surati DPRD DKI
Ia melanjutkan, suara Jokowi dapat memperbaiki nama baik Pemerintah, sekaligus memberikan penegasan bahwa tindakan Moeldoko tidak ada kaitannya dengan pemerintahan saat ini.
“Penting adanya pernyataan formal untuk menganulir dugaan liar publik, bahwa apa yang dilakukan KSP ini tidak didukung Istana. Bisa dari Jubir, entah dari Mensesneg, atau dari Jokowi sendiri,” tutur Adi, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (12/3/21).
Adi mengatakan, saat ini Pemerintah tidak bisa lagi menutup mata terkait ribut-ribut Partai Demokrat. Sebab, sudah banyak pemberitaan mengenai Moeldoko yang menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB di Sumatera Utara.
Baca juga : Arief Poyuono Yakin Prabowo Dukung Jokowi Tiga Periode
Untuk itu, Adi menyatakan Jokowi perlu memberikan pernyataan resmi. Jika tidak, kata Adi, akan ada implikasi serius yang berasal dari persepsi publik.
“Kalau tak ada pernyataan resmi, maka publik pasti menyeret Istana terus. Ini tidak bagus untuk Istana, sebagai sebuah pemerintahan. Masa iya Pemerintah dituduh terus, tapi saat dituduh tak memberikan respons,” terang Adi.
Lebih lanjut, Adi menduga sikap diam Istana terkait kisruh Demokrat itu bisa jadi karena Jokowi masih melihat persepsi publik terkait masalah tersebut. Ia menjelaskan, jika desakan publik terhadap Jokowi makin kencang, tidak menutup kemungkinan pihak Istana akan ikut bersuara.
Baca juga : Jokowi Teken Perpres Proyek Putar Kunci Turunan UU Cipta Kerja, Apa Manfaatnya?
“Mungkin Pemerintah menganggap ini adalah persoalan pribadi dan tidak perlu klarifikasi, atau kedua, bisa saja Jokowi sedang wait and see sekaligus melihat bagaimana kritik publik. Apa akan semakin deras atau tidak,” ucap Adi.
“Kalau melihat persepsi publik, tentu tidak menguntungkan. Istana babak belur karena selalu dikaitkan dengan kudeta Demokrat, diseret-seret, karena Ketumnya (yang versi KLB) berada di lingkaran Istana,” imbuhnya.
