Prabowo Terima Gubernur URI di Hambalang, Ini yang Dibahas Soal Kampus Baru di Bogor
Presiden Prabowo Subianto menerima Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (25/10).
Pertemuan dua tokoh purnawirawan TNI itu membahas perkembangan program pendidikan serta pelatihan kepemimpinan yang tengah dijalankan URI, termasuk rencana besar kampus baru di wilayah Bogor.
Rincian Pembahasan dalam Pertemuan
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia menjelaskan bahwa salah satu agenda utama diskusi adalah perkembangan peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD).
Dalam kesempatan itu, Gubernur URI melaporkan kondisi terkini dari 384 peserta didik P3MD. Mereka dijadwalkan menjalani program magang pada periode Januari hingga Februari 2027.
“Minggu sore, Presiden Prabowo Subianto menerima Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto di kediaman Hambalang, Jawa Barat,” ujar Teddy, Minggu (25/10).
Selain soal program pendidikan, keduanya juga membahas rencana pengembangan infrastruktur kampus.
Pembangunan Gedung Baru di Cikasungka, Bogor
Aspek menarik lain dari pertemuan tersebut adalah rencana pembangunan gedung baru URI di Cikasungka, Bogor. Donny Ermawan Taufanto menjelaskan progres pembangunan sarana tersebut kepada Presiden Prabowo.
Fasilitas pendidikan ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang menjadi tugas utama URI.
Teddy menegaskan bahwa URI diproyeksikan menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan generasi pemimpin masa depan, yakni pribadi-pribadi yang unggul secara akademis, tangguh, serta mencintai bangsa.
“Melalui Universitas Republik Indonesia, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, unggul secara akademis, serta memiliki nasionalisme yang kuat,” jelas Teddy.
Lebih lanjut, pengembangan URI disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa sekaligus mengemban peran dalam kepemimpinan nasional.
DPR Belum Mengetahui Dasar Hukum URI
Meski digadang-gadang menjadi kaderisasi pemimpin nasional, keberadaan URI belum sepenuhnya transparan di mata DPR RI. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian mengaku belum pernah mendengar penjelasan resmi mengenai URI yang pembentukannya diumumkan Prabowo Subianto pada Rabu (23/7).
Ia mengungkapkan bahwa Komisi X, selaku mitra pemerintah di bidang pendidikan, sama sekali belum membahas pembentukan kampus tersebut. Padahal, hal ini membuatnya tidak memahami fungsi, dasar hukum, hingga anggaran lembaga baru itu.
“Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” ungkap Lalu saat dihubungi, Kamis (24/7).
Menurut dia, pemerintah semestinya mampu memberikan transparansi mengenai perbedaan atau nilai tambah URI jika dibandingkan dengan banyak kampus maupun sekolah kedinasan lain yang sudah ada di Indonesia. Pembahasan lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan nasional dapat disimak melalui kabar perkembangan program pemerintah.
Dengan demikian, pertemuan di Hambalang menjadi momentum penting untuk memastikan langkah pemerintah dalam membangun URI dapat terus dipantau, baik dari sisi program pendidikannya maupun pemenuhan tuntutan transparansi publik.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
